Headline
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Penghematan dari WFH bergantung pada asumsi yang belum tentu terjadi.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMPROV DKI Jakarta akan mengevaluasi kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal ini menindaklanjuti kisruh pimpinan ACT yang diduga menggunakan dana umat untuk pribadi.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan hubungan kerja sama ACT dan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini tidak ada kendala.
"Selama ini, kami dengan ACT berhubungan baik. Tidak ada masalah yang berarti selama ini," ujar Ariza, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/7).
Baca juga: PPATK Imbau Masyarakat Berhati-hati Saat Berdonasi
Ketika ditanyai wartawan mengenai program kerja sama dengan ACT, Ariza menyebut sudah banyak bidang yang digarap. Namun, karena adanya kisruh tersebut, pihaknya akan melimpahkan kerja sama yang sebelumnya dengan ACT, ke Badan Ambil Zakat Nasional (Baznas).
"Ya semuanya nanti diatur melalui Baznas," ungkap Ariza.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi ACT. Adapun penyelewengan dana diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
Baca juga: Klarifikasi ACT Terkait Penyelewengan Dana Umat
"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi.
PPATK sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut ke aparat penegak hukum. Termasuk, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror.(OL-11)
Salah satu poin krusial dalam aturan tersebut adalah larangan penggunaan kendaraan pribadi bagi ASN selama masa WFH berlangsung.
Ia menekankan, kebijakan tersebut tidak menjadi kendala bagi Pemprov DKI. Menurutnya, Jakarta telah memiliki kesiapan birokrasi.
Pemprov DKI perlu menempatkan perlindungan warga Jakarta sebagai prioritas utama.
Ia menyatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan strategi agar tempat wisata di Ibu Kota tetap kondusif ketika terjadi lonjakan wisatawan.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan fasilitas pengolahan sampah tersebut direncanakan dibangun di tiga lokasi strategis.
PEMERINTAH Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta resmi menyediakan layanan TransJabodetabek rute Blok M–Bandara Soekarno-Hatta (SH2) pada Kamis (12/3).
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menekankan pentingnya pengawasan makro dan keadilan distribusi dalam pengelolaan dana umat.
Menag Nasaruddin Umar menyoroti proses pengumpulan dana umat yang dinilainya belum optimal. Dana umat yang dihimpun dapat mencapai Rp500 triliun per tahun
Baznas membentuk Asosiasi Amil Zakat Republik Indonesia (AAZRI) dalam rangka mengoptimalkan pengumpulan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di Indonesia.
Sebagai bagian dari kerja sama ini, Bank Muamalat berkomitmen menyediakan pembiayaan Rp2 triliun untuk pengembangan Amal Usaha Muhammadiyah (AUM).
Prestasi ini bukan sekadar angka, melainkan cerminan dari dedikasi dan integritas BMH dalam mengelola setiap rupiah zakat, infak, dan sedekah yang diamanahkan oleh para donatur.
Para pimpinan lembaga dan para amil zakat perlu menyerap masukan dari umat tentang pemanfaatan dana zakat. Dalam hal ini, bukan hanya mengolah pandangan internal lembaga.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved