Headline
Pemerintah utamakan menjaga kualitas pendidikan.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Israel mulai melakukan pembongkaran markas besar badan pengungsi Palestina milik PBB (UNRWA) di Yerusalem Timur pada Selasa waktu setempat. Langkah ini merupakan tindak lanjut dari undang-undang baru yang melarang aktivitas badan PBB tersebut di wilayah Israel.
Berdasarkan rekaman yang diperoleh CNN, pasukan polisi bersama petugas Otoritas Pertanahan Israel (ILA) tiba di lokasi dengan membawa buldozer dan alat berat. Otoritas Pertanahan Israel menyatakan bahwa aparat telah "mengamankan kepemilikan penuh atas properti tersebut dan mulai membersihkan lokasi."
UNRWA mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai "serangan yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap badan PBB dan fasilitasnya." Melalui unggahan di platform X, lembaga tersebut menegaskan bahwa aksi Israel mencerminkan "tingkat baru pembangkangan yang terbuka dan disengaja terhadap hukum internasional."
Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, mendesak penghentian segera aksi tersebut. "Sekretaris Jenderal mendesak pemerintah Israel untuk segera menghentikan pembongkaran kompleks UNRWA Sheikh Jarrah, serta mengembalikan dan memulihkan kompleks tersebut serta bangunan UNRWA lainnya kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa tanpa penundaan," ujar juru bicaranya.
Secara hukum, Konvensi PBB tentang Hak Istimewa dan Kekebalan yang diikuti Israel sejak 1949 menyatakan fasilitas PBB "tidak dapat diganggu gugat" dan kebal dari penyitaan atau campur tangan administratif maupun legislatif.
Di sisi lain, Kementerian Luar Negeri Israel berargumen negara memiliki hak penuh atas tanah tersebut dan mengeklaim UNRWA sudah tidak lagi beroperasi di sana. "Kompleks tersebut tidak memiliki kekebalan hukum apa pun dan penyitaannya dilakukan sesuai dengan hukum Israel maupun internasional," klaim kementerian tersebut.
Israel menuding UNRWA telah menjadi "rumah kaca bagi terorisme" dan mengeklaim beberapa stafnya terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober. Namun, tuduhan ini berulang kali dibantah oleh UNRWA.
Menteri Keamanan Nasional sayap kanan, Itamar Ben Gvir, yang hadir langsung di lokasi, merayakan pembongkaran ini. "Ini adalah hari bersejarah, hari perayaan, dan hari penting bagi pemulihan pemerintahan di Yerusalem. Selama bertahun-tahun, para pendukung teror ini beroperasi di sini, dan hari ini mereka disingkirkan bersama semua yang mereka bangun," tegasnya.
Langkah ini memperuncing sengketa wilayah di Yerusalem Timur, yang dicaplok Israel pada 1980 namun dianggap sebagai wilayah pendudukan oleh masyarakat internasional. Otoritas Palestina menyebut pembongkaran ini sebagai "pelanggaran serius terhadap semua aturan hukum internasional" dan meminta dunia bertindak.
Selain markas di Sheikh Jarrah, properti UNRWA lainnya di kawasan Kfar ‘Aqab dilaporkan akan menghadapi proses serupa dalam waktu dekat. (CNN/Z-2)
MENTERI Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi menegaskan bahwa Teheran tidak akan maju ke meja perundingan dan memilih melanjutkan perlawanan terhadap Amerika Serikat dan Israel di tengah konflik
Penasihat kebijakan luar negeri Trump menyebut AS tidak berkepentingan memperpanjang konflik dengan Iran lebih dari tiga bulan.
WFH adalah salah satu ‘aksi cepat’ yang dapat menghemat konsumsi BBM untuk sementara waktu.
Panglima militer Uganda Muhoozi Kainerugaba ancam akan terjun ke perang Iran demi membela Israel jika terdesak. Hubungan kedua negara semakin erat pasca-insiden Entebbe.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu umumkan perluasan zona keamanan di Libanon Selatan hingga Sungai Litani. Langkah ini memicu kekhawatiran pendudukan jangka panjang.
ORGANISASI kemanusiaan Oxfam menilai Israel menerapkan pola operasi militer yang serupa dengan yang sebelumnya dilakukan di Gaza. Kini Israel menyerang wilayah selatan Libanon.
Indonesia mengecam keras RUU kedaulatan Israel di Tepi Barat yang dinilai sebagai langkah aneksasi ilegal.
Israel menyetujui pembangunan permukiman besar di kawasan E1, wilayah strategis yang menghubungkan Yerusalem Timur dengan Tepi Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved