Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi I DPR dari Fraksi NasDem Amelia Anggraini mengapresiasi ketegasan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto mengenai supremasi sipil ketika prajurit isi jabatan publik. Penempatan prajurit TNI di kementerian/lembaga ini merupakan salah satu penyesuaian di poin Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"Kami memandang revisi UU TNI ini sebagai momentum penting untuk memastikan bahwa institusi TNI makin profesional dan kuat dan tetap menjunjung tinggi tentunya supremasi sipil di dalam sistem demokrasi kita," kata Amelia kepada Metrotvnews.com melalui keterangan video, Jumat, 14 Maret 2025.
Amelia mengatakan Revisi UU TNI sejatinya bertujuan untuk memperkuat TNI. Khususnya dalam menjalankan tugas dan pengabdiannya kepada NKRI.
"Tanpa mengorbankan prinsip-prinsip demokrasi dan supremasi sipil yang menjadi pilar utama sistem pemerintahan kita," ujar Amelia.
Amelia juga menangkap diskusi di ruang publik terhadap revisi UU TNI. Terdapat perhatian publik terhadap perubahan beleid itu.
"Jadi kepercayaan masyarakat terhadap TNI harus kita jaga dan tingkatkan demi menjaga stabilitas dan keamanan nasional," ujar Amelia.
Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menegaskan tetap menjaga supremasi sipil ketika prajurit isi jabatan publik. Penempatan prajurit TNI di kementerian lembaga ini merupakan salah satu penyesuaian di poin Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.
"TNI memandang bahwa prinsip supremasi sipil adalah elemen fundamental negara demokrasi yang harus dijaga dengan memastikan adanya pemisahan yang jelas antara militer dan sipil," kata Agus saat rapat kerja (raker) di Komisi I DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 13 Maret 2025. (M-3)
TNI memperkuat peran dalam tahap rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatra dengan mengerahkan puluhan ribu personel serta dukungan alutsista di berbagai wilayah terdampak.
PANGLIMA TNI Jenderal Agus Subiyanto merespons tentang maraknya pengibaran bendera bulan bintang milik Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh setelah terjadinya bencana Sumatra.
Dengan sorot mata berkaca-kaca, Panglima mengenang sosok ayahnya yang penuh dedikasi sebagai seorang Babinsa dan Danru.
KETUA Komisi I DPR RI Utut Adianto menyebut Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak harus bertanggung jawab dalam peristiwa ledakan amunisi di Garut
TNI membantah adanya faktor politik di balik pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi (pati) lainnya.
wajar apabila publik merasa ada dimensi politik terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo. Meskipun ia enggan menanggapi soal isu adanya peran Presiden ke-7 RI Jokowi
Dengan demikian, kata Anam, perlu ada daftar pasti lembaga sipil yang masih bisa dimasuki polisi aktif sehingga tafsir dari putusan MK bisa dipahami secara jelas.
Banyak lembaga yang tidak memiliki penyidik sendiri, sehingga menjadikan Polri sebagai tumpuan permanen.
Meskipun amar putusan MK tidak menyebutkan kewajiban mundur ataupun periode transisi, substansi putusan jelas menegaskan larangan normatif.
Pembatasan tersebut lahir dari tafsir lama yang tak sesuai dengan dinamika hubungan sipil dan militer saat ini
Perludem menilai keputusan KPU RI yang ingin merahasiakan sejumlah dokumen pribadi calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) melanggar prinsip pemilu demokratis.
SURVEI Indikator Politik Indonesia menyatakan bahwa kepercayaan publik terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) mencapai 85 persen, turun dari 93 persen.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved