Headline
Kasus kuota haji diperkirakan merugikan negara Rp622 miliar.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGAMAT politik dari Universitas Al Azhar Indonesia, Ujang Komarudin mengatakan Presiden Joko Widodo harus cari partai politik (parpol) baru untuk bisa mengamankan posisi politik setelah tidak lagi menjabat sebagai presiden.
Tak hanya itu, parpol sebagai kendaraan politik juga penting agar beberapa program yang dicetus pada masa pemerintahannya tetap berjalan.
Jokowi kerap diisukan sejumlah partai setelah tidak diakui Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Golkar menjadi parpol yang paling santer diisukan. Selain Golkar, ada Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Baca juga : Megawati Bantah Tekan Jokowi Dukung Ganjar
"Ketika sudah tidak diakui PDIP dan tidak dianggap kader mau tidak mau, suka tidak suka senang tidak senang harus cari pelabuhan baru, rumah baru untuk jadi back up politik Jokowi," kata Ujang saat dihubungi, Rabu (1/5).
Ujang menjelaskan, instrumen parpol tetap dibutuhkan Jokowi untuk mengontrol sejumlah program yang sudah dijalankan. Pilihannya sekarang ada di Jokowi, ke mana akan berlabuh?
Sejauh ini dari tiga partai yang sering disebut-sebut, Golkar menjadi pilihan realistis untuk Jokowi. Menurutnya, partai berlogo pohon beringin itu partai besar yang memiliki basis masa yang kuat.
Baca juga : Surya Paloh Jawab Rencana Bertemu Jokowi
"Pilihannya ada di Pak Jokowi. Saya melihatnya yang bisa diandalkan ketika sudah tidak berkiasa lagi itu Partai Golkar, partai besar, partai kuat, mudah bagi Jokowi untuk bersandar di situ," kata dia.
Sinyal Jokowi akan berlabuh ke parpol baru diungkapkan Ketua Umum kelompok relawan Pro Jokowi (ProJo) Budi Arie Setiadi, Rabu (1/5) di Istana Kepresidenan, Jakarta.
Kepada wartawan, Budie mengatakan Jokowi akan berlabuh ke salah satu parpol. Kendati demikian, ia tidak menyebu parpol apa yang jadi pilihan Jokowi. (Mal)
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Ketua MPR RI Ahmad Muzani menilai usulan kenaikan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen menjadi 7% terlalu tinggi dan berpotensi memberatkan partai politik.
Pilkada tak langsung bertentangan dengan semangat demokrasi lokal dan tidak menyelesaikan persoalan biaya politik tinggi.
Kepala Pusat Riset BRIN Mardyanto Wahyu Tryatmoko menilai wacana pilkada tidak langsung lewat DPRD tidak menjamin hilangnya politik uang dan justru berpotensi lebih mahal.
PKS meraih penghargaan terbaik Indeks Integritas Partai Politik (IIPP) 2025 dari Kemenko Polkam dan BRIN dalam Rakor Evaluasi di Bali.
Pendaftaran calon pengganti anggota dewan komisioner (ADK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi dibuka, Rabu (11/2).
Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara tersebut digelar Kamis (4/2) dan dipimpin Ketua MK Suhartoyo, didampingi Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh dan M. Guntur Hamzah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved