Headline
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Serangan Israel ke Iran menghantam banyak sasaran, termasuk fasilitas nuklir dan militer.
Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.
JAJARAN Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim Polri menyambangi kegiatan Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI di Aceh dan Sumatra Utara (Sumut), Kamis (12/9). Polri datang untuk mengusut dugaan penyelewengan tata kelola keuangan penyelenggaraan kegiatan olahraga berskala nasional tersebut.
"Tim Mabes Polri menuju lokasi PON XXI Aceh dan Sumut bergabung dengan tim pendampingan dari Kejagung (Kejaksaan Agung) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan)," kata Wadirtipikor Bareskrim Polri Kombes Arief Adiharsa saat dikonfirmasi, Kamis (12/9).
Arief mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) perihal kasus ini. Maka itu, polisi tidak menunda-nunda dan langsung menyelidiki ke lokasi. "Koordinasi sudah dilakukan melalui satgas pendampingan giat PON XXI Aceh dan Sumut Mabes Polri (Bareskrim)," ujar Arief.
Baca juga : BPKB Kerahkan 77 Auditor Periksa Keuangan PON XXI Aceh-Sumut
Di samping itu, BPKP telah mengerahkan 77 auditor untuk melakukan pengawasan ke lokasi. Terdiri atas BPKP pusat 14 orang, BPKP Perwakilan Aceh 41 orang, serta BPKP Perwakilan Provinsi Sumut sebanyak 22 orang.
"Pengawasan BPKP dilakukan untuk menjaga akuntabilitas penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut 2024," kata Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Raden Suhartono dalam keterangan tertulis, Kamis (12/9).
Dugaan penyelewengan keuangan ini mulanya disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo. Dia langsung berkoordinasi dengan Bareskrim Polri, karena merupakan Satgas Pendampingan Tata Kelola Penyelenggaraan PON sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 24 Tahun 2024.
Baca juga : Polri Usut Pengelolaan Keuangan PON XXI Aceh-Sumut
"Semua hal yang dilaporkan terkait keluhan pelaksanaan pasti dijadikan bahan untuk pendampingan dan pelaporan. Prinsipnya, kita ingin ini menjadi PON yang sukses," kata Dito kepada Medcom.id, Rabu (11/9).
Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka PON XXI Aceh-Sumut di Stadion Harapan Bangsa, Banda Aceh, pada Senin, 9 September 2024. PON XXI digelar pada 9-20 September 2024.
Rangkaian kompetisi PON 2024 sudah bergulir sejak 28 Agustus 2024. PON tahun ini mempertandingkan 65 cabang olahraga (cabor) dengan melibatkan hampir 13.000 atlet. (J-2)
Upaya pemberdayaan kewirausahaan, keuangan, dan kesiapan kerja telah memberikan dampak kepada lebih dari 9.700 siswa dari 50 SMA dan SMK di 14 kota/kabupaten di Indonesia.
Nilai pasti dari jumlah kerugian masih dalam proses penelaahan dan belum dapat dipastikan hingga seluruh proses investigasi internal diselesaikan.
Talkshow tersebut menyoroti peran penting keuangan digital dalam meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas.
Fundtastic bersama BPR Indomitra Pertiwi dan mitra keuangan Pintek, resmi menjalin kolaborasi strategis dengan Shipper, salah satu perusahaan teknologi logistik dan manajemen gudang.
DALAM kondisi ekonomi yang terus berubah dan tidak menentu, semakin banyak milenial Indonesia yang menghadapi tantangan dalam mengelola keuangannya.
Di tengah ekonomi dan pasar yang penuh ketidakpastian serta tren keuangan yang dinamis, menyusun strategi finansial menjadi sebuah tantangan tersendiri.
Sebanyak 77 auditor pun dikerahkan ke lokasi kegiatan untuk mengawal akuntabilitas tata kelola keuangan kegiatan tersebut.
Pengusutan dilakukan usai menerima laporan adanya dugaan penyelewengan keuangan dalam kegiatan olahraga tersebut.
Polri telah berkoordinasi dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo terkait dugaan penyelewengan dalam kegiatan pekan olahraga nasional itu.
MENTERI Pemuda dan Olahraga (Menpora) RI Dito Ariotedjo akan melaporkan dugaan penyelewengan penyelenggaraan PON XXI Aceh-Sumut ke Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung (Kejagung).
KEPALA Pusat Riset Kependudukan (PRK) BRIN Nawawi menilai pengintegrasian data penerima bantuan sosial (bansos) dan data kependudukan (NIK) sebagai hal yang layak dilakukan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved