Headline
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Manggala Agni yang dibentuk 2002 kini tersebar di 34 daerah operasi di wilayah rawan karhutla Sumatra, Sulawesi, dan Kalimantan.
Sejak era Edo (1603-1868), beras bagi Jepang sudah menjadi simbol kemakmuran.
RENCANA aksi demonstrasi mahasiswa hari ini dinilai Ketua Fraksi Partai NasDem MPR Taufik Basari sebagai bagian bagian penting dari demokrasi.
Oleh sebab itu sah-sah saja apabila ada kelompok masyarakat termasuk mahasiswa, menyuarakan aspirasinya untuk meminta perhatian masyarakat dan pemegang kekuasaan.
“Kita hidup di alam demokrasi dimana perbedaan pendapat adalah denyut nadinya. Jangan melihat demonstrasi sebagai suatu ancaman tapi lihatlah sebagai suatu pengingat bahwa kekuasaan itu adalah amanah yang harus dijalankan dengan nilai-nilai luhur,” kata Taufik, Senin (11/4).
Menurut Taufik, pesan yang disampaikan para demonstran merupakan hal yang penting untuk didengarkan.
Demonstrasi hari ini menyuarakan keresahan publik atas adanya gagasan soal penundaan pemilu 3 periode, naiknya harga bahan pokok seperti minyak goreng dan kenaikan bahan bakar minyak yang akan menyulitkan masyarakat.
Baca juga: Unjuk Rasa 11 April, Kapolri: Kawal dengan Humanis
"Aspirasi ini harus disikapi dengan kebijakan yang pro terhadap rakyat," imbuhnya.
Dia mengajak agar pemerintah dan DPR RI mengambil sikap positif dan bijak atas tuntutan tersebut dan tidak malah bereaksi negatif.
“Mari kita sudahi wacana penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode. Saya juga mengajak pemerintah dan DPR bersama-sama memikirkan cara untuk mengendalikan harga bahan pokok agar tidak menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Sejak awal Fraksi NasDem MPR menolak adanya usulan amandemen terkait perpanjangan masa jabatan dengan penundaan pemilu maupun mengubah masa jabatan menjadi 3 periode.
Bahkan sejak tahun lalu, Fraksi NasDem MPR RI sudah mengingatkan bahwa gagasan amandemen terbatas terkait usulan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dapat membuka kotak pandora untuk isu lainnya terkait perpanjangan kekuasaan yang tidak sejalan dengan semangat demokrasi.
"Kami mengusulkan agar wacana amandemen terbatas terkait PPHN-pun tidak perlu dibahas pada periode ini demi kepentingan bangsa, agar tidak terus terbuka gagasan penundaan pemilu dan masa jabatan 3 periode"
Dia juga menjamin jalannya demonstrasi yang aman sekaligus menghimbau para demonstran untuk dapat melaksanakan aksinya secara damai.
Taufik yang juga anggota Komisi III DPR RI juga meminta agar aparat keamanan dapat mengawal demonstrasi dengan humanis sebagaimana perintah Kapolri. (Sru?OL-09).
Siswa dibekali pemahaman mengenai isu-isu krusial perubahan iklim, seperti pengelolaan limbah, energi terbarukan dan emisi karbon.
Mendiktisaintek menyayangkan turunnya minat belajar di bidang STEM (sains, teknologi, teknik, dan matematika), padahal bidang ini menjadi tulang punggung kemajuan iptek.
Mahasiswa mendapatkan wawasan tentang tren karier digital, transformasi dunia kerja, dan peluang global di era teknologi.
Konsep ini hadir sebagai solusi cerdas dalam mengatasi limbah pertanian dan perkebunan yang selama ini kerap menjadi persoalan pencemaran lingkungangan hidup.
Acara ini juga membuka ruang diskusi seputar transformasi media digital dan relevansi storytelling dalam membangun keterhubungan yang berdampak di masyarakat.
Dengan pengawasan yang tepat, AI bukanlah ancaman, melainkan peluang besar yang dapat mempermudah kehidupan manusia.
KETUA Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang meyakini kelembagaan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan Badan Penyelenggara Haji (BP Haji) sebaiknya tetap dipisah.
Setelah melakukan simulasi, menurut dia, berbagai partai politik tersebut akan memutuskan sikap untuk sistem penyelenggaraan pemilu atau pilkada ke depannya.
Ketua Banggar DPR RI menekankan pembangunan IKN tetap dilanjutkan meski anggarannya memiliki perubahan dari waktu ke waktu.
PARTAI politik di DPR begitu reaktif dalam merespons Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2025.
DPR menyebut perayaan HUT ke-80 RI pada 17 Agustus digelar di Jakarta, bukan di Ibu Kota Nusantara atau IKN, Kalimantan Timur karena memakan biaya banyak.
DPR dan pemerintah tidak menyerap aspirasi semua pihak dalam membahas RUU KUHAP.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved