Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
DIREKTUR Eksekutif Barisan Pengkaji Pendidikan (Bajik), Dhitta Puti Sarasvati menilai meski pemerintah memberikan sekolah gratis namun hal itu belum tentu bermutu dan terjangkau oleh masyarakat. Ada beberapa kriteria yang perlu dilengkapi pemerintah agar bisa menyediakan sekolah yang terjangkau oleh masyarakat.
Wajib belajar memang pemerintah perlu menyediakan layanan pendidikan yang berkualitas secara gratis. Akses pendidikan masih menjadi isu permasalahan karena tidak semua anak punya akses terhadap pendidikan yang berkualitas dan bermutu bahkan masih dilihat anak yang putus sekolah di jenjang SD, SMP, dan SMA/SMK.
"Yang dimaksud akses pendidikan bermutu bukan sekedar anak bisa sekolah tetapi pendidikan yang bermutu adalah harus tersedia, terjangkau, dan adaptable," kata Dhitta saat dihubungi, Kamis (23/5).
Baca juga : Contoh Catatan Wali Kelas di Rapor yang Memotivasi
Terjangkau artinya pemerintah menyediakan fasilitas sekolah, jumlah kursi atau bangku sekolah sesuai dengan penduduk di suatu wilayah. Kemudian semua anak bisa menjangkau sekolahnya, baik secara ekonomi maupun jarak,
"Sehingga ketika ada biaya lain-lain yang memberatkan orang tua murid yang bisa sebabkan putus sekolah maka tidak terjangkau. Mungkin sekolahnya gratis tapi karena ada biaya-biaya lain, itu termasuk tidak terjangkau," ujar dia.
Diketahui, berdasarkan data dari BPS 2023 angka putus sekolah jenjang pendidikan dasar yang cukup besar mulai dari SD (0,67%), SMP (6,93%), dan SMA/SMK (21,61%).
Baca juga : Agmari Persembahkan Program Profesional Mengajar untuk SMK Pemasaran
Selain itu terjangkau juga secara sosial dan budaya. Jika siswa mengalami minder atau mengalami perilaku di luar nilai-nilai pendidikan maka itu juga termasuk tidak terjangkau. Selanjutnya siswa juga perlu terakses dan layak dalam layanan pendidikan. Faktor yang layak karena sekolah harus menjadi aman, nyaman, dan memenuhi untuk anak, karena fenomena sekolah saat ini masih ditemui banyak yang tidak layak baik ruang kelas, bangunan, hingga sanitasi.
"Adaptabel harus menyesuaikan dengan situasi tertentu, pembelajaran bisa sesuaikan dengan kondisi tertentu misalnya pada saat pandemi covid-19 lalu," ujar dia.
Sehingga itu yang merupakan disebut sebagai pemenuhan pendidikan yang bermutu, namun itu pun tampaknya belum tercapai di seluruh daerah. Pendidikan di level formal ada di SD, SMP, dan SMA/SMK yang memadai tetapi bukan hanya di sekolah tapi juga di rumah dan masyarakat, dimana adanya akses pendidikan orang tua membantu memperoleh pengetahuan termasuk di pusat-pusat kebudayaan, kegiatan kepemudaan, dan pendidikan atau selain pendidikan formal.
"Kemudian pendidik atau guru maupun orang tua juga perlu dipastikan kemampuannya yang berkualitas agar anak bisa merasa aman dan nyaman dan ada stimulus agar anak nyaman belajar," ungkapnya.
Terakhir yakni sumber belajarnya mulai dari buku yang beragam atau setidaknya siswa diberikan sumber belajar layanan akses internet. (Iam/Z-7)
SOSIALISASI Buku Teks Utama (BTU) Pendidikan Pancasila merupakan bagian dari sosialisasi strategis BPIP
KEMENTERIAN Agama RI dengan meluncurkan Kurikulum Berbasis Cinta (KBC) sebagai wajah baru pendidikan Islam yang lebih humanis, inklusif, dan spiritual.
Dialog kebijakan antara Australia dan Indonesia merupakan langkah penting menuju pembangunan kemitraan yang lebih dinamis dan saling menguntungkan.
Aspek demografis ialah wilayah kajian yang kompleks karena di dalamnya kita berhadapan dengan jumlah, persebaran, dan perpindahan penduduk.
Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) mencatat setidaknya 76% anak-anak yang tidak bersekolah disebabkan oleh faktor ekonomi.
MARI kita mulai dengan pertanyaan apakah mungkin ada sekolah rakyat tanpa rakyat yang menjadi subjek?
Indonesia mencatatkan diri sebagai negara dengan jumlah sumber serangan DDoS terbanyak di dunia, menempati posisi pertama dan mengungguli negara-negara seperti Singapura dan Hong Kong.
Nico menyarankan agar Pemerintah melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap layanan internet Starlink milik Elon Musk tersebut.
Peneliti Jepang mengklaim memecahkan rekor kecepatan internet tercepat, dengan transmisi 125.000 GB per detik, sejauh 1.800 km.
PERTUMBUHAN internet service provider (ISP) dan network access point (NAP) di Indonesia sangat signifikan.
Kehadiran paket layanan data dengan masa berlaku tertentu juga telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang berlaku dari pemerintah.
DFINITY Foundation dan ICP HUBS Network akan menggelar World Computer Hacker League 2025 (WCHL25). Acara itu berlangsung selama empat bulan dari Juli hinggga Oktober 2025.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved