Tiongkok: Rakyat Palestina Punya Hak Sah Terbebas dari Perang

MENTERI Luar Negeri Tiongkok, Wang Yi, menegaskan bahwa rakyat Palestina memiliki hak yang sah untuk terbebas dari peperangan dan merasakan pembangunan yang damai, setara dengan warga negara lain di seluruh dunia. Pernyataan ini disampaikan di tengah upaya pemulihan kawasan pascakonflik berkepanjangan yang telah menghancurkan infrastruktur Jalur Gaza.

"Gejolak dan perang bukanlah takdir rakyat Palestina. Sama seperti rakyat di kawasan lain di dunia, Palestina juga memiliki hak yang sah untuk terbebas dari perang dan merasakan pembangunan yang damai," ujar Menlu Wang Yi dalam konferensi pers bertajuk Kebijakan Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri Tiongkok di Beijing, Minggu (8/3/2026).

Tragedi Kemanusiaan dan Batasan Moralitas

Palestina saat ini masih berjuang dalam masa pemulihan yang berat. Data terbaru menunjukkan bahwa perang yang meletus sejak Oktober 2023 telah memakan korban jiwa lebih dari 71.000 orang, mayoritas perempuan dan anak-anak. Selain itu, tercatat lebih dari 171.000 orang mengalami luka-luka.

Baca juga : Menlu Palestina Varsen Shaheen: Damai dengan Israel Mustahil bila Terus Melanggar

Wang Yi menekankan bahwa situasi di Gaza bukan sekadar konflik wilayah, melainkan menyangkut batasan dasar moralitas internasional. "Sebagai negara besar yang bertanggung jawab, Tiongkok akan seperti biasa mendukung perjuangan adil Palestina dalam memperjuangkan hak-hak nasional yang sah," tegasnya.

Kritik Terhadap Mekanisme Board of Peace (BoP)

Saat ini, wilayah Gaza berada di bawah wewenang Board of Peace (BoP), badan yang diinisiasi oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Hal ini menyusul resolusi Dewan Keamanan PBB pada 17 November 2025 yang memberikan mandat kepada BoP untuk membentuk International Stabilization Force (ISF).

Meskipun ISF beroperasi sebagai komando terpadu untuk stabilisasi keamanan, Wang Yi mengingatkan bahwa solusi jangka panjang tidak bisa hanya mengandalkan mekanisme keamanan sementara. Ia menegaskan bahwa satu-satunya jalan keluar yang rasional adalah Solusi Dua Negara.

"Segala pengaturan lain atau pembentukan mekanisme baru haruslah mendorong, bukan merusak 'solusi dua negara'," ungkap Wang Yi.

Posisi Tiongkok dan Absensi Negara Besar

Menlu Tiongkok juga menyoroti pentingnya peran PBB agar tidak terpinggirkan dalam proses perdamaian Palestina. Saat ini, keanggotaan BoP mencakup sejumlah negara seperti Indonesia, Mesir, Arab Saudi, hingga Israel, tetapi meniadakan Palestina dalam daftar anggotanya.

Menariknya, Tiongkok bersama Rusia dan beberapa kekuatan besar Eropa seperti Prancis, Jerman, dan Inggris, memilih untuk tidak bergabung dalam mekanisme BoP yang dipimpin Amerika Serikat tersebut. Tiongkok menyerukan agar masyarakat internasional mengembalikan keadilan kepada rakyat Palestina secara menyeluruh dan berkelanjutan tanpa intervensi yang merugikan kedaulatan mereka.