Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
TNI membantah adanya faktor politik di balik pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo dan enam perwira tinggi (pati) lainnya.
Dari informasi yang didapat Media Indonesia, ada pihak yang meminta Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto untuk bertanggung jawab soal mutasi yang berujung pembatalan karena banyak menimbulkan banyak persepsi.
Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Brigjen Kristomei Sianturi menegaskan tidak ada keterkaitan dengan unsur politik terkait tidak jadinya dimutasi anak dari Wakil Presiden ke-6 RI Try Sutrisno.
“Tidak ada keterkaitan dengan unsur politisasi, unsur eksternal di luar dari selain pembinaan organisasi TNI,” tutur Kristomei.
Kristomei menegaskan pembatalan mutasi ihwal dengan kebutuhan operasional di dalam organisasi TNI.
“Ada tugas-tugas tertentu yang belum diselesaikan oleh pati tersebut,” pungkasnya.
Adapun peneliti Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menuturkan wajar bila publik merasa ada dimensi politik terkait pembatalan mutasi Letjen Kunto Arief Wibowo.
“Saya tentu tidak bisa berspekulasi soal apakah Presiden Jokowi terlibat langsung dalam pembatalan mutasi Letjen Kunto,” ungkap Khairul kepada Media Indonesia, Minggu (4/5).
“Tapi wajar jika publik mempersepsikan ada dimensi politik di baliknya, karena waktunya berhimpitan dengan merebaknya isu petisi pemakzulan Wakil Presiden Gibran, dan kebetulan Letjen Kunto adalah anak dari tokoh militer yang disebut-sebut dalam pusaran isu itu,” tambahnya.
Apalagi, kata Khairul, hubungan antara Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ini dengan Presiden Jokowi dikenal cukup dekat. (Ykb/M-3)
Mutasi tersebut tertuang dalam surat telegram Nomor: ST/2781/XII/KEP./2025 dan ST/2781A/XII/KEP./2025 tertanggal 15 Desember 2025.
Melalui struktur baru ini, Polri optimistis dapat menjadi organisasi yang lebih adaptif dan solid dalam memberikan perlindungan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat di tahun 2026 mendatang.
Ada banyak tujuan mutasi dan rotasi. Antara lain, hal itu untuk penyegaran organisasi atau pegawai, pengisian kekosongan formasi jabatan, pemberian pengalaman.
Kombes Budi Hermanto sebelumnya merupakan Kasubdit III Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) Bareskrim Polri.
Mutasi ini merupakan bagian dari dinamika organisasi dalam rangka penyegaran, pengembangan karier, dan optimalisasi kinerja institusi.
Mutasi dan rotasi jabatan juga disebut hal dinamis dalam tubuh Polri.
Anggaran pertahanan APBN 2026 mencapai Rp337 triliun. Pengamat menilai belanja alutsista harus memperkuat industri pertahanan nasional, bukan sekadar impor senjata.
Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) menegaskan tidak ada prajuritnya yang terlibat dalam dugaan penganiayaan terhadap pengemudi ojek online di kawasan Kembangan, Jakarta Barat.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan pentingnya profesionalisme, persatuan, dan kedekatan dengan rakyat dalam tubuh TNI dan Polri
KSAD Jenderal Maruli Simanjuntak menyebut Presiden Prabowo menekankan evaluasi berkelanjutan dan peningkatan kinerja TNI-Polri demi rakyat.
Ia menilai pesan utama Prabowo adalah penguatan postur pertahanan sekaligus membangun kepercayaan publik terhadap negara.
Presiden Prabowo Subianto memberikan pengarahan kepada jajaran TNI dan Polri dalam rapat pimpinan (rapim) yang digelar di Istana Kepresidenan, Senin (9/2).
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved