SETIAP perubahan jadwal untuk pemilu Palestina pertama dalam 15 tahun akan memberikan pukulan berat bagi upaya untuk mendamaikan antarfaksi di Gaza dan Tepi Barat, seorang pejabat tinggi Hamas memperingatkan.
Presiden Palestina Mahmud Abbas akhirnya menetapkan tanggal pemilihan umum pada Januari. Ini dilakukan beberapa hari sebelum Presiden AS Joe Biden menjabat berjanji untuk memberi bobot lebih pada negosiasi dalam mencari solusi untuk konflik Timur Tengah.
Jajak pendapat dipandang sebagai langkah penting pertama untuk membentuk suara Palestina yang bersatu dalam setiap pembicaraan damai yang didukung AS di masa depan dengan Israel.
Abbas menyerukan pemilihan parlemen di seluruh wilayah Palestina pada 22 Mei yang akan diikuti dengan pemilihan presiden pada 31 Juli. Ia mengatakan bahwa itu merupakan kesepakatan rekonsiliasi yang dicapai dengan Hamas pada September lalu.
Namun, muncul spekulasi yang meningkat bahwa presiden berusia 86 tahun itu mungkin akan sekali lagi menunda pemilihan ganda yang semula dijadwalkan untuk 2010.
Pemimpin Hamas yang termasuk calon anggota legislatif pada bulan depan, Khalil al-Hayya, mengatakan penundaan apa pun, betapapun kecilnya, akan merusak upaya untuk memulihkan persatuan.
"Penundaan akan mendorong rakyat Palestina ke dalam hal yang tidak diketahui. Saya memperingatkan bahwa ini akan memperumit situasi serta melanggengkan dan memperkuat perpecahan," kata Hayya dalam wawancara dengan AFP.
"Ini akan menyebabkan frustrasi besar di antara penduduk dan kaum muda, dan dapat menimbulkan reaksi serius," kata Hayya, pemimpin Hamas paling kuat kedua di Gaza setelah kepala politik Yahya Sinwar. (OL-14)
