Menlu Palestina Varsen Shaheen: Damai dengan Israel Mustahil bila Terus Melanggar

Menteri Luar Negeri Palestina, Varsen Aghabekian Shaheen, menyampaikan pernyataan tegas dalam Konferensi Keamanan Munich pada Minggu, 15 Februari 2026. Ia menyatakan bahwa upaya perdamaian dengan Israel tidak akan pernah terwujud selama pelanggaran sistematis terhadap hak-hak rakyat Palestina dan hukum internasional masih terus berlangsung.

Dalam pertemuan diplomatik tingkat tinggi tersebut, Shaheen menekankan bahwa langkah-langkah sepihak yang diambil Israel di wilayah pendudukan, termasuk Tepi Barat dan Yerusalem Timur, telah merusak fondasi solusi dua negara.

Kritik Terhadap Tindakan Sepihak dan Aneksasi Israel

Shaheen menyoroti kebijakan Israel terkait perluasan dan legalisasi permukiman ilegal yang dinilai kian agresif. Menurutnya, segala bentuk tindakan sepihak di wilayah pendudukan harus dianggap batal dan tidak sah secara hukum.

Ia menegaskan bahwa aneksasi wilayah bukan sekadar isu politik, melainkan pelanggaran berat terhadap hukum internasional dan merupakan kejahatan yang harus segera dihentikan oleh komunitas global. Tanpa penghentian aktivitas tersebut, perundingan apa pun dinilai tidak akan membuahkan hasil yang substantif.

Status Gencatan Senjata Gaza: Masih Bersifat Parsial

Terkait situasi di Jalur Gaza, Menlu Shaheen memberikan pembaruan mengenai proses gencatan senjata yang tengah berlangsung. Meskipun fase pertama yang melibatkan pertukaran sandera dan tahanan telah selesai, transisi menuju fase kedua masih menghadapi kendala besar.

Baca juga : Palestina dan OKI Kecam Aneksasi De Facto Tepi Barat oleh Israel

Berikut adalah beberapa poin krusial terkait situasi kemanusiaan di Gaza saat ini:

• Gencatan senjata saat ini masih bersifat parsial dan belum menyeluruh.
• Bantuan kemanusiaan yang masuk belum memenuhi kebutuhan dasar warga Gaza.
• Perlintasan Rafah baru dibuka sebagian, menghambat mobilitas dan distribusi logistik.
• Fase kedua yang mencakup rekonstruksi total wilayah Gaza belum bisa dimulai sebelum kewajiban fase pertama terpenuhi sepenuhnya.

Seruan Pengakuan Negara Palestina kepada Jerman dan Finlandia

Di sela-sela konferensi, Shaheen juga melakukan manuver diplomatik dengan mendorong negara-negara Eropa, khususnya Jerman dan Finlandia, untuk segera mengakui kedaulatan negara Palestina. Hal ini dianggap sebagai langkah konkret bagi negara-negara yang mengklaim mendukung solusi dua negara.

Menurut Shaheen, pengakuan kedaulatan adalah bentuk kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menambahkan bahwa visi pengakuan tersebut sudah ada di meja diplomatik, namun implementasinya kini bergantung pada kemauan politik masing-masing negara.

Peran Strategis Turkiye dalam Rekonsiliasi

Menlu Palestina juga memberikan apresiasi khusus terhadap peran Turkiye dalam krisis ini. Ia menyebut Turkiye sebagai aktor kunci yang sangat penting, baik dalam upaya rekonsiliasi politik maupun dalam penyaluran bantuan pembangunan di Palestina.

Dukungan berkelanjutan dari Turkiye diharapkan dapat menjadi motor penggerak bagi stabilitas kawasan dan pencapaian perdamaian jangka panjang yang adil bagi rakyat Palestina. (Anadolu/Ant/I-2)