Headline
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
Pelaku perusakan dan penganiayaan harus diproses hukum.
PALESTINA mengutuk keras penetapan status persona non grata Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres oleh Israel dan menyebut hal itu sebagai serangan sistematis rezim Zionis terhadap tatanan internasional.
"Tindakan Israel tersebut merupakan tindak terorisme negara terhadap organisasi internasional dan tokoh dunia sekaliber Sekretaris Jenderal PBB dan mengincar semua institusi dan personel hukum internasional," ungkap Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Palestina di media sosial, Jumat (4/10).
Palestina menyebut yang seharusnya dipersona-non-gratakan justru adalah orang-orang Israel pelaku pelanggaran HAM dan kejahatan perang, bukan kepala organisasi dunia yang bekerja keras melindungi HAM dan perdamaian dunia.
Baca juga : Israel Nyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres Persona Non Grata
Terlebih, Israel berulang kali meneror dan menghalangi kerja pelapor khusus, komisi internasional, dan komite penyidik organisasi internasional.
Tindakan tersebut, menurut Kemlu Palestina, adalah upaya mencegah sistem hukum internasional berfungsi secara optimal sesuai dengan tugasnya.
"Tindakan tersebut adalah upaya terang-terangan Israel untuk membungkam suara-suara yang secara langsung menentang kebijakan kriminal
Israel dan kejahatan perang yang dilakukannya," ucap Kemlu Palestina dalam pernyataannya.
Baca juga : Sekjen PBB: Dunia belum Lakukan Banyak Hal untuk Gaza
Karenanya, Kemlu Palestina mendesak semua negara dan organisasi internasional menolak keras tindakan Israel ini dan menggolongkan negara
itu sebagai pelanggar hukum internasional.
"Palestina juga menyerukan dunia untuk menjatuhkan sanksi kepada Israel yang telah menyerang tokoh dan organisasi internasional," tegas Kemlu Palestina.
Otoritas Israel, Rabu (2/10), menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres sebagai persona non grata -- sehingga ia tak bisa masuk Israel -- setelah Guterres menegaskan pentingnya meredakan ketegangan di Timur Tengah.
Baca juga : Sekjen PBB Sebut Komunitas Internasional belum Cukup Berbuat untuk Jalur Gaza
"Saya mengecam meluasnya konflik di Timur Tengah dengan eskalasi dan eskalasi lagi," kata Guterres dalam pernyataannya merespons serangan rudal Iran ke Israel, Selasa (1/10).
Pernyataan tersebut membuat murka Israel karena menganggapnya tak secara gamblang menyebut Iran sebagai pelaku serangan rudal tapi tak secara langsung mengecam Teheran.
Merespons tindakan Israel tersebut, sejumlah negara dan badan internasional, termasuk Dewan Keamanan PBB, serentak pasang badan untuk
membela dan mendukung Guterres.
Juru bicara Sekjen PBB, Stephane Dujarric, pun menyebut penetapan status persona non grata sebagai serangan lain terhadap staf PBB oleh Tel Aviv.
Ia menegaskan, PBB tidak mengakui konsep persona non grata berlaku untuk stafnya. (Ant/Z-1)
PRANCIS dan Inggris, bersama sejumlah negara lainnya, mulai menunjukkan niat serius untuk mengakui Palestina.
NIAT Prancis dan sejumlah negara lain untuk mengakui Palestina sebagai negara berdaulat dinilai sebagai langkah penting dalam peta diplomasi internasional.
PRANCIS menyatakan bahwa satu-satunya jalan menuju perdamaian antara Israel dan Palestina adalah melalui solusi dua negara.
Sebanyak 127 orang di Gaza telah meninggal karena penyebab terkait malnutrisi, dengan satu dari tiga orang tidak makan selama beberapa hari, menurut PBB.
PAUS Leo XIV menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap krisis kemanusiaan yang semakin memburuk di Jalur Gaza.
Senator Angus King menolak bantuan tambahan untuk Israel karena krisis kelaparan anak di Gaza.
ISRAEL menyatakan akan membuka jalur udara bagi negara-negara asing yang ingin mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dalam beberapa hari ke depan.
MILITER Israel mengumumkan bahwa pengiriman bantuan kemanusiaan melalui udara ke Jalur Gaza akan dimulai pada Sabtu (26/7) malam.
WFP PBB mengatakan hampir sepertiga penduduk Gaza harus menahan lapas.
PEMERINTAH Tiongkok mendukung rencana Prancis untuk menyampaikan pengakuan atas kedaulatan Palestina dalam sidang Majelis Umum PBB pada September 2025.
PRESIDEN Prancis Emmanuel Macron mengumumkan negaranya akan secara resmi mengakui Negara Palestina dalam Sidang Majelis Umum PBB pada September.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved