Headline
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
YLKI mengultimatum pemerintah agar melakukan tindakan korektif yang nyata.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMBUNUHAN terhadap 112 orang yang tengah mengantre bantuan kemanusiaan di Jalur Gaza, Palestina, oleh Israel harus dipertanggungjawabkan. Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres mendesak penyelidikan kasus ini secara independen yang efektif.
Berbicara di St. Vincent and Grenadines menjelang pertemuan puncak regional, Guterres mengaku terkejut dengan episode terbaru perang dengan Israel. Pihak berwenang Palestina mengatakan lebih dari 30 ribu warga sipil telah terbunuh sejak 7 Oktober.
Otoritas Kesehatan Gaza mengatakan, pasukan Israel menembak mati lebih dari 100 warga Palestina saat sedang menunggu pengiriman bantuan. Namun seperti kebiadaban sebelum-sebelumnya di Gaza, Israel menyangkalnya.
Baca juga : Saudi Peringatkan Bencana Kemanusiaan jika Israel Deportasi Warga Rafah Palestina
Meski demikian, Israel mengatakan, kematian terjadi karena kerumunan orang mengepung truk bantuan. Menurut mereka, para korban terinjak atau tertabrak.
Sebanyak 112 orang tewas dan lebih dari 750 orang terluka. Angka kematian itu merupakan jumlah korban jiwa warga sipil terbesar dalam beberapa minggu terakhir.
Hamas mengatakan, insiden itu dapat membahayakan perundingan di Qatar yang bertujuan mencapai gencatan senjata dan pembebasan sandera Israel yang ditahannya. Petugas medis di Gaza mengatakan mereka tidak mampu mengatasi banyaknya korban luka serius.
Baca juga : PBB Perkirakan 17.000 Anak Gaza Terpisah dari Orangtua
Israel membantah pernyataan yang diberikan oleh para pejabat di Gaza yang dikuasai Hamas.
Menanggapi pertanyaan tentang kegagalan resolusi Dewan Keamanan baru-baru ini yang mengupayakan gencatan senjata, Guterres mengatakan memburuknya perpecahan geopolitik telah mengubah hak veto menjadi instrumen efektif yang melumpuhkan tindakan Dewan Keamanan PBB.
"Saya sangat yakin bahwa kita memerlukan gencatan senjata kemanusiaan dan kita memerlukan pembebasan sandera tanpa syarat dan segera dan kita harus memiliki Dewan Keamanan yang mampu mencapai tujuan ini," kata Guterres. (Straits Times/Z-2)
PERSERIKATAN Bangsa-Bangsa (PBB) belum menerima informasi soal pembukaan kembali penyeberangan Rafah di perbatasan Gaza-Mesir dan masih berkomunikasi dengan otoritas Israel.
UNITED Nations Global Compact merupakan inisiatif PBB yang mendorong perusahaan di seluruh dunia untuk menerapkan praktik bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.
SATU tahun memasuki masa jabatan keduanya, Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menghancurkan tatanan usai Perang Dunia II yang belum pernah terjadi.
MAJELIS Umum PBB, Senin (15/12), mengadopsi resolusi yang menegaskan kembali hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri.
PALESTINA menyambut baik resolusi Majelis Umum Perserikatan Banga Bangsa (PBB) yang menuntut Israel mengakhiri pembatasan terhadap pengiriman bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza.
PELAPOR Khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, Senin (8/12) mengecam brutalitas genosida Israel di Gaza.
Ia berkata, "kita menghadapi dunia tanpa batasan yang mengikat terkait persenjataan nuklir strategis antara Federasi Rusia dan Amerika Serikat."
PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).
Pasukan Israel mulai merobohkan markas besar UNRWA di Yerusalem Timur. PBB menyebutnya sebagai pelanggaran hukum internasional yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Pobee menyampaikan kembali keprihatinan mendalam Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres atas laporan penggunaan kekuatan berlebihan di Iran.
Sekjen PBB António Guterres tegaskan kontribusi AS adalah kewajiban hukum Piagam PBB usai Trump tarik diri dari 31 entitas. Cek dampak anggaran 2026.
Sekjen PBB Antonio Guterres menegaskan bahwa intervensi yang dilakukan AS di Venezuela merupakan ancaman bagi stabilitas hukum internasional.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved