Headline
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Pelaku usaha menagih penyederhanaan regulasi dan kepastian kebijakan dari pemerintah.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo harus cari partai politik (parpol) baru untuk bisa mengamankan posisi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Tak hanya itu, parpol sebagai kendaraan politik juga penting agar beberapa program yang dicetus pada masa pemerintahannya tetap berjalan.
Jokowi kerap diisukan sejumlah partai setelah tidak diakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar menjadi parpol yang paling santer diisukan. Selain Golkar, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga : Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar
"Ketika sudah tidak diakui PDIP dan tidak dianggap kader mau tidak mau, suka tidak suka senang tidak senang harus cari pelabuhan baru, rumah baru untuk jadi back up politik Jokowi," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (1/5).
Ujang menjelaskan, instrumen parpol tetap dibutuhkan Jokowi untuk mengontrol sejumlah program yang sudah dijalankan. Pilihannya sekarang ada di Jokowi, ke mana akan berlabuh?
Sejauh ini dari tiga partai yang sering disebut-sebut, Golkar menjadi pilihan realistis untuk Jokowi. Menurutnya, partai berlogo pohon beringin itu partai besar yang memiliki basis masa yang kuat.
Baca juga : Surya Paloh Jawab Rencana Bertemu Jokowi
"Pilihannya ada di Pak Jokowi. Saya melihatnya yang bisa diandalkan ketika sudah tidak berkiasa lagi itu Partai Golkar, partai besar, partai kuat, mudah bagi Jokowi untuk bersandar di situ," kata dia.
Sinyal Jokowi akan berlabuh ke parpol baru diungkapkan Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi, Rabu (1/5) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepada wartawan, Budie mengatakan Jokowi akan berlabuh ke salah satu parpol. Kendati demikian, ia tidak menyebu parpol apa yang jadi pilihan Jokowi. (Mal)
PERNYATAAN Presiden ke-7 Joko Widodo atau Jokowi mengenai wacana revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi atau revisi UU KPK menuai kritik dan terkesan cuci tangan oleh ICW
ANGGOTA Komisi III DPR RI Nasyirul Falah Amru menanggapi sikap Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) yang setuju ingin kembalikan UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) versi lama.
ANGGOTA Komisi III DPR RI Abdullah mengaku tidak sepakat dengan pernyataan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi soal revisi UU KPK
Jokowi diminta jangan sekadar mencari muka menyetujui pengembalian Undang-Undang No.19/2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi atau UU KPK Lama.
Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi diisukan menjadi Watimpres. Jokowi merespons akan tetap di kediamannya di Solo
PRESIDEN ke-7 RI Joko Widodo dicecar pertanyaan penyidik Polda Metro Jaya dengan 10 pertanyaan mendalam selama 2,5 jam di Mako Polresta Surakarta, Rabu (11/2).
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Dia memastikan Adies tidak lagi terikat dengan Golkar, bahkan sebelum ia dipilih menjadi Hakim MK. "Sebelum ditetapkan. Ya beberapa hari lalu lah, suratnya nanti saya cek.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved