Antonio Guterres Peringatkan PBB di Ambang Krisis Keuangan, Tunggakan Iuran Rp26 Triliun

SEKRETARIS Jenderal PBB Antonio Guterres memperingatkan organisasi dunia itu berada di ambang krisis keuangan serius. PBB terancam kehabisan dana operasional paling cepat pada Juli mendatang. 

Peringatan tersebut disampaikan Guterres pada akhir pekan kemarin, seiring seruannya kepada negara-negara anggota agar segera melunasi kewajiban iuran mereka. 

PBB menutup 2025 dengan tunggakan kontribusi mencapai US$1,6 miliar (Rp26 triliun).

Baca juga : Israel Mulai Bongkar Markas UNRWA di Yerusalem Timur, PBB Mengecam Keras

Masalah keuangan PBB telah berlangsung kronis akibat sejumlah negara anggota tidak membayar kontribusi wajib secara penuh, sementara sebagian lainnya menunda pembayaran. 

Kondisi itu memaksa PBB memberlakukan pembekuan perekrutan serta melakukan pemangkasan anggaran di berbagai sektor.

“Entah semua negara anggota memenuhi kewajiban mereka untuk membayar secara penuh dan tepat waktu atau negara anggota harus secara mendasar merombak aturan keuangan kami untuk mencegah keruntuhan keuangan yang sudah di depan mata,” kata Guterres.

Baca juga : Tak Mampu Halangi Rencana Agresi Militer AS ke Iran, Pejabat PBB Ingatkan Ini

Situasi keuangan PBB kian tertekan setelah pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump dalam beberapa bulan terakhir memangkas pendanaan untuk sejumlah badan PBB, serta menolak atau menunda pembayaran sebagian kontribusi wajib. 

Trump juga kerap mempertanyakan relevansi PBB dan mengkritik prioritas kebijakan organisasi tersebut.

Di sisi lain, badan pengambil keputusan tertinggi PBB, Dewan Keamanan, dinilai mengalami kebuntuan akibat ketegangan antara AS, Rusia, dan Tiongkok selaku tiga anggota tetap yang memiliki hak veto.

Trump bahkan meluncurkan inisiatif bertajuk Board of Peace yang oleh para pengkritik disebut berpotensi menjadi tandingan PBB.

“Lintasan saat ini tidak dapat dipertahankan. Kondisi ini membuat organisasi berada dalam risiko keuangan struktural,” tulis Guterres.

PBB juga menghadapi persoalan tambahan, yakni kewajiban mengembalikan dana yang tidak terpakai kepada negara anggota.

Tanpa perbaikan signifikan dalam pengumpulan dana, PBB tidak akan mampu menjalankan sepenuhnya anggaran program 2026 yang telah disetujui pada Desember lalu.

“Realitas praktisnya sangat jelas. Kecuali jika penerimaan dana meningkat drastis, kami tidak dapat mengeksekusi anggaran tersebut. Lebih buruk lagi, berdasarkan tren historis, kas anggaran reguler bisa habis pada Juli,” kata Guterres. (AFP/Z-1)