Perusahaan AS Raih Diskon Pajak Trump Digencet Aturan Biden

SEJUMLAH perusahaan besar Amerika Serikat (AS), termasuk Meta Platforms, Broadcom, dan Qualcomm, menghadapi masalah baru saat mencoba memanfaatkan diskon pajak yang disahkan Kongres Republik musim panas ini. 

Mereka terhalang oleh pajak minimum alternatif perusahaan (corporate alternative minimum tax/CAMT) sebesar 15% yang diberlakukan melalui Undang-Undang Pengurangan Inflasi 2022 oleh pemerintahan Presiden Joe Biden.

Kondisi ini memunculkan ironi fiskal. Kebijakan pemotongan pajak dari era Trump memberikan keringanan, sementara aturan dari era Biden mengambil sebagian manfaatnya kembali.

Baca juga : Amerika Serikat Kuasai Ladang Minyak di Suriah? Ini Laporannya

Meta melaporkan kerugian sebesar US$15,9 miliar pada kuartal ketiga, akibat dampak jangka panjang interaksi antara kebijakan pajak baru tersebut dan aturan 2022. 

Broadcom mengungkapkan memiliki manfaat pajak sekitar US$1 miliar yang kini tidak dapat dimanfaatkan. Qualcomm mencatat beban sebesar US$5,7 miliar karena harus tetap membayar pajak minimum.

Aturan CAMT mewajibkan perusahaan dengan pendapatan rata-rata di atas US$1 miliar untuk menghitung pajak dengan dua cara yaitu sistem reguler dengan tarif 21% dan sistem minimum 15% yang basisnya lebih luas mengikuti laporan keuangan perusahaan kepada investor. 

Baca juga : Meta Klaim Gagalkan Peretasan Iran Targetkan Biden dan Trump

Perusahaan yang banyak beroperasi di luar negeri atau memberikan kompensasi berbasis saham dalam jumlah besar menjadi pihak yang paling rentan terhadap pajak ini.

Undang-undang baru tahun ini memang menawarkan pemotongan pajak, termasuk percepatan pengurangan biaya riset hingga 2026 dan perluasan insentif bagi eksportir. 

Namun, justru hal ini membuat beberapa perusahaan terkena dampak CAMT karena pajak reguler mereka turun terlalu jauh. Akibatnya, mereka tidak bisa mengeklaim seluruh manfaat pajak yang dijanjikan.

"Penghalang menjadi lebih penting ketika pintu gudang terbuka," kata Matt Gardner, peneliti senior di Institute on Taxation and Economic Policy, menjelaskan pajak minimum tetap diperlukan.

Sejumlah asosiasi bisnis seperti National Association of Manufacturers dan Research & Development Coalition kini mendesak Departemen Keuangan AS agar memberikan kelonggaran, terutama dalam cara CAMT memperlakukan pengurangan biaya penelitian.

Pemimpin praktik pajak nasional di PwC dan mantan ajudan Senat dari Partai Republik, Rohit Kumar, mengatakan banyak perusahaan besar gagal menganalisis dampak aturan tersebut sebelum Kongres mengesahkannya.

"Semua orang mengira mereka akan mendapat pengurangan pajak yang dipercepat, tetapi kini mereka menyadari bahwa mungkin tidak," ujarnya.

Selain Meta dan Qualcomm, perusahaan besar lain seperti Lockheed Martin dan Airbnb mulai melaporkan dampak signifikan dari CAMT. 

Airbnb bahkan mencatat beban pajak sebesar US$213 juta. Perusahaan mengaku tidak memiliki strategi pajak efektif untuk menggunakan kredit pajak tertentu karena terhalang aturan ini.

Walau Kongres belum memberikan pengecualian baru untuk CAMT, perusahaan berharap Departemen Keuangan dapat melunakkan penerapannya. Pada 2022, lembaga tersebut diberi wewenang luas untuk menyesuaikan implementasi pajak minimum ini, dan beberapa pelonggaran teknis telah diberikan, termasuk terkait aset kripto.

"Ada insentif yang jelas bagi pemerintahan yang bertanggung jawab secara fiskal untuk memastikan CAMT berfungsi sebagaimana mestinya," kata Gardner.

CAMT disahkan dengan dukungan tipis Partai Demokrat pada 2022 sebagai respons atas laporan yang menyoroti rendahnya kewajiban pajak perusahaan besar seperti Amazon. 

Pajak ini dirancang sebagai penopang bawah agar perusahaan menguntungkan tetap membayar porsi pajaknya, meski banyak pakar menilai mekanismenya rumit dan berpotensi membingungkan investor.

"Ini berfungsi sebagaimana mestinya," kata Michelle Hanlon, profesor akuntansi di Massachusetts Institute of Technology (MIT).

"Namun, itu tetaplah hukum yang buruk," tambahnya. (The Wall Street Journal/I-2)