Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DEWAN Pimpinan Pusat (DPP) Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI) 1987 resmi melantik dua wilayah Dewan Pengurus Daerah (DPD) IPHI sekaligus yaitu DPD IPHI 1987 Jawa Barat (Jabar) dan DPD IPHI 1987 Banten, di Hotel Tebu Bandung, Jabar, Sabtu (1/6).
Untuk DPD IPHI 1987 Jabar, mereka yang dilantik yakni H Tommy Hendra Kusuma SH (Ketua), Drs Gatot Nirboyo SH (Sekretaris), dan Dewi Hyrawati SH (Bendahara). Adapun DPD IPHI 1987 Banten yakni, Alsisco Kapoh SH (Ketua), Merinal Prihatana SH (Sekretaris), dan Bayu Widokartiko SH MM CCD CLA (Bendahara).
Pelantikan kedua DPD IPHI 1987 tersebut dihadiri Ketua Umum DPP IPHI 1987 Sahala Siahaan SH serta pengurus DPP IPHI 1987 lainnya.
Pada kesempatan ini, Sahala berharap agar pengurus yang dilantik dapat memberikan pelayanan hukum berkualitas kepada anggota dan masyarakat serta menegakkan rasa keadilan.
Baca juga : Waketum DPN Peradi Sutrisno : Advokat Harus Bela Orang Miskin
"IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu," ujarnya.
Sahala juga menjelaskan terkait Undang-Undang Advokat yang baru. Menurutnya, dengan terbentuknya DPD IPHI Jabar dan Banten, maka IPHI 1987 memenuhi salah satu syarat untuk menjadi organisasi advokat yang diakui undang-undang.
"Saat ini, DPD IPHI Jabar sudah memiliki 16 DPC IPHI yang dilantik, dan struktur kita lengkap dari Sabang sampai Merauke sehingga sudah terbentuk seluruh DPD di Indonesia. Kami berharap seluruh DPD IPHI di Indonesia dapat bekerja maksimal," tegasnya.
Baca juga : Tidak Lantik Pengurus, Pimpinan DPN Peradi Digugat Anggotanya
Sahala berpesan kepada pengurus yang dilantik agar dapat bekerja profesional dan berintegritas dalam menjalankan tugas. "IPHI 1987 adalah organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai profesionalisme dan integritas. Karena itu, saya harap pengurus yang dilantik dapat menjadi teladan bagi anggota IPHI lainnya," ujarnya.
Ia mengingatkan agar pengurus yang dilantik dapat bekerja sama dengan baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, dan organisasi advokat lainnya. "Kerja sama yang baik sangatlah penting untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat," pungkasnya.
IPHI 1987 adalah organisasi advokat yang didirikan pada 1987. IPHI 1987 berkomitmen memberikan akses hukum yang mudah dan terjangkau bagi masyarakat, khususnya bagi mereka yang kurang mampu. IPHI 1987 memiliki jaringan pengurus di seluruh Indonesia. (H-2)
Menpora Zainudin Amali berharap penegak hukum terus mencari otak di balik aksi pelemparan batu bus Persis Solo, hingga perusakan kantor Arema FC.
Erick Thohir mengatakan PSSI terus mendorong proses hukum atas tragedi tersebut agar para pelaku mendapatkan hukuman maksimal.
Kepolisian pun mengimbau masyarakat segera melapor, jika ditemukan praktik pinjaman online ilegal. Kasus yang meresahkan masyarakat siap diusut.
Haikal Hassan dipastikan tidak menghadiri panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai saksi terkait kasus bercerita mimpi bertemu Rasulullah SAW.
Tiga tersangka baru yang ditetapkan Polda Metro Jaya dalam kasus mafia tanah aktris Nirina Zubir, yakni Moch Syaf Alatas, Ahmad Efrilliatio Ordiba dan Cito.
KAI Commuter mengambil sikap tegas atas terjadinya dugaan tindak pelecehan di dalam KRL yang terjadi pada Jumat (15/7), sekitar pukul 16.10 WIB.
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Petrus mengatakan, masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang tidak mengerti hukum secara mendalam. Hal itu bisa membahayakan mereka,
Dalam rangka peresmian posko bantuan hukum tersebut, SOLMET juga memberikan donasi berupa sembako untuk nelayan di seputaran Muara Tawar, Marunda
Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta dibutuhkan lantaran banyak sekali masyarakat DKI Jakarta yang bermasalah dengan hukum.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
Kemenlu mengirimkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi, terkait penangkapan dua WNI terkait kasus dugaan peredaran narkoba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved