Headline
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Mantan finalis Idola Cilik dan kreator konten juga memilih menikah di KUA.
Ketegangan antara Thailand dan Kamboja meningkat drastis sejak insiden perbatasan
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo harus cari partai politik (parpol) baru untuk bisa mengamankan posisi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Tak hanya itu, parpol sebagai kendaraan politik juga penting agar beberapa program yang dicetus pada masa pemerintahannya tetap berjalan.
Jokowi kerap diisukan sejumlah partai setelah tidak diakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar menjadi parpol yang paling santer diisukan. Selain Golkar, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga : Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar
"Ketika sudah tidak diakui PDIP dan tidak dianggap kader mau tidak mau, suka tidak suka senang tidak senang harus cari pelabuhan baru, rumah baru untuk jadi back up politik Jokowi," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (1/5).
Ujang menjelaskan, instrumen parpol tetap dibutuhkan Jokowi untuk mengontrol sejumlah program yang sudah dijalankan. Pilihannya sekarang ada di Jokowi, ke mana akan berlabuh?
Sejauh ini dari tiga partai yang sering disebut-sebut, Golkar menjadi pilihan realistis untuk Jokowi. Menurutnya, partai berlogo pohon beringin itu partai besar yang memiliki basis masa yang kuat.
Baca juga : Surya Paloh Jawab Rencana Bertemu Jokowi
"Pilihannya ada di Pak Jokowi. Saya melihatnya yang bisa diandalkan ketika sudah tidak berkiasa lagi itu Partai Golkar, partai besar, partai kuat, mudah bagi Jokowi untuk bersandar di situ," kata dia.
Sinyal Jokowi akan berlabuh ke parpol baru diungkapkan Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi, Rabu (1/5) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepada wartawan, Budie mengatakan Jokowi akan berlabuh ke salah satu parpol. Kendati demikian, ia tidak menyebu parpol apa yang jadi pilihan Jokowi. (Mal)
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Jokowi melaporkan lima orang ke Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghinaan serta fitnah atas tudingan memilki ijazah palsu.
Hasto menyebut nama Jokowi, Gibran dan Bobby dalam nota pembelaannya atau pleidoi. Kasus hukumnya dikatakan sebagai akibat sikap kritisnya terhadap sejumlah peristiwa politik.
Atau seperti sejumlah kasus yang menyangkut keluarga Jokowi sebelumnya, termasuk Bobby, yang katanya didalami tapi hingga kini tak jelas penindakannya?
PAKAR Telematika, Roy Suryo telah selesai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya terkait laporan Presiden RI ke-7 Joko Widodo (Jokowi) soal tudingan ijazah palsu.
POLDA Metro Jaya menjadwalkan klarifikasi terhadap Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Roy Suryo pada Kamis (3/7), terkait dengan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi).
WAKIL Ketua Badan Legislasi DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengkritik Mahkamah Konstitusi (MK) yang telah melampaui kewenangan konstitusional karena menetapkan pemisahan pemilu nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
Peneliti BRIN Lili Romli meminta partai politik menyudahi polemik soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan antara pemilihan umum (pemilu) nasional dan lokal
SEJUMLAH partai politik menyatakan penolakannya terhadap Putusan MK Nomor 135/PUU-XXII/2024 soal pemisahan pemilihan umum (pemilu) nasional dan daerah atau lokal.
Partisipasi pemilih tidak ditentukan oleh desain pemilu, tetapi oleh kekuatan hubungan antara pemilih dan para kontestan.
PAKAR hukum tata negara Feri Amsari merespons sejumlah partai politik yang bereaksi cukup keras terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang pemisahan Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved