Komisi III DPR Minta PPATK Maksimalkan Tugas Satgas Judi Online

WAKIL Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk bekerja maksimal di dalam Satuan Tugas Judi Online.

“Kami pengen penjelasan yang agak detil kira-kira roadmapnya yang ada di internal PPATK untuk memaksimalkan tugas di satgas ini seperti apa,” ujar Habiburokhman, di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (26/6).

Ia membandingkan satgas judi online dengan satgas pemberantasan pungutan liar (pungli) yang dipimpin oleh eks Menko Polhukam Mahfud MD.

Baca juga : MKD Minta Daftar Anggota DPR Main Judi Online

Habiburokhman menceritakan saat masa satgas pungli, keefektifan satuan tugas pemberantasan pungli oleh pemerintah diragukan seorang pengamat kebijakan publik.

“Kan banyak keluhan dulu kemarin dulu katanya satgas pungli Pak Mahfud. Saya dengar ada orang yang pernah ada di satgas tersebut mas Agus Pambagio (mengatakan) enggak ada gunanya satgas makanya saya resign di satgas yang dipimpin oleh Pak Mahfud,” ungkap Habiburokhman.

“Sekarang Menkopolhukamnya ganti mungkin bisa lebih maksimal. Nah PPATK ini seperti apa jangan mengulang satgas yang dipimpin Pak Mahfud kurang lebih begitu,” tandasnya.

Baca juga : 1.000 Orang Legislator Diduga Terlibat dalam Judi Online

Adapun Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ivan Yustiavandana mengungkap bahwa sebanyak 1.000 anggota dewan main judi online (judol). Namun, dia tak membeberkan detail pihak yang bermain tersebut.

"Apakah ada legislatif pusat dan daerah ya kita menemukan itu lebih dari seribu orang," ujar Ivan dalam rapat kerja (raker) PPATK dengan Komisi III DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.

Dia menuturkan 1.000 anggota legislatif itu terdiri dari anggota DPR, DPRD serta sekretariat kesekjenan. Jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.

"Transaksi yang kami potret itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka mereka itu," ujar Ivan. (Ykb)