Pilkada Langsung Penting untuk Menjamin Partisipasi Masyarakat

PEMILIHAN kepala daerah langsung yang melibatkan masyarakat harus dipertahankan, terutama di saat munculnya wacana untuk mengganti sistem tersebut. Penegakkan nilai-nilai demokrasi tidak bisa ditawar lagi meski masih terdapat kekurangannya.

Demikian disampaikan peneliti Indonesia Political Research & Consulting (IPRC), Fahmy Iss Wahyudy, dalam diskusi publik bertemakan Quo Vadis, Pilkada Langsung atau Tidak Langsung, di Bandung, Rabu (19/3).

Menurutnya, pilkada langsung harus dipertahankan karena melibatkan masyarakat dalam memilih pemimpin. "Jangan sampai kedaulatan rakyat hilang," tegasnya.

Baca juga : YLBHI:  Draft RUU TNI Menabrak Konstitusi dan Hilangkan Supremasi Sipil

Menurutnya, pilkada langsung menjamin partisipasi seluruh masyarakat dalam menentukan pemimpinnya, sehingga diharapkan bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar diharapkan masyarakat.

Meski begitu, pilkada langsung memiliki kekurangan, terutama menyangkut politik uang. Pada pilkada langsung prevalensi politik uang sangat tinggi.

"Betul tinggi. Tapi pilkada tidak langsung tak serta merta menghilangkan hal tersebut," katanya.

Baca juga : Fraksi NasDem Apresiasi Ketegasan Panglima TNI soal Supremasi Sipil di Revisi UU TNI

Dengan memilih pilkada tidak langsung, menurutnya, hanya memindahkan politik uang dari masyarakat kepada oknum anggota dewan. "Jika kepala daerah kembali dipilih oleh DPRD, berarti hanya memindahkan politik uang dari masyarakat kepada dewan," ujarnya.

Disinggung belum siapnya masyarakat dalam menjalankan pilkada secara langsung, menurut Fahmy, hal itu bukan persoalan. Justru, pemerintah, partai politik, dan unsur terkait lainnya harus mampu memberikan pendidikan politik kepada masyarakat.

"Jadi kalau masyarakat dianggap belum siap berdemokrasi, ya harus disiapkan. Beri pendidikan politik yang lebih baik lagi, bukan malah diganti sistemnya," katanya.

Baca juga : DPR Sebut Revisi UU TNI Jamin Supremasi Sipil dan tidak Kembalikan Dwifungsi ABRI

Meski begitu, dia juga memahami munculnya usulan pilkada dilakukan secara tidak langsung. Usulan ini didasarkan pada sejumlah alasan seperti efisiensi biaya, pengurangan potensi konflik horizontal, hingga peningkatan efektivitas pemerintahan.

Namun, dia menilai perubahan pilkada langsung ini tidak perlu terjadi sehingga dirinya berharap DPR maupun pemerintah tidak perlu mengusulkan perubahan tersebut. "Kalau masyarakat dianggap belum siap, ya kita harus menyiapkan masyarakatnya," ujarnya.