Mahkamah Agung AS Mendengar Klaim Kekebalan Donald Trump

MAHKAMAH Agung Amerika Serikat (AS) akan mendengarkan argumen mengenai apakah Donald Trump, sebagai mantan presiden, harus kebal dari penuntutan pidana atas tindakan yang dilakukannya saat menjabat.

Putusan sembilan hakim tersebut bisa memiliki implikasi luas terhadap sejauh mana kekuasaan eksekutif AS -- dan masalah hukum Trump sendiri saat dia kembali mencari jabatan di Gedung Putih.

Meskipun kebanyakan ahli hukum konstitusi mengharapkan Trump mengalami kekalahan hukum, dia mungkin sudah memenangkan kemenangan politik.

Dengan setuju untuk mengambil kasus tersebut, mahkamah menunda -- mungkin untuk waktu yang tidak ditentukan -- dimulainya sidang pengadilan Trump atas tuduhan konspirasi untuk menggulingkan hasil pemilihan 2020 yang dimenangkan oleh Demokrat Joe Biden.

Pertanyaan apakah mantan presiden kebal dari penuntutan adalah sesuatu yang belum diuji dalam yurisprudensi Amerika karena sebelum Trump, mantan penghuni Gedung Putih belum pernah diadili karena kejahatan.

"Secara terkenal, Richard Nixon terlibat dalam pelanggaran hukum pidana," kata James Sample, seorang profesor hukum konstitusi di Universitas Hofstra.

"Tetapi karena dia mengundurkan diri, dan (penggantinya) Gerald Ford kemudian memberinya pengampunan, kita belum pernah benar-benar menangani gagasan penuntutan pidana terhadap mantan presiden."

Kuasa Khusus Jack Smith mengajukan kasus konspirasi pemilihan terhadap Trump yang berusia 77 tahun itu pada Agustus dan telah mendorong keras untuk memulai sidang pada Maret.

Namun, pengacara Trump mengajukan banyak permohonan untuk menunda kasus terhadap calon presiden Partai Republik itu, termasuk klaim mantan presiden menikmati "kekebalan mutlak" dari penuntutan.

Dua pengadilan di bawah menolak klaim tersebut, tetapi Mahkamah Agung, yang mencakup tiga hakim yang dinominasikan oleh Trump, setuju pada akhir Februari untuk mendengarkan kasus tersebut.

Dalam salah satu putusan, pengadilan di bawah mengatakan klaim kekebalan Trump "tidak didukung oleh preseden, sejarah, atau teks dan struktur Konstitusi."

"Kami tidak bisa menerima bahwa jabatan Presiden menjadikan mantan penghuninya di atas hukum untuk selamanya," kata para hakim itu.

Sample dan sarjana hukum lainnya mengatakan Mahkamah Agung kemungkinan tidak akan memutuskan bahwa seorang presiden menikmati kekebalan mutlak dari penuntutan.

"Saya kesulitan percaya bahwa bahkan Mahkamah Agung yang sangat, sangat konservatif, sangat pro-Trump akan cenderung mendukung argumen yang mengatakan seorang presiden benar-benar kebal, pada dasarnya, tidak peduli apa pun yang dia lakukan.

"Itu akan menjadi putusan yang rentan terhadap penyalahgunaan oleh presiden dari semua partai.

"Saya pikir papan skor akan menunjukkan Jack Smith 1, Donald Trump 0," kata Sample, menambahkan "kalender tahun pemilihan akan memiliki konsekuensi yang lebih besar."

Steven Schwinn, seorang profesor hukum di Universitas Illinois Chicago, setuju.

"Walau pun jika pengadilan memberikan Trump kekalahan telak dan tak terbantahkan, penuntutan akan harus terburu-buru untuk mendapatkan sidang sebelum pemilihan (November)," katanya.

Randall Eliason, mantan jaksa AS yang mengajar hukum di Universitas George Washington, mengatakan keadaan unik seputar kasus tersebut akan membenarkan keputusan cepat oleh Mahkamah Agung, meskipun para hakim mungkin akan menunggu sampai akhir masa jabatan mereka pada Juni untuk mengeluarkan putusan.

"Sebelumnya kita tidak pernah memiliki situasi di mana seorang terdakwa berpotensi memiliki kesempatan untuk membatalkan penuntutannya sendiri jika dia terpilih kembali," kata Eliason.

"Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan penuntutan atas tuduhan pidana ini, dan jika Trump terpilih kembali, ada kemungkinan mereka tidak akan pernah diadili."

Berargumen untuk kekebalan, Trump mengatakan bahwa tanpa itu "seorang presiden tidak akan dapat berfungsi dengan baik, atau membuat keputusan, demi kepentingan terbaik Amerika Serikat."

Smith menolak argumen tersebut dalam pengajuan kepada Mahkamah Agung.

"Kewajiban konstitusi Presiden untuk memastikan bahwa undang-undang dilaksanakan dengan setia tidak mencakup hak umum untuk melanggarnya," katanya.

Trump juga dihadapkan pada tuduhan pemilihan 2020 di Georgia dan telah didakwa di Florida karena diduga mengelola informasi terklasifikasi setelah meninggalkan Gedung Putih.

Pembukaan argumen dimulai dalam sidangnya di New York pada hari Senin atas tuduhan pidana negara tentang memalsukan catatan bisnis dengan membayar "uang diam" kepada seorang bintang porno sebelum pemilihan 2016. (AFP/Z-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com

Editor : Thalatie Yani