AS Jatuhkan Sanksi Bagi Pemukim Israel

AMERIKA Serikat (AS) menjatuhkan sanksi terhadap empat pemukim Israel. Presiden AS Joe Biden mengatakan kekerasan terhadap warga sipil Palestina di Tepi Barat telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi.

Sanksi tersebut menandai tindakan langka AS terhadap Israel ketika perang berkecamuk dengan Hamas di Jalur Gaza menyusul serangan militan tersebut pada 7 Oktober. 

Hal itu terjadi ketika Biden melakukan perjalanan ke Michigan, tempat banyak komunitas Arab-Amerika menyuarakan kemarahan mereka atas dukungan presiden AS itu terhadap Israel.

Baca juga : Biden akan Bertemu MBS dalam Pembicaraan Bilateral AS-Saudi

“Situasi di Tepi Barat, khususnya tingginya tingkat kekerasan pemukim ekstremis, pemindahan paksa penduduk dan desa, serta perusakan properti yang telah mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi dan merupakan ancaman serius terhadap perdamaian, keamanan, dan stabilitas,” kata Biden dalam sebuah pernyataan.

Departemen Luar Negeri AS kemudian mengumumkan sanksi terhadap empat pemukim. Aset apa pun yang mereka miliki di Amerika akan diblokir dan warga AS dilarang melakukan transaksi keuangan dengan mereka.

Keempat orang tersebut termasuk David Chai Chasdai, yang dituduh memimpin kerusuhan di kota Huwara yang menjadi titik konflik ketika rumah-rumah warga Palestina dibakar dan seorang warga sipil Palestina terbunuh menyusul serangan yang menewaskan dua warga Israel.

Baca juga : AS Isyaratkan Ada Kemajuan Arab-Israel dalam Tur Biden

Sasaran lainnya termasuk Yinon Levi, yang dituduh memimpin sekelompok pemukim dari pos terdepan Meitarim Farm yang menyerang warga sipil Palestina dan Badui, membakar ladang mereka dan menghancurkan properti mereka.

“Israel harus berbuat lebih banyak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil di Tepi Barat dan meminta pertanggungjawaban mereka yang bertanggung jawab,” kata Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken.

Dia telah berulang kali mengangkat kekerasan pemukim terhadap Israel dan akan segera melakukan perjalanan baru ke wilayah tersebut.

Baca juga : AS Kritik Keras, Israel Lanjutkan Pembangunan 3.000 Rumah di Palestina

Blinken memperingatkan terhadap tindakan yang membahayakan pembentukan negara Palestina. Gagasan itu ditentang keras oleh pemerintahan sayap kanan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu yang mencakup pendukung pemukim.

Israel mengkritik sanksi yang diterapkan oleh sekutu dekatnya tersebut dengan mengatakan mayoritas warganya di Tepi Barat taat hukum.

“Israel bertindak melawan semua warga Israel yang melanggar hukum, di mana pun; oleh karena itu, tindakan luar biasa tidak diperlukan,” kata sebuah pernyataan dari kantor Netanyahu.

Baca juga : Hamas Ingatkan tidak Tunda Pemilu Palestina Lagi

Juru bicara Departemen Luar Negeri AS Matthew Miller mengatakan Israel telah mengadili tiga dari empat pemukim namun diperlukan tindakan lebih lanjut.

“Kami tidak akan ragu mengambil tindakan tambahan jika diperlukan,” katanya.

Tindakan tersebut menandai sanksi finansial pertama terhadap pemukim Israel. Pemerintahan Biden sebelumnya mengumumkan bahwa mereka akan menolak visa bagi ekstremis yang terlibat dalam kekerasan.

Baca juga : Amerika Seru Israel Jangan Diskriminatif kepada Palestina

Biden membela hak Israel untuk merespons dan menolak seruan untuk mengupayakan gencatan senjata, setelah serangan Hamas di Israel pada 7 Oktober yang menewaskan sekitar 1.140 orang, sebagian besar warga sipil.

Namun, Biden juga menyuarakan kekesalannya terhadap Netanyahu dan tingginya jumlah korban sipil ketika Israel menyerang Jalur Gaza dengan tujuan untuk memberantas Hamas.

Setidaknya 26.900 orang di Jalur Gaza, kebanyakan dari mereka adalah perempuan dan anak-anak, telah terbunuh, menurut kementerian kesehatan di wilayah yang dikuasai Hamas.

Baca juga : Beredar Proposal Terbaru Gencatan Senjata Israel dan Hamas, Ini Bocorannya

Warga keturunan Arab-Amerika sebagian besar mendukung Biden saat ia mengalahkan Trump pada 2020. Mereka mungkin akan mempengaruhi pemilu di Michigan, yang sangat penting bagi keberhasilan presiden dari Partai Demokrat tersebut dalam pertandingan ulang melawan Trump pada November. (AFP/Z-1)