Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres pada Rabu (18/9) mengatakan bahwa dunia belum melakukan cukup banyak hal di Jalur Gaza, Palestina.
"Saya kira (dunia) belum melakukan cukup banyak hal (untuk Gaza). Seruan kami terkait Gaza adalah untuk menekan agar perang dihentikan secepat mungkin. Itu sudah menjadi sikap kami sejak awal," kata Guterres menanggapi pertanyaan wartawan.
Berbicara tentang pekerja kemanusiaan internasional, termasuk staf PBB, Guterres mengatakan PBB menegaskan bahwa setiap pekerja kemanusiaan yang tewas dalam perang harus mendorong dunia untuk melakukan investigasi serius dan pertanggungjawaban yang efektif.
Baca juga : PBB Kutuk Israel Bunuh Warga di Sekolah Penampungan Gaza
"Jika hal ini berlaku di mana pun, terutama berlaku di Gaza, jumlah pekerja kemanusiaan yang tewas tidak tertandingi. Saya belum pernah melihat bagian dunia lain begitu banyak orang tewas."
"Dan saya pikir jika ada sesuatu yang harus diperjuangkan oleh komunitas internasional dengan gigih, itu ialah tekanan agar ada pertanggungjawaban," tambahnya.
Guterres menegaskan kembali bahwa yang terjadi di Gaza tidak dapat diterima dan mengatakan bahwa ia jauh lebih khawatir tentang dampak dramatis pada kehidupan warga sipil, termasuk perempuan, anak-anak, dan lansia di berbagai tempat di mana pun, mulai dari Sudan, Myanmar, dan Gaza.
Baca juga : PBB Desak Penyelidikan Penembakan Massal oleh Israel di Gaza
"Sikap kami sangat jelas. Kami berharap perang mengerikan ini akan segera berakhir sehingga akhirnya akan ada gencatan senjata."
"Dan menurut kami, penting bahwa gencatan senjata ini menciptakan kondisi bagi Otoritas Palestina untuk mengambil alih kendali di Gaza serta di Tepi Barat, termasuk Jerusalem Timur, dan itu menjadi dasar bagi pembangunan solusi dua negara, yaitu negara Palestina," tambahnya.
Ketika ditanya dia berencana bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu minggu depan di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB di New York, Guterres mengatakan dia siap menerima semua kepala pemerintahan jika mereka menginginkan itu terjadi. "Jadi, pertanyaan itu harus ditujukan kepada Perdana Menteri Netanyahu," tambahnya.
Israel terus melancarkan serangan brutal di Gaza setelah serangan Hamas pada 7 Oktober lalu, meskipun ada resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan gencatan senjata segera. Hampir 41.300 korban tewas, sebagian besar wanita dan anak-anak, dan lebih dari 95.500 terluka, menurut otoritas kesehatan setempat.
Serangan Israel telah membuat hampir seluruh penduduk wilayah tersebut mengungsi di tengah blokade yang masih berlangsung, sehingga menyebabkan kekurangan parah makanan, air bersih, dan obat-obatan. Israel menghadapi tuduhan genosida atas tindakannya di Gaza di Mahkamah Internasional. (Ant/Z-2)
LEBIH dari 18.500 pasien di Gaza, Palestina, membutuhkan pengobatan medis khusus yang tidak tersedia di daerah kantong tersebut. Demikian menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).
MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) mendukung langkah pemerintah masuk dan mengambil peran dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) Jalur Gaza.
MENTERI Luar Negeri Sugiono menegaskan keikutsertaan Indonesia dalam Board of Peace (BoP) merupakan bagian dari komitmen aktif pemerintah untuk mendorong perdamaian di Palestina.
Smotrich ungkap ultimatum BoP untuk Hamas. Indonesia evaluasi peran di BoP demi tetap bebas aktif dan kawal kemerdekaan Palestina di tengah skeptisisme global.
SEKRETARIS Jenderal DPP PKS, Muhammad Kholid, mengecam keras serangan militer Israel ke tenda pengungsian di selatan Jalur Gaza yang terjadi pada Sabtu (31/1/2026).
BADAN pertahanan sipil Gaza melaporkan sedikitnya 32 orang tewas akibat serangan udara Israel yang menghantam sejumlah lokasi di Jalur Gaza pada Sabtu (31/1).
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengonfirmasi bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima undangan untuk menghadiri KTT Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza.
Keikutsertaan Indonesia di Board of Peace berisiko dimanfaatkan sebagai legitimasi politik bagi agenda yang tidak sejalan dengan nilai yang diperjuangkan terkait kemerdekaan Palestina
Langkah baru Israel perketat kontrol di Tepi Barat menuai kecaman global. Kebijakan ini dinilai melanggar hukum internasional dan mematikan solusi dua negara.
BERGABUNGNYA Indonesia dalam Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian Gaza yang diusung Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, masih menjadi perdebatan.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar berhati-hati dalam mengambil komitmen lanjutan di Board of Peace (BoP), terutama terkait rencana keanggotaan tetap.
PIMPINAN Pusat Muhammadiyah meminta Pemerintah Indonesia mengambil sikap kritis, aktif, dan terukur di Board of Peace (BoP), agar tetap sejalan dengan kemerdekaan palestina
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved