PERDANA Menteri (PM) Palestina Mohammad Shtayyeh mengecam tiga perbuatan jahat Israel. Tiga hal itu yakni ekspansi permukiman Israel di wilayah Palestina yang diduduki, gangguan yang didukung pemerintah Israel oleh kaum fanatik Yahudi terhadap Masjid Al-Aqsa, dan tindakan Israel yang menghalangi pemilihan Palestina di Yerusalem Timur.
Berbicara pada pembukaan rapat kabinet mingguan Palestina yang diadakan di Ramallah, Perdana Menteri Shtayyeh menuntut agar pemerintah Amerika Serikat bertindak cepat dan tegas untuk mengekang perluasan permukiman Israel. Ini mencakup rencana Israel mendirikan lebih dari 12.000 unit permukiman di Tepi Barat, termasuk 540 unit di Jabal Abu Ghneim, selatan Yerusalem.
Perluasan permukiman kolonial di wilayah pendudukan sangat berbahaya dan akan merusak upaya internasional untuk mendirikan negara Palestina pada 4 Juni dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya, katanya. Ia menambahkan bahwa perluasan permukiman dan pembahasan di parlemen Israel, Knesset, dari RUU untuk melegitimasi pos-pos permukiman bertentangan dengan resolusi Dewan Keamanan PBB terkait aktivitas permukiman, terutama 2334.
Shtayyeh juga mengutuk pelanggaran Israel yang sedang berlangsung terhadap kesucian Masjid Al-Aqsa sebagai tempat suci dan serangan oleh polisi terhadap jemaah di Yerusalem setiap hari selama bulan suci Ramadan. Ia mencatat bahwa gangguan dan serangan menjadi bagian dari rencana yang lebih besar yang bertujuan membagi tempat suci umat Islam. Perdana Menteri Shtayyeh bersumpah untuk terus menghadapi rencana Israel tersebut.
Ia juga mengutuk penangkapan sejumlah kandidat untuk pemilihan legislatif Palestina oleh polisi Israel di Yerusalem yang diduduki dan melarang konferensi pers untuk para kandidat yang berpartisipasi dalam pemilihan legislatif yang dijadwalkan pada 22 Mei. Pemerintahnya akan terus bekerja dengan pihak-pihak internasional untuk membuat Israel menghilangkan rintangan yang ditujukan kepada pemilihan umum di Yerusalem.
Perdana Menteri Shtayyeh mengatakan Menteri Luar Negeri Riyad Malki akan mengunjungi Brussel untuk merekrut komunitas internasional untuk mendukung penyelenggaraan pemilu di Yerusalem. "Kami yakin bahwa mitra internasional kami akan membantu untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam melaksanakan hak konstitusional ini tepat waktu dan tanpa hambatan yang akan menghalangi pelaksanaannya di Yerusalem sesuai dengan mekanisme yang sama dengan pemilihan umum yang diadakan pada 1996, 2005, dan 2006, dan di sini saya mengonfirmasi bahwa pemerintah telah melakukan semua yang diperlukan untuk membuat proses demokrasi dan pemilu berhasil," kata Perdana Menteri. (Ant/OL-14)
