Headline
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Tradisi halal bi halal untuk menyempurnakan ibadah puasa Ramadan.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI membantah adanya faktor politik di balik pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi (pati) lainnya.
Dari informasi yang didapat Media Indonesia, ada pihak yang meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk bertanggung jawab soal mutasi yang berujung pembatalan karena banyak menimbulkan banyak persepsi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan tidak ada keterkaitan dengan unsur politik terkait tidak jadinya dimutasi anak dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
“Tidak ada keterkaitan dengan unsur politisasi, unsur eksternal di luar dari selain pembinaan organisasi TNI,” tutur Kristomei.
Kristomei menegaskan pembatalan mutasi ihwal dengan kebutuhan operasional di dalam organisasi TNI.
“Ada tugas-tugas tertentu yang belum diselesaikan oleh pati tersebut,” pungkasnya.
Adapun peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menuturkan wajar bila publik merasa ada dimensi politik terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo.
“Saya tentu tidak bisa berspekulasi soal apakah Presiden Jokowi terlibat langsung dalam pembatalan mutasi Letjen Kunto,” ungkap Khairul kepada Media Indonesia, Minggu (4/5).
“Tapi wajar jika publik mempersepsikan ada dimensi politik di baliknya, karena waktunya berhimpitan dengan merebaknya isu petisi pemakzulan Wakil Presiden Gibran, dan kebetulan Letjen Kunto adalah anak dari tokoh militer yang disebut-sebut dalam pusaran isu itu,” tambahnya.
Apalagi, kata Khairul, hubungan antara Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ini dengan Presiden Jokowi dikenal cukup dekat. (Ykb/M-3)
Dengan jabatan baru itu, Lucky yang merupakan angkatan pertama SMA Taruna Nusantara itu otomatis menyandang pangkat jenderal bintang tiga TNI alias letnan jenderal.
Pergeseran ini diharapkan lebih memaksimalkan kinerja aparatur pemerintahan
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2781/XII/KEP./2025 dan ST/2781A/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.
Melalui struktur baru ini, Polri optimistis dapat menjadi organisasi yang lebih adaptif dan solid dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Kombes Budi Hermanto sebelumnya merupakan Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Supremasi hukum harus ditegakkan tanpa harus berkompromi dengan sensitivitas institusional maupun latar belakang korban.
RATUSAN prajurit TNI di bawah komando Kodam XXIV/Mandala Trikora Papua Selatan dipastikan tetap bersiaga di pos masing-masing dan memilih tidak mudik pada Idulfitri 1447 Hijriah.
KASUS penyiraman air keras aktivis KontraS Andrie Yunus didesak agar dibawa ke peradilan militer karena melibatkan anggota TNI sebagai pelaku.
PUSAT Bantuan Hukum Asosiasi Advokat Indonesia mendesak Presiden Prabowo Subianto membentuk tim pencari fakta kasus penyiram air keras Akivis Kontras, Andrie Yunus
kasus dugaan penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus dan keterlibatan oknum TNI dalam kasus ini menjadi ujian bagi kredibilitas sistem peradilan militer di mata publik.
Margarito menekankan bahwa dalam negara hukum demokratis, aspek utama yang harus dijunjung adalah profesionalisme aparat penegak hukum.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved