Headline
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Skor dan peringkat Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 anjlok.
Kumpulan Berita DPR RI
KEPALA Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati saat berdonasi. Yayasan Aksi Cepat Tanggap (ACT) tengah disorot oleh publik karena diduga melakukan penyelewengan penggunaan dana umat.
Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Charities Aid Foundation (CAF) World Giving Index 2021, Indonesia memang menjadi negara paling dermawan. Hal ini senada dengan data donasi online yang dirilis oleh salah satu platform galang dana dan donasi online di Indonesia, bahwa sepanjang tahun 2021 tercatat lebih dari 3 juta donatur berdonasi ke aplikasi yang tersedia.
Partisipasi yang dilakukan oleh banyak orang ini disalurkan untuk 36 ribu kegiatan atau program penggalangan dana sosial, untuk membantu dan meringankan beban masyarakat yg membutuhkan seperta korban bencana alam, pendidikan, tempat tinggal, hingga program sosial dan lainnya.
Namun, niat baik ini perlu diperhatikan pemilihan platform dalam menyalurkan donasi baik secara online atau secara langsung kepada pengelola. Harus diketahui secara benar, tepat dan amanah.
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Ivan Yustiavandana mengatakan, adanya indikasi penyelewengan penggunaan dana yang diterima dari masyarakat dan para pihak lain harus diwaspadai oleh masyarakat.
"Ini sudah terendus sejak laporan disampaikan penyedia jasa keuangan atau PJK kepada PPATK. Ada beberapa transaksi yang patut diduga terkait dengan kegiatan-kegiatan yang melanggar peraturan perundang-undangan," ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (5/7).
Ivan mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati karena sangat mungkin sumbangan ini disalahgunakan oleh oknum untuk tujuan yang tidak baik. Beberapa modus lain yang pernah ditemukan oleh PPATK di antaranya penghimpunan sumbangan melalui kotak amal yang terletak di kasir toko perbelanjaan yang identitasnya kurang jelas dan belum dapat dipertanggungjawabkan akuntabilitasnya.
Baca juga: Presiden Tegaskan Polisi Harus Humanis
"Menyumbang dan berbagi memang dianjurkan oleh seluruh ajaran agama, namun para donatur hendaknya waspasa dalam memilih lembaga yang akan disalurkan," tuturnya.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan donasi ialah mengenal lembaga atau komunitas yang melakukan penggalangan dana dan donasi. Masyarakat dapat melihat kredibiltas lembaga atau komunitas melalui database Kementerian Sosial, apakah telah terdaftar atau tidak, serta siapa saja nama pengelolanya.
Masyarakat juga dapat melihat ketersediaan kanal informasi dan publikasi dari penggalang dana dan donasi tersebut, seperti melalui website, media sosial, dan kanal publikasi lain yg resmi dan terverifikasi.
Lebih lanjut, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi terkait laporan keuangan serta laporan pertanggungjawaban secara komprehensif oleh penggalang dana dan donasi melalui kanal resmi.
Selain itu, kroscek juga penting dilakukan pada salah satu programbuang tengah digalangkan dana dan donasinya, yang mukin ada di sekitar masyarakat, seprtti melakukan kunjungan pada program tersebut, atau mendapatkan informasi melalui sumber informasi sekunder yang valid.
"Melalui upaya ini, masyarakat dapat melakukan pengecekan kebenaran program tersebut, serta dapat menanyakan lebih lanjut program yang tengah dilakukan apakah berjalan sesuai atau tidak," pungkas Ivan. (OL-4)
Gerakan ini merupakan sinergi lintas sektor yang melibatkan musisi lintas generasi, komunitas, serta dukungan penuh dari pemerintah dan sektor swasta.
Donasi ini merupakan hasil penggalangan dana sukarela dari Aparatur Sipil Negara (ASN), pegawai BUMD, serta masyarakat Kabupaten Sumedang
Penyaluran donasi ini melalui BAZNAS sehingga diyakini bakal sampai ke tangan yang tepat dan membutuhkan.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berhasil menghimpun donasi masyarakat sebesar Rp3,1 miliar dalam rangkaian perayaan malam tahun baru 2026.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan memfasilitasi penggalangan dana kemanusiaan pada malam pergantian tahun 2026. Donasi tersebut ditujukan bagi masyarakat yang terdampak bencana.
VIVA Apotek bekerja samadengan Hansaplast menyalurkan donasi sebesar Rp50.000.000 kepada Yayasan Kanker Indonesia (YKI) sebagai bagian dari program Corporate Social Responsibility (CSR).
KPK menyebut ada dugaan penerimaan gratifikasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Depok Bambang Setyawan senilai Rp2,5 miliar.
PINTU mendorong dan menciptakan keamanan bertransaksi aset kripto.
PUSAT Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap data terkait aktivitas kejahatan keuangan berbasis lingkungan atau Green Financial Crime (GFC) di Indonesia.
ANGGOTA Komisi III DPR RI, Safaruddin, berencana menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) khusus dengan tiga instansi penegak hukum guna menelusuri kejelasan tindak lanjut laporan dari PPATK.
Pernyataan PPATK yang menyebut di tahun 2025 untuk pertama kalinya Indonesia berhasil menekan angka judi online (Judol) dipertanyakan.
Sepanjang 2025, PPATK menerima 43 juta laporan dari pihak pelapor, meningkat 22,5% dibandingkan tahun 2024 yang tercatat sebesar 35,6 juta laporan.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved