Headline
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Konsistensi penegakan hukum perlindungan anak masih jadi tantangan
Di Indonesia, cukai rokok sulit sekali naik, apalagi pada tahun politik.
ASOSIASI Mobilitas dan Pengantaran Digital Indonesia (Modantara) mengapresiasi aksi damai sejumlah mitra pengemudi ojek online (ojol) dan kurir digital DI sejumlah daerah, Selasa (20/5).
Modantara menyatakan dukungan terhadap kebebasan berpendapat.
"Sektor mobilitas dan pengantaran digital merupakan elemen vital dalam kehidupan masyarakat modern dan denyut perekonomian digital nasional," ujar Direktur Eksekutif Modantara, Agung Yudha, dalam siaran pers, Rabu (21/5)
Dia menegaskan kebijakan yang akan berdampak besar terhadap jutaan mitra pengemudi dan pengguna layanan harus disusun berdasarkan data dan realitas ekonomi, bukan semata-mata dorongan politik.
“Kami memahami keresahan mitra, namun solusi harus berpijak pada realitas ekonomi, bukan sekadar wacana politik. Ekosistem ini terbukti menjadi bantalan sosial saat krisis. Oleh karenanya, kebijakan yang mengaturnya harus berpijak pada data dan mempertimbangkan dampak jangka panjang,” tambahnya.
Menanggapi wacana pemaksaan komisi tunggal 10% kepada seluruh platform, Modantara menilai kebijakan tersebut tidak sesuai dengan dinamika industri. Platform memiliki model bisnis yang beragam, berdasarkan layanan, pasar, dan strategi pemberdayaan mitra yang berbeda-beda.
Menurut Agung, penyeragaman komisi justru dapat menghambat inovasi, mengancam layanan di daerah dengan margin rendah, serta memaksa efisiensi berlebihan yang berdampak pada kualitas pelayanan kepada konsumen.
Modantara juga menyoroti wacana reklasifikasi mitra pengemudi menjadi pegawai tetap karena dapat menimbulkan dampak besar terhadap lapangan kerja dan perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian Svara Institute (2023), perubahan status ini berpotensi menghapus 70 hingga 90% pekerjaan di sektor ini, serta menyebabkan penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia hingga 5,5% atau sekitar Rp178 triliun.
“Ketika niat melindungi justru membuat jutaan mitra kehilangan akses kerja fleksibel, kita perlu berhenti dan bertanya, siapa sebenarnya yang terlindungi?” kata Agung.
Dia menambahkan di beberapa negara seperti Spanyol, Swiss, dan Inggris telah mengalami dampak serupa setelah menerapkan kebijakan serupa, termasuk peningkatan tarif layanan hingga 30%, penurunan jumlah mitra aktif, serta hengkangnya sejumlah platform dari pasar.
Terkait tuntutan penyesuaian tarif, Modantara mendukung upaya peningkatan kesejahteraan mitra namun menolak pendekatan seragam yang tidak mempertimbangkan kondisi lapangan. Daya beli konsumen, biaya operasional, serta variasi wilayah layanan harus menjadi pertimbangan utama.
"Kita harus memperhatikan biaya operasional dan taraf hidup mitra. Tarif yang terlalu tinggi akan menurunkan minat konsumen, percuma tarif yang tinggi namun yang beli tidak ada," tutur Agung.
Regulasi Layanan Pengantaran
Modantara menegaskan bahwa regulasi tarif pengantaran makanan dan barang berbasis aplikasi tidak dapat disamakan dengan logistik konvensional. Saat ini, layanan pengantaran berbasis aplikasi (On-Demand Service/ODS) masih tunduk pada UU Pos No. 38/2009 yang sudah tidak relevan.
Modantara mendorong pembaruan ekosistem regulasi agar dapat mengakomodasi realitas lapangan yang melibatkan berbagai jenis kendaraan, variasi waktu dan jarak, serta pola permintaan yang fluktuatif.
Ada bahaya kebijakan pendapatan minimum yang dipaksakan tanpa memperhatikan realitas pasar. Hal ini berisiko membatasi perekrutan mitra baru, meningkatkan harga layanan, serta mendorong platform meninggalkan wilayah-wilayah non-komersial.
Sebagai alternatif, Modantara mendorong pendekatan kolaboratif berbasis insentif dan perlindungan sosial, seperti skema pembiayaan UMKM, insentif parkir dan perpajakan, serta pelatihan kewirausahaan.
“Cara kerja, kecepatan, dan fungsi pengiriman ODS dengan logistik konvensional sangat berbeda, menyeragamkan tarif akan membatasi inovasi dan membunuh industri perlahan," tegas Agung.
Dampak Ekonomi Reklasifikasi
Modantara mencatat bahwa pemaksaan reklasifikasi mitra sebagai karyawan tetap dapat berdampak luas. Di antaranya hilangnya akses layanan bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, penurunan pendapatan UMKM yang bergantung pada layanan pengantaran, lonjakan pengangguran informal akibat hilangnya fleksibilitas kerja hingga ffek domino terhadap pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, dan stabilitas sosial.
Modantara juga mencatat bahwa industri mobilitas dan pengantaran digital saat ini menyumbang sekitar 2% PDB nasional, serta mendukung lebih dari 1,5 juta UMKM.
Modantara menegaskan komitmennya untuk terus berdialog dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, mitra pengemudi, dan masyarakat sipil. Ekosistem mobilitas digital yang sehat membutuhkan kebijakan yang adil, inklusif, dan berpijak pada realitas ekonomi.
Polda Jabar rencananya akan memeriksa anggota internal di kepolisian, Pemkab Garut, dan pihak event organizer (EO).
PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung, Jawa Barat (Jabar), saat ini tengah menyiapkan sejumlah strategi berbasis teknologi dan tata kelola waktu untuk mengurai kemacetan.
Normalisasi sungai merupakan upaya untuk mencegah terjadinya banjir di musim penghujan nanti.
Ketiga tersangka lainnya dilakukan penahanan kota dengan pertimbangan mereka masih mengajar dan beraktivitas seperti biasa di sekolah
Pipanisasi merupakan langkah tepat memperkuat pondasi sektor pertanian yang adaptif terhadap perubahan iklim.
Seharusnya tidak ada perbedaan antara MAN dan SMA Negeri di Jawa Barat dalam soal kebutuhan pendidikan.
Program digulirkan sebagai upaya menjauhkan praktik pinjaman dari rentenir atau bank emok.
Peringatan Hari Anak Nasional tahun ini memiliki semangat agar anak dapat menatap masa depan yang lebih baik.
Dia menerima dana Rp6,3 juta dari seorang pedagang bernama Saniah untuk disalurkan ke pemilik lapak terdampak penertiban
Di Bandung, kampanye Judi Pasti Rugi hadir di Arcamanik Sport Center,
SIANG itu, langit di atas Alun-alun Oto Iskandar Dinata tampak biasa saja.
Bekerja sama dengan Dompet Dhuafa, masyarakat di wilayah itu diberikan sumbangan perahu berikut alat keselamatannya.
Polres Garut berpartisipasi dalam program ini melalui Yayasan Kemala Bhayangkari. Di Dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), mereka menyediakan 3.500 porsi.
Sebagai langkah antisipasi, masyarakat diingatkan untuk tidak melakukan tindakan yang bisa memicu terjadinya kebakaran.
Masyarakat tak perlu khawatir dengan ketersediaan beras. Stoknya relatif aman untuk beberapa waktu ke depan.
Bio Farma Group mendorong percepatan pendirian Apotek Desa Merah Putih sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam pemerataan akses obat-obatan
Bupati Garut Abdusy Syakur Amin mengatakan, seluruh korban pesta rakyat yang sebelumnya mendapat perawatan di RSUD dr Slamet Kabupaten Garut kembali ke rumah masing-masing.
DEMO para pelaku pariwisata di Gedung Sate agar larangan study tour dicabut ditanggapi dingin oleh Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved