PEMPROV DKI Jakarta akan mengevaluasi kerja sama dengan lembaga filantropi Aksi Cepat Tanggap (ACT). Hal ini menindaklanjuti kisruh pimpinan ACT yang diduga menggunakan dana umat untuk pribadi.
Wakil Gubernur DKI Ahmad Riza Patria mengatakan hubungan kerja sama ACT dan Pemprov DKI Jakarta sejauh ini tidak ada kendala.
"Selama ini, kami dengan ACT berhubungan baik. Tidak ada masalah yang berarti selama ini," ujar Ariza, sapaan akrabnya, di Gedung DPRD DKI, Selasa (5/7).
Baca juga: PPATK Imbau Masyarakat Berhati-hati Saat Berdonasi
Ketika ditanyai wartawan mengenai program kerja sama dengan ACT, Ariza menyebut sudah banyak bidang yang digarap. Namun, karena adanya kisruh tersebut, pihaknya akan melimpahkan kerja sama yang sebelumnya dengan ACT, ke Badan Ambil Zakat Nasional (Baznas).
"Ya semuanya nanti diatur melalui Baznas," ungkap Ariza.
Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi (PPATK) menemukan ada dugaan penyelewengan terkait dana organisasi ACT. Adapun penyelewengan dana diduga untuk kepentingan pribadi dan aktivitas terlarang.
Baca juga: Klarifikasi ACT Terkait Penyelewengan Dana Umat
"Ya indikasi kepentingan pribadi dan terkait dengan dugaan aktivitas terlarang," jelas Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dikonfirmasi.
PPATK sudah memberikan laporan terkait dugaan tersebut ke aparat penegak hukum. Termasuk, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiterror.(OL-11)
