Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBUNUHAN terhadap 112 orang yang tengah mengantre bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, oleh Israel harus dipertanggungjawabkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak penyelidikan kasus ini secara independen yang efektif.
Berbicara di St. Vincent and Grenadines menjelang pertemuan puncak regional, Guterres mengaku terkejut dengan episode terbaru perang dengan Israel. Pihak berwenang Palestina mengatakan lebih dari 30 ribu warga sipil telah terbunuh sejak 7 Oktober.
Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan, pasukan Israel menembak mati lebih dari 100 warga Palestina saat sedang menunggu pengiriman bantuan. Namun seperti kebiadaban sebelum-sebelumnya di Gaza, Israel menyangkalnya.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Meski demikian, Israel mengatakan, kematian terjadi karena kerumunan orang mengepung truk bantuan. Menurut mereka, para korban terinjak atau tertabrak.
Sebanyak 112 orang tewas dan lebih dari 750 orang terluka. Angka kematian itu merupakan jumlah korban jiwa warga sipil terbesar dalam beberapa minggu terakhir.
Hamas mengatakan, insiden itu dapat membahayakan perundingan di Qatar yang bertujuan mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel yang ditahannya. Petugas medis di Gaza mengatakan mereka tidak mampu mengatasi banyaknya korban luka serius.
Baca juga : PBB Perkirakan 17.000 Anak Gaza Terpisah dari Orangtua
Israel membantah pernyataan yang diberikan oleh para pejabat di Gaza yang dikuasai Hamas.
Menanggapi pertanyaan tentang kegagalan resolusi Dewan Keamanan baru-baru ini yang mengupayakan gencatan senjata, Guterres mengatakan memburuknya perpecahan geopolitik telah mengubah hak veto menjadi instrumen efektif yang melumpuhkan tindakan Dewan Keamanan PBB.
"Saya sangat yakin bahwa kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan dan kita memerlukan pembebasan sandera tanpa syarat dan segera dan kita harus memiliki Dewan Keamanan yang mampu mencapai tujuan ini," kata Guterres. (Straits Times/Z-2)
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
LAPORAN terbaru PBB menempatkan Jakarta sebagai kota terbesar di dunia dengan populasi 41,9 juta jiwa.
OKI menekankan pentingnya pengesahan resolusi besar-besaran yang memperbarui mandat Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Dalam pertemuan Komite Kelima PBB, Senin (1/12), Antonio Guterres mengusulkan agar anggaran tahun depan dipangkas menjadi US$3,24 miliar, turun US$577 juta atau 15,1% dari anggaran 2025.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Donald Trump menahan pendanaan untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sampai dirinya melihat reformasi di dalam organisasi tersebut.
HAMAS akan membebaskan sandera Israel yang masih ditahan di Jalur Gaza pada Senin (13/10) pagi beberapa jam sebelum Presiden AS Donald Trump memimpin KTT di Mesir.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved