Headline
Warga AS menolak kepemimpinan yang kian otoriter.
Kumpulan Berita DPR RI
ISRAEL telah menyatakan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres tidak diterima secara resmi di wilayah 'Negeri Zionis' itu serta melarangnya memasuki Israel. Hal itu diungkapkan kepala urusan luar negeri Israel, Israel Katz, Rabu (2/10).
"Saya telah menyatakan Sekjen PBB Antonio Guterres persona non grata di Israel dan melarangnya memasuki negara ini," ujar Katz dalam sebuah pernyataan.
Selain Guterres, beberapa pejabat PBB lainnya juga dilarang memasuki Israel dalam beberapa bulan terakhir, termasuk pula Pelapor Khusus PBB Francesca Albanese, yang dituduh berpihak pada warga Palestina.
Baca juga : Sekjen PBB: Dunia belum Lakukan Banyak Hal untuk Gaza
Adapula kepala kantor kemanusiaan PBB di Wilayah Palestina yang diduduki juga tidak diperpanjang visanya oleh Israel, Agustus lalu, karena merilis laporan PBB yang menuduh Israel melanggar hak-hak anak-anak Palestina.
Rezim Zionis itu juga memfitnah dengan menyerang kredibilitas Badan PBB untuk Pengungsi Palestina (UNRWA).
Untuk membenarkan tindakannya, Katz mengatakan Guterres tidak 'mengutuk tegas' serangan rudal Iran terhadap Israel pada Selasa (1/10) dan juga belum menyatakan kelompok perlawanan Palestina Hamas sebagai organisasi teroris.
Baca juga : Sekjen PBB Sebut Komunitas Internasional belum Cukup Berbuat untuk Jalur Gaza
Pada Selasa (1/10), Iran menembakkan sekitar 180 rudal ke Israel, yang disebut sebagai pembalasan atas pembunuhan pemimpin Hamas Ismail Haniyeh, pemimpin Hizbullah Hassan Nasrallah, dan komandan Garda Revolusi Iran.
Atas serangan itu, Israel menyatakan akan membalas tindakan eskalasi tersebut.
Ketegangan regional meningkat karena serangan gencar dan brutal yang dilakukan pasukan Israel selama hampir setahun di Jalur Gaza, yang telah menewaskan lebih dari 41.600 orang, sebagian besar adalah perempuan dan anak-anak, menyusul serangan Hamas Oktober lalu.
Konflik juga menyebar ke Lebanon, dengan Israel melancarkan serangan mematikan di seluruh negeri yang telah menewaskan lebih dari 1.000 orang dan melukai hampir 3.000 lainnya sejak 23 September. (Ant/Z-1)
WAKIL Ketua Komisi I DPR RI, Dave Laksono mendesak pemerintah melakukan evaluasi termasuk opsi penarikan pasukan setelah seorang prajurit TNI anggota UNIFIL tewas di Lebanon
SEORANG anggota misi penjaga perdamaian PBB UNIFIL tewas setelah sebuah proyektil meledak di salah satu pos mereka di dekat desa Adchit Al-Qusayr, Libanon selatan, pada Minggu (29/3).
Personel TNI yang merupakan anggota UNIFIL itu tewas dalam serangan artileri tidak langsung yang mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, LIbanon Selatan.
KEPOLISIAN Israel mencegah Patriark Latin Jerusalem, Kardinal Pierbattista Pizzaballa, untuk memasuki Gereja Makam Suci guna merayakan Misa Minggu Palma.
PAUS Leo XIV memperingatkan pada Minggu (29/3) bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa mereka yang berperang karena konflik di Timur Tengah terus berlanjut di berbagai front.
PM Malaysia Anwar Ibrahim mengatakan Presiden Mesir Abdel Fattah El-Sisi memberikan jaminan untuk memfasilitasi penyaluran bantuan kemanusiaan Malaysia kepada masyarakat Gaza.
Personel TNI yang merupakan anggota UNIFIL itu tewas dalam serangan artileri tidak langsung yang mengenai posisi kontingen Indonesia di dekat Adchit Al Qusayr, LIbanon Selatan.
PEMERINTAH Arab Saudi menyatakan dukungannya atas keputusan Dewan Hak Asasi Manusia PBB yang secara bulat mengadopsi resolusi terkait dampak serangan Iran
Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, mengungkap adanya pesan dari AS melalui perantara. Di sisi lain, PBB peringatkan Lebanon jangan jadi 'Gaza kedua'.
Israel mengatakan pihaknya tidak menargetkan tentara Libanon karena pertempuran mereka bukan dengan mereka, melainkan dengan Hizbullah.
Komisaris Tinggi HAM PBB Volker Türk melaporkan dugaan penyiksaan dan penahanan sewenang-wenang di Venezuela masih berlanjut di bawah kepemimpinan Delcy Rodríguez.
Tim pencari fakta PBB melaporkan kondisi memprihatinkan warga sipil Iran yang terjepit di antara serangan udara AS-Israel dan represi pemerintah yang kian sistematis.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved