Headline
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Ada kelompok yang nyaman dengan kelakuan lama, ingin intervensi meski tak lagi berkuasa.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Israel mulai melakukan pembongkaran markas besar badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur pada Selasa waktu setempat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang melarang aktivitas badan PBB tersebut di wilayah Israel.
Berdasarkan rekaman yang diperoleh CNN, pasukan polisi bersama petugas Otoritas Pertanahan Israel (ILA) tiba di lokasi dengan membawa buldozer dan alat berat. Otoritas Pertanahan Israel menyatakan bahwa aparat telah "mengamankan kepemilikan penuh atas properti tersebut dan mulai membersihkan lokasi."
UNRWA mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB dan fasilitasnya." Melalui unggahan di platform X, lembaga tersebut menegaskan bahwa aksi Israel mencerminkan "tingkat baru pembangkangan yang terbuka dan disengaja terhadap hukum internasional."
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak penghentian segera aksi tersebut. "Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan pembongkaran kompleks UNRWA Sheikh Jarrah, serta mengembalikan dan memulihkan kompleks tersebut serta bangunan UNRWA lainnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa penundaan," ujar juru bicaranya.
Secara hukum, Konvensi PBB tentang Hak Istimewa dan Kekebalan yang diikuti Israel sejak 1949 menyatakan fasilitas PBB "tidak dapat diganggu gugat" dan kebal dari penyitaan atau campur tangan administratif maupun legislatif.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel berargumen negara memiliki hak penuh atas tanah tersebut dan mengeklaim UNRWA sudah tidak lagi beroperasi di sana. "Kompleks tersebut tidak memiliki kekebalan hukum apa pun dan penyitaannya dilakukan sesuai dengan hukum Israel maupun internasional," klaim kementerian tersebut.
Israel menuding UNRWA telah menjadi "rumah kaca bagi terorisme" dan mengeklaim beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun, tuduhan ini berulang kali dibantah oleh UNRWA.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir, yang hadir langsung di lokasi, merayakan pembongkaran ini. "Ini adalah hari bersejarah, hari perayaan, dan hari penting bagi pemulihan pemerintahan di Yerusalem. Selama bertahun-tahun, para pendukung teror ini beroperasi di sini, dan hari ini mereka disingkirkan bersama semua yang mereka bangun," tegasnya.
Langkah ini memperuncing sengketa wilayah di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel pada 1980 namun dianggap sebagai wilayah pendudukan oleh masyarakat internasional. Otoritas Palestina menyebut pembongkaran ini sebagai "pelanggaran serius terhadap semua aturan hukum internasional" dan meminta dunia bertindak.
Selain markas di Sheikh Jarrah, properti UNRWA lainnya di kawasan Kfar ‘Aqab dilaporkan akan menghadapi proses serupa dalam waktu dekat. (CNN/Z-2)
Indonesia manfaatkan keanggotaan Dewan Perdamaian (BoP) untuk kawal hak Palestina & solusi dua negara. Presiden Prabowo juga akan tekan tarif resiprokal di AS.
PBNU mendukung Presiden Prabowo menghadiri KTT Board of Peace di AS untuk solusi Gaza. Gus Ulil sebut ini langkah diplomasi realistis meski menuai kritik.
Presiden AS Donald Trump bertemu PM Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih. Bahas kelanjutan negosiasi nuklir Iran dan ancaman aksi militer jika kesepakatan buntu.
Dubes Palestina Riyad Mansour dan utusan OKI mengecam keras langkah kabinet Israel yang memperluas kontrol di Tepi Barat. Simak detail langkah diplomatik di PBB.
Laporan investigasi Al Jazeera ungkap 2.842 warga Palestina di Gaza 'menguap' akibat senjata bersuhu 3.000 derajat Celsius. Simak fakta medis dan hukumnya.
Pemerintah Palestina kecam keputusan Israel ubah aturan tanah di Tepi Barat dan mengambil alih Masjid Ibrahimi. Langkah ini dinilai ilegal dan menghambat kemerdekaan.
Indonesia mengecam keras RUU kedaulatan Israel di Tepi Barat yang dinilai sebagai langkah aneksasi ilegal.
Israel menyetujui pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved