Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh kabarnya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jadwal pertemuan itu belum dipastikan.
Saat ditanyakan mengenai rencana pertemuan tersebut, Surya mengaku tidak tahu kepastiannya.
"Jangan tanya saya, tanya kepada pak Jokowi," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023.
Baca juga : NasDem Bidik 100 Kursi DPR, Surya Paloh: Target yang Wajar
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Surya Paloh mengatakan siap bertemu Jokowi bila Kepala Negara punya waktu kosong. Pertemuan ini diduga kuat merespons soal pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah dengan Jokowi beberapa waktu lalu.
"Nanti saya telepon (Jokowi), coba," ucap Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.
Baca juga : Pesan Surya Paloh Rasional dan Realistis terkait Jokowi di Pilpres 2024
Respons Surya Paloh saat itu muncul usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya berbicara soal pertemuan para ketum tersebut dan terkait kontestasi politik 2024.
Dalam sebuah wawancara, Surya Paloh mengaku dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atas tidak keikutsertaan Nasdem dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, pada Selasa (2/5) lalu.
"Saya bisa menerima pemikirannya presiden Jokowi, kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit ya," kata Paloh mengutip siaran pada Kompas TV (8/5).
Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, terdapat dua sudut pandang menangapi pertemuan enam ketua parpol tersebut.
"Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau Presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja," tutur Paloh.
"Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintah itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positif thinking atau negatif thinking," imbuhnya.
Paloh pun menyangkal, pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintahan. Sebab, seorang warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin ini persepsi, pandangan, dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. NasDem menganggap apa itu masalahnya dengan pencalonan. Seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalon dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah," terang Paloh.
Paloh juga menyayangkan sejumlah pihak yang terus mempertajam soal perbedaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan koalisi pemerintahan. Sebab, lanjut Paloh, NasDem tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. "Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan demi perbedaan. Karena gol besar kita Indonesia maju," beber Paloh. (MGN/Z-4)
Berdasarkan perhitungan, dampak penghematan dari kebijakan tersebut sangat kecil dibandingkan total anggaran negara.
Penyaluran bantuan yang dilakukan dalam rangka Reses Masa Sidang III Tahun 2025-2026 ini diawali di Kecamatan Ciparay
Program Bestari besutan Wali Kota Sukabumi Ayep Zaki mulai tuai hasil. Dua pemuda resmi bekerja sebagai barista profesional di Arab Saudi. Simak kisahnya!
Bisa jadi kata cemooh berasal dari kata ini; atau setidaknya memiliki nalar dan rasa yang sebangun.
Kegiatan ini menandai dimulainya Safari Ramadan Partai NasDem sekaligus memperkuat konsolidasi organisasi dan silaturahmi kader dengan masyarakat.
Acara Buka Puasa Bersama di Kantor DPP NasDem di Jakarta dihadiri Surya Paloh, Puan Maharani, Sufmi Dasco, Jusuf Kalla, dan Anies Baswedan.
POLDA Metro Jaya menegaskan bahwa status wajib lapor bagi Rismon Sianipar, tersangka kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah ijazah Jokowi
Rismon telah mempublikasikan video permintaan maafnya lewat kanal YouTube Balige Academy.
Advokat Jahmada Girsang yang mendampingi Rismon Sianipar menyatakan bahwa pertemuan antara kliennya dengan Presiden ke-7 RI tersebut berlangsung dalam suasana persahabatan.
PAKAR telematika yang juga kasus dugaan ijazah palsu Jokowi atau Presiden RI ke-7, Joko Widodo Roy Suryo merespons permohonan restorative justice yang diajukan Resmon Sianipar
KOMISI Informasi Pusat mengabulkan sebagian permohonan sengketa informasi yang diajukan kelompok Bongkar Ijazah Jokowi terhadap UGM terkait ijazah Jokowi
TOKOH suku Dayak, Panglima Jilah, mempertanyakan nasib pembangunan Dayak Center di Ibu Kota Nusantara (IKN), yang pernah dijanjikan oleh Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved