Selasa 05 Juli 2022, 16:47 WIB

Klarifikasi ACT Terkait Penyelewengan Dana Umat

Rizal Fahlevi (MGN), Muklis Efendi (SB) | Humaniora
Klarifikasi ACT Terkait Penyelewengan Dana Umat

DOK Metro Tv
ESIDEN Aksi Cepat tanggap (ACT) Ibnu Khajar

 

PRESIDEN Aksi Cepat tanggap (ACT) yang baru Ibnu Khajar didampingi Dewan Pembina ACT Bobby Heriwibowo di Jakarta Selatan, Senin (4/7), memberikan klarifikasi mengenai pemberitaan miring penyalahgunaan dana yang dilakukan oleh pimpinan dan manajemen ACT.

Dalam konferensi pers tersebut Ibnu Khajar mengklarifikasi bahwa pemberitaan negatif mengenai ACT tidak sepenuhnya benar. Ibnu pun mempertanyakan keabsahan data yang beredar di media massa.

“Informasi yang berkembang mengenai gaji yang diterima presiden ACT sebelumnya sebesar Rp250 Juta, kami belum tau persis itu sumbernya dari mana dan data itu tidak seperti yang ada,” ujar Ibnu.

Baca juga: Presiden ACT Bantah Paksa Ahyudin Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri

Ia mengakui sejumlah fasilitas memang diterima oleh manajemen level atas ACT seperti halnya kendaraan untuk operasional dan lainnya. Namun fasilitas tersebut sifatnya sebagai inventaris dan tidak permanen.

"Kami tidak menutup mata ada beberapa permasalahan di Lembaga ACT, kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat terkait pemberitaan yang beredar," tuturnya.

Setelah terjadinya pergantian pimpinan sejak 11 Januari 2022 kami telah berusaha memperbaikinya.dan semua sudah berjalan lebih baik. Sama halnya dengan pengurus yang baru diberikan batas waktu 3 tahun kepengurusan dengan maksimal 2 periode, berbeda dengan pimpinan sebelumnya yang menjabat selama 17 tahun.

Ibnu Khajar juga menegaskan bahwa hasil audit alokasi dana ACT yang dilakukan sebelumnya pada 2005 - 2020 masuk kategori Wajar Tanpa Pengecualiaan (WTP) merupakan bukti nyata dan cukup menjadi pertanggung jawaban kami kepada publik.

Ibnu memang mengakui ada sebagian pemberitaan yang benar, namun tidak sepenuhnya benar.

Mengenai potongan dana umat yang dikelola untuk keperluan operasional ACT adalah sebesar 13,7%. Sementara untuk wakaf tidak ada potongan, kami Kelola secara produktif dan hasilnya baru boleh digunakan. Mengenai Zakat hanya 12,5% yang dipotong, namun apabila tidak cukup untuk operasional yang besar maka dapat ditambah maksimal hingga 20% sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional.

ACT masih mempertimbangkan banyak hal untuk mengadukan isu negatif yang beredar ini ke Dewan Pers.

"Beri kami waktu untuk menelaah lebih baik namun yang paling penting adalah apa yang kami lakukan saat ini adalah fokus kepada kemaslahatan," tambahnya.

Mengenai isu dan informasi yang berkembang kami tegaskan tidak akan mengganggu program Lembaga dalam melayani masyarakat. (A-2)

Baca Juga

AFP

Pemerintah Susun Instrumen Survei Indeks Kepuasan Jemaah Haji 1444 H

👤Zubaedah Hanum 🕔Sabtu 01 Oktober 2022, 01:00 WIB
Penyusunan Instrumen Survei Kepuasan Jemaah Haji mengacu pada Standar Pelayanan Minimal...
Antara

RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga, Upaya Memanusiakan Manusia

👤Despian Nurhidayat 🕔Jumat 30 September 2022, 23:55 WIB
PRAKTIK perbudakan rupanya masih berlangsung di Indonesia seperti ditampakkan dari para pekerja rumah tangga (PRT) yang belum mendapatkan...
Instagram @gytr.art

Opera Majapahit: Gayatri Sang Sri Rajapatni, Merawat Ibu Bhumi

👤 Faustinus Nua 🕔Jumat 30 September 2022, 23:50 WIB
Opera Majapahit: Gayatri Sang Sri Rajapatni akan dipentaskan untuk khalayak ramai pada Sabtu 8 Oktober 2022 di Teater Besar Taman Ismail...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya