Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana, mengungkapkan bahwa 1.000 anggota legislatif terlibat dalam judi online. Namun, dia tidak memberikan rincian mengenai pihak-pihak yang terlibat.
"Apakah ada legislator pusat dan daerah? Ya, kami menemukan lebih dari seribu orang," kata Ivan dalam rapat kerja PPATK dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 26 Juni 2024.
Ivan menjelaskan bahwa 1.000 anggota legislatif tersebut terdiri dari anggota DPR, DPRD, serta sekretariat kesekjenan. Jumlah transaksinya mencapai 63 ribu.
Baca juga : Pengamat: Pemberantasan Judi Daring Perlu Langkah Konkret
"Transaksi yang kami pantau itu lebih dari 63 ribu transaksi yang dilakukan oleh mereka," ujar Ivan.
Nilai transaksi terkait judi online para anggota legislatif itu mencapai Rp25 miliar. Nilai ini berasal dari deposit untuk judi online, dengan perputaran dana yang diperkirakan mencapai ratusan miliar.
"Angka rupiahnya hampir 25 miliar dari transaksi di antara mereka, dari ratusan hingga ada yang miliaran. Agregat keseluruhan. Itu deposit. Jadi, jika dilihat perputarannya mencapai ratusan miliar juga," jelas Ivan. (Z-10)
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
PEMERINTAH menepis tudingan adanya keinginan untuk memata-matai masyarakat dalam skema pembayaran Payment ID yang sedang disiapkan oleh Bank Indonesia (BI).
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
APARAT Satreskrim Polresta Sidoarjo, Jawa Timur, berhasil membongkar praktik jual beli data pribadi yang digunakan untuk transaksi judi online.
Pemerintah jangan buru-buru menuding banyak penerima bantuan sosial (bansos) bermain judi online (judol) sehingga perlu ditelusuri lebih dalam.
PPATK menemukan bahwa sebagian penerima bansos tercatat sebagai pegawai BUMN hingga eksekutif manajerial.
MANTAN Kepala PPATK Yunus Husein menegaskan bank wajib memberikan informasi kerahasiaan nasabah jika diminta oleh aparat penegak hukum.
Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar meminta Kementerian Sosial dan PPATK memperketat pengawasan agar dana bansos tidak disalahgunakan untuk judi online.
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengingatkan masyarakat akan bahaya judi online (judol) yang bisa menyebabkan depresi.
Ketua Komisi XI DPR RI Misbakhun menanggapi isu masyarakat membayar Rp100 ribu untuk mengaktifkan kembali rekening yang diblokir PPATK. Ia menyebut itu tak dipungut biaya
Ia mencontohkan ada PNS yang menabung dari sisa gaji bulanan untuk masa depannya, khususnya persiapan pensiun.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi merugikan konsumen dan melanggar hak mereka, terutama jika e-wallet yang diblokir tidak terkait tindak pidana.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved