PBB Diminta Hentikan Agresi AS-Israel ke Iran

PRESIDEN Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Sidharto Reza Suryodipuro mendorong langkah kolektif bersama presiden Majelis Umum PBB dan sekretaris jenderal PBB untuk mengatasi krisis yang terjadi di PBB.

"Dunia tengah menghadapi gejolak yang semakin kompleks. Rivalitas geopolitik negara-negara besar yang kian tajam serta menguatnya unilateralisme terus mengikis fondasi kerja sama multilateral," kata Sidharto selaku wakil tetap RI untuk PBB di Jenewa.

Kondisi tersebut menempatkan keberlangsungan PBB dalam tekanan yang serius, termasuk terhadap Dewan HAM PBB, tambah Sidharto dalam keterangan pers Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) PBB yang diterima di Jakarta, Jumat (6/3).

Baca juga : Ini Mediasi yang Benar Versi BRIN untuk Hentikan Agresi AS-Israel ke Iran

Isu tersebut menjadi fokus perhatian pada Sidang Tingkat Tinggi Sesi ke-61 Dewan HAM PBB pada 23 Februari lalu, di mana Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono berpartisipasi bersama lebih dari 120 pemimpin dan menlu dari berbagai kawasan.

Dalam pidatonya, Sugiono secara khusus berpesan bahwa kredibilitas Dewan HAM harus dijaga oleh semua negara. Selama ini, Dewan HAM PBB berperan penting sebagai forum dialog dan kerja sama antarnegara dalam menangani isu HAM.

Dalam konteks Palestina, Dewan HAM PBB memiliki dua mekanisme khusus yang bertugas memantau, menyelidiki, dan melaporkan situasi HAM serta kondisi kemanusiaan di Gaza dan Tepi Barat. Mekanisme tersebut membantu memastikan perhatian dan akuntabilitas internasional tetap terjaga.

Baca juga : PBB: 20.000 Pelaut dan 15.000 Penumpang Terjebak di Teluk Persia

Sayangnya, Sekjen PBB Antonio Guterres menyampaikan bahwa organisasi tersebut saat ini sedang menghadapi krisis keuangan paling serius dalam sejarahnya.

Melalui suratnya pada Januari lalu, ia memperingatkan bahwa tanpa dukungan yang memadai, PBB berisiko mengalami gangguan operasional besar mulai Juli 2026.

Kondisi tersebut terjadi di tengah meningkatnya konflik di berbagai kawasan, termasuk Ukraina, Palestina, Sudan, Myanmar, Afghanistan, Haiti, serta ketegangan terbaru di Iran dan Timur Tengah.

Oleh karena itu, Sidharto mendorong langkah kolektif bersama Majelis Umum PBB dan sekjen PBB untuk bersama-sama mengatasi krisis yang tengah terjadi di organisasi tersebut.

Tahun ini, komunitas internasional akan memperingati 20 tahun pembentukan Dewan HAM. Momentum itu menjadi kesempatan untuk merefleksikan kembali kebutuhan dan kapasitas arsitektur HAM internasional agar tetap adaptif menghadapi tantangan global yang terus berkembang.

Indonesia, sebagai negara anggota PBB juga akan terus berkontribusi aktif, mulai dari pembahasan isu-isu yang menjadi prioritas utama politik luar negeri hingga menyelenggarakan side event, yang menyoroti upaya memperkuat akses anak terhadap pangan bergizi. (Ant/P-3)