Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh kabarnya akan bertemu dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Namun, jadwal pertemuan itu belum dipastikan.
Saat ditanyakan mengenai rencana pertemuan tersebut, Surya mengaku tidak tahu kepastiannya.
"Jangan tanya saya, tanya kepada pak Jokowi," kata Surya Paloh di NasDem Tower, Jakarta Pusat, Kamis, 11 Mei 2023.
Baca juga : NasDem Bidik 100 Kursi DPR, Surya Paloh: Target yang Wajar
Sebelumnya, pada kesempatan terpisah, Surya Paloh mengatakan siap bertemu Jokowi bila Kepala Negara punya waktu kosong. Pertemuan ini diduga kuat merespons soal pertemuan para ketua umum (ketum) partai politik (parpol) koalisi pemerintah dengan Jokowi beberapa waktu lalu.
"Nanti saya telepon (Jokowi), coba," ucap Surya Paloh di Wisma Nusantara, Jakarta Pusat, Jumat, 5 Mei 2023.
Baca juga : Pesan Surya Paloh Rasional dan Realistis terkait Jokowi di Pilpres 2024
Respons Surya Paloh saat itu muncul usai bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan. Keduanya berbicara soal pertemuan para ketum tersebut dan terkait kontestasi politik 2024.
Dalam sebuah wawancara, Surya Paloh mengaku dapat memahami pemikiran Presiden Joko Widodo atas tidak keikutsertaan Nasdem dalam pertemuan yang digelar di Istana Negara, pada Selasa (2/5) lalu.
"Saya bisa menerima pemikirannya presiden Jokowi, kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas saya sebagai pimpinan partai politik koalisi pemerintah yang belum exit ya," kata Paloh mengutip siaran pada Kompas TV (8/5).
Paloh mengatakan hal tersebut dalam kapasitas sebagai pemimpin partai politik yang masih dalam koalisi pemerintahan. Ia mengatakan, terdapat dua sudut pandang menangapi pertemuan enam ketua parpol tersebut.
"Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah kita menganggap masih menjadi koalisi pemerintahan. Tapi kalau Presidennya sudah mengatakan punya koalisi sendiri itu barangkali bisa dimaknai dengan maksud yang positif saja," tutur Paloh.
"Kalau negatif thinking, kenapa orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran menjaga keutuhan koalisi pemerintah itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positif thinking atau negatif thinking," imbuhnya.
Paloh pun menyangkal, pengusungan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024 bukan bermaksud untuk memisahkan diri dari koalisi pemerintahan. Sebab, seorang warga negara Indonesia berhak untuk dicalonkan dan mencalonkan diri sebagai presiden.
"Mungkin ini persepsi, pandangan, dan pemahaman yang barangkali belum menyatu. NasDem menganggap apa itu masalahnya dengan pencalonan. Seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalon dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah," terang Paloh.
Paloh juga menyayangkan sejumlah pihak yang terus mempertajam soal perbedaan Koalisi Perubahan untuk Persatuan dengan koalisi pemerintahan. Sebab, lanjut Paloh, NasDem tetap mendukung apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi. "Sebenarnya sayang sekali kalau ini harus dipertajam perbedaan demi perbedaan. Karena gol besar kita Indonesia maju," beber Paloh. (MGN/Z-4)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
ANGGOTA Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Asep Wahyuwijaya menilai, inisiatif pemerintah untuk mendirikan BUMN tekstil merupakan langkah yang tepat dan strategis.
Anggota DPR Fraksi NasDem, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Indonesia kini resmi memasuki babak baru dalam sistem hukum pidana.Hal ini ditandai dengan mulai berlakunya KUHAP baru
ANGGOTA Komisi II DPR RI, Cindy Monica, menegaskan akan mengawal kemudahan pengurusan dokumen kependudukan bagi masyarakat terdampak bencana.
Langkah pemerintah untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) guna mengatur penempatan anggota Polri pada jabatan sipil sebagai solusi yang bijak.
Bendahara Umum Partai NasDem Ahmad Sahroni mengingatkan agar proses pemulihan pascabencana di sejumlah wilayah Sumatra tidak dibarengi dengan narasi yang berpotensi memecah belah.
Langkah ini diambil sebagai bentuk kepastian hukum setelah tercapainya kesepakatan antara pihak-pihak yang berperkara.
Setelah adanya permohonan RJ dari para pelapor dan tersangka, serta mempertimbangkan terpenuhinya syarat keadilan restoratif sesuai ketentuan yang berlaku.
Jokowi disebut menanyakan kapan Eggi berangkat ke Malaysia untuk berobat.
Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memberikan atensi terkait penanganan perkara ini.
Roy pun memperlihatkan sebuah kertas yang menampilkan foto Jokowi berpelukan dengan Eggi Sudjana. Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) itu memastikan foto tersebut palsu.
Refly mengaku baru dapat informasi bahwa saksi dan ahli meringankan itu dipanggil untuk diperiksa pada Selasa (20/1).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved