Amerika Serikat Kuasai Ladang Minyak di Suriah? Ini Laporannya

AMERIKA Serikat dianggap menguasai minyak di Suriah. Benarkah? Hal ini diungkapkan laporan Washington Institute yang terbit pada 31 Mei 2021. Berikut pemaparannya.

Ketika mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan pasukan AS akan tetap berada di Suriah untuk menjaga minyak pada akhir 2019, Pentagon berusaha keras untuk membantahnya. Seorang juru bicara menjelaskan bahwa pasukan Amerika hanya tinggal di Suriah untuk mengalahkan ISIS secara menyeluruh. Kehadiran militer di sekitar ladang minyak murni merupakan bagian dari misi untuk mengalahkan kelompok itu.

Dua tahun kemudian, sisa-sisa ISIS berkurang, tetapi pasukan Amerika masih berada di lapangan, masih membantu melindungi minyak tersebut. Sikap resmi Gedung Putih, Departemen Luar Negeri, dan Koalisi Global untuk Mengalahkan Negara Islam Irak dan Suriah saat itu--dan tetap berlaku hingga sekarang--yaitu menjaga minyak bukanlah alasan para pria dan wanita Amerika masih ditempatkan di salah satu konflik paling berbahaya di dunia. 

Baca juga : Iran: AS Jarah Minyak Suriah dan Sanksi Jatuhkan Assad

Pasukan AS dan koalisi secara lebih luas, "Tidak memberikan bantuan kepada perusahaan swasta, karyawan, atau agen mana pun dalam upaya mengembangkan sumber daya minyak di Suriah Timur Laut," kata seorang juru bicara pada Maret. Namun, itu bukan cerita lengkapnya.

AS telah membuat rencana sederhana yang secara moral dan hukum meragukan yaitu membantu mitranya, Kurdi, mendapatkan keuntungan dari minyak lokal dengan menjauhkannya dari tangan rezim Assad atau milisi Islam kemudian membantu memurnikan dan menjualnya. Ladang minyak di timur laut ini pernah menjadi bagian dari jaringan tempat ISIS memperoleh pendapatan harian sebesar US$1,5 juta.

Setelah puluhan tahun klaim bahwa pemerintahan Amerika hanya peduli dengan Timur Tengah karena minyaknya, para pejabat tahu bahwa Angkatan Darat AS tidak dapat terlihat menguasai ladang minyak di wilayah Suriah dan mendikte pihak yang akan mendapatkan keuntungan dari kekayaannya. Beberapa mantan dan pejabat AS saat ini mengatakan kepada The Daily Beast bahwa Amerika Serikat berusaha mengaburkan rencana tersebut—-terlepas dari yang dikatakan Trump--meskipun itu merupakan strategi minyak yang membenarkan jejak AS yang berkelanjutan di timur laut negara itu.

Baca juga : Donald Trump: Suriah Kacau tapi bukan Teman Kita, Biarkan Saja

Jika AS tidak dapat melakukan ini secara resmi di depan publik, mereka akan membutuhkan bantuan. Delta Crescent Energy, LLC., perusahaan yang didirikan pada 2019, akan mengambil peran sentral--dan sebagian besar dirahasiakan--dalam kebijakan luar negeri Amerika.

Pejabat AS percaya bahwa perusahaan kecil dari Delaware dengan kantor di Texas itu dapat menjadi padanan Amerika dari tentara bayaran swasta Rusia, Wagner Group, terkait dengan sekutu Presiden Putin, Yevgeny Prigozhin, yang telah dikenai sanksi oleh AS. Wagner terkenal karena campur tangannya di area yang mungkin menguntungkan secara politik untuk menghindari jejak resmi. 

Pejabat AS melihat perusahaan yang baru didirikan itu sebagai Wagner Group yang digunakan untuk kebaikan, bukan kejahatan. Ini menurut kata-kata seorang pejabat senior pemerintahan Biden yang, seperti lebih dari selusin mantan dan pejabat pemerintahan AS saat ini serta pejabat di timur laut Suriah dan Irak utara, meminta anonimitas untuk membahas masalah keamanan nasional. The Daily Beast juga secara eksklusif meninjau lisensi perusahaan Delta dan kontraknya dengan mitra minyak lokal.

Baca juga : Catatan Lama Ungkap Israel Dukung Al-Qaeda Suriah Diam-Diam, Alasannya

Rencana untuk tetap tinggal dan melindungi minyak Suriah telah disusun beberapa bulan sebelum Trump membanggakan diri pada Oktober 2019. Namun, perusahaan dan individu Amerika dilarang oleh Perintah Eksekutif dari Departemen Keuangan untuk beroperasi di Suriah karena sanksi terhadap rezim Presiden Suriah Bashar al-Assad.

Pada 8 April 2020, Delta Crescent diberikan keringanan sanksi selama satu tahun untuk memberi nasihat dan membantu perusahaan minyak lokal di timur laut Suriah, wilayah yang dikenal secara lokal sebagai Rojava dan dikendalikan oleh Pasukan Demokratik Suriah (SDF) yang dipimpin Kurdi dan didukung Amerika.

Seorang mantan pejabat Departemen Luar Negeri yang meminta anonimitas untuk membahas pertimbangan internal mengatakan kepada The Daily Beast bahwa pejabat AS telah memutuskan bahwa minyak yang diproduksi di timur laut Suriah bukanlah benar-benar milik Assad, yang mengeklaim bahwa ia terpilih kembali sebagai presiden dengan 95% suara minggu lalu. Ia beralasan minyak ialah milik rakyat, bukan milik pemerintah.

Baca juga : Perang Suriah dalam Pusaran AS dan NATO Versus Rusia, Iran, Tiongkok

Untuk setiap barel yang dibantu perusahaan untuk diekspor ke luar Suriah, perusahaan akan menerima US$1, menurut perjanjian pembagian hasil produksi dan permohonan perusahaan kepada Kantor Pengawasan Aset Luar Negeri (OFAC) Departemen Keuangan.

Perusahaan yang mengambil alih usaha ini didirikan oleh mantan Duta Besar AS untuk Denmark James P. Cain; seorang pensiunan perwira Delta Force Jim Reese; dan seorang mantan eksekutif minyak John Dorrier. Setidaknya dua di antaranya menyumbang kepada kandidat partai Republik. Ketiga warga negara Amerika ini tiba-tiba memiliki peran besar dalam salah satu tantangan kebijakan luar negeri AS yang paling sulit yakni membangun benteng pertahanan Kurdi yang damai dan makmur untuk melawan Assad.

"Ini perubahan yang tidak kami lakukan di Irak pada 2003," kata seorang pejabat senior AS. "Jika tidak melakukannya dengan benar, kami akan mendapatkan hasil yang sama persis. Jika tidak mengerjakan sudut komersial dan ekonomi, kami akan kalah dalam pertempuran ini." Itulah tanggung jawab besar di pundak ketiga pria ini.

Ambisi luhur Delta Crescent berakhir tiba-tiba ketika pemerintahan Joe Biden memutuskan untuk tidak memperpanjang lisensi untuk pekerjaan Delta Crescent di Suriah.

Delta Crescent, kata para pejabat, ialah rencana de facto AS di Suriah. Sekarang tidak jelas ada rencana atau tidak terkait keputusan untuk mencabut lisensi perusahaan itu yang dapat memberi perusahaan minyak dan gas Rusia kesempatan untuk masuk. (Z-2)