Headline
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Semua hasil kejahatan yang rugikan negara harus dirampas.
Kumpulan Berita DPR RI
RENCANA aksi demonstrasi mahasiswa hari ini dinilai Ketua Fraksi Partai NasDem MPR Taufik Basari sebagai bagian bagian penting dari demokrasi.
Oleh sebab itu sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa, menyuarakan aspirasinya untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.
“Kita hidup di alam demokrasi dimana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur,” kata Taufik, Senin (11/4).
Menurut Taufik, pesan yang disampaikan para demonstran merupakan hal yang penting untuk didengarkan.
Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik atas adanya gagasan soal penundaan pemilu 3 periode, naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak yang akan menyulitkan masyarakat.
Baca juga: Unjuk Rasa 11 April, Kapolri: Kawal dengan Humanis
"Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat," imbuhnya.
Dia mengajak agar pemerintah dan DPR RI mengambil sikap positif dan bijak atas tuntutan tersebut dan tidak malah bereaksi negatif.
“Mari kita sudahi wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya juga mengajak pemerintah dan DPR bersama-sama memikirkan cara untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Sejak awal Fraksi NasDem MPR menolak adanya usulan amandemen terkait perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu maupun mengubah masa jabatan menjadi 3 periode.
Bahkan sejak tahun lalu, Fraksi NasDem MPR RI sudah mengingatkan bahwa gagasan amandemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat membuka kotak pandora untuk isu lainnya terkait perpanjangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
"Kami mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode"
Dia juga menjamin jalannya demonstrasi yang aman sekaligus menghimbau para demonstran untuk dapat melaksanakan aksinya secara damai.
Taufik yang juga anggota Komisi III DPR RI juga meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kapolri. (Sru?OL-09).
PENGUATAN ideologi negara bukan lagi sekadar wacana akademis, melainkan faktor kunci keberhasilan transformasi menuju Indonesia. Pancasila
Kegiatan aksi bersih pantai di Kuta, Bali ini diikuti oleh sedikitnya 80 mahasiswa Melanesia yang menempuh studi di berbagai perguruan tinggi di Bali.
Intimidasi tersebut merupakan bentuk nyata dari praktik pembungkaman terhadap daya kritis mahasiswa.
Bagi Muhammad Abdurrahman Azzam, masa kuliah justru menjadi pintu masuk untuk terlibat langsung dalam penguatan ekonomi masyarakat.
Nickel Industries Limited bersama Universitas Hasanuddin menyelenggarakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) bagi mahasiswa penerima beasiswa Nickel Industries asal Morowali.
Bantuan beasiswa dari ICMI ini ditujukan bagi mahasiswa UICI yang memiliki potensi akademik tinggi namun menghadapi keterbatasan ekonomi.
Wakil Ketua DPR RI, Prof. Sufmi Dasco Ahmad, menyerukan penundaan impor 105 ribu mobil pikap dari India untuk program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, memberikan klarifikasi tegas terkait informasi yang beredar di media sosial mengenai penutupan gerai Alfamart dan Indomaret.
Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi PKB, Rano Alfath, mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus penganiayaan yang menewaskan AT (14).
Proses hukum terhadap tersangka, yang merupakan oknum anggota Brimob berinisial Bripda MS, harus dilakukan secara terbuka tanpa ada upaya menutupi fakta.
Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI memastikan tidak terdapat pelanggaran prosedur dalam penetapan kembali Ahmad Sahroni sebagai pimpinan Komisi III DPR.
KPK menyatakan dukungan terhadap pembahasan RUU Perampasan Aset oleh DPR dan pemerintah guna memperkuat pemulihan kerugian negara serta efek jera bagi pelaku korupsi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved