Headline
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 resmi melantik dua wilayah Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPHI sekaligus yaitu DPD IPHI 1987 Jawa Barat (Jabar) dan DPD IPHI 1987 Banten, di Hotel Tebu Bandung, Jabar, Sabtu (1/6).
Untuk DPD IPHI 1987 Jabar, mereka yang dilantik yakni H Tommy Hendra Kusuma SH (Ketua), Drs Gatot Nirboyo SH (Sekretaris), dan Dewi Hyrawati SH (Bendahara). Adapun DPD IPHI 1987 Banten yakni, Alsisco Kapoh SH (Ketua), Merinal Prihatana SH (Sekretaris), dan Bayu Widokartiko SH MM CCD CLA (Bendahara).
Pelantikan kedua DPD IPHI 1987 tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan SH serta pengurus DPP IPHI 1987 lainnya.
Pada kesempatan ini, Sahala berharap agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum berkualitas kepada anggota dan masyarakat serta menegakkan rasa keadilan.
Baca juga : Waketum DPN Peradi Sutrisno : Advokat Harus Bela Orang Miskin
"IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu," ujarnya.
Sahala juga menjelaskan terkait Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui undang-undang.
"Saat ini, DPD IPHI Jabar sudah memiliki 16 DPC IPHI yang dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke sehingga sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia. Kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja maksimal," tegasnya.
Baca juga : Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya
Sahala berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. "IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya," ujarnya.
Ia mengingatkan agar pengurus yang dilantik dapat bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat lainnya. "Kerja sama yang baik sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
IPHI 1987 adalah organisasi advokat yang didirikan pada 1987. IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. IPHI 1987 memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia. (H-2)
Presiden Prabowo menekankan hukum yang adil, transparan, dan tidak pandang bulu sebagai syarat mutlak bagi keadilan sosial
PEMERINTAH memastikan penegakan hukum menjadi instrumen utama dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla), seiring meningkatnya potensi kebakaran di berbagai wilayah.
pengerahan rantis TNI di kantor Kejaksaan Agung jangan sampai menimbulkan kekhawatiran adanya tindakan intimidatif.
Laboratorium Indonesia 2045 (Lab 45) mengkritik adanya pengerahan kendaraan taktis (rantis) di kantor Kejaksaan Agung (Kejagung).
Wamenkum Sebut RUU KUHAP Berasal dari Usulan Masyarakat
Tom Lembong mengatakan perkara yang ia hadapi selama hampir 9 bulan tersebut membuatnya paham bagaimana karut-marutnya sistem penegak hukum di Indonesia.
PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau.
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Unhas dan BPIP soroti kerapuhan etika penyelenggara negara
Para alumni Fakultas Hukum Unpar menuntut agar proses hukum terhadap Kenny Wisha Sonda, berjalan transparan dan adil
Penghargaan disampaikan dalam acara 'Hukumonline’s Top 100 Indonesian Law Firm 2024” kategori Best Litigation Law Firm.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved