Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PLATFORM hukum digital, Hukumku, berinovasi untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dalam mendapatkan akses hukum yang mudah, cepat, dan terjangkau. Hukumku memperkuat posisi sebagai mitra utama masyarakat dalam memahami dan menghadapi persoalan hukum sehari-hari.
CEO Hukumku Fritz Hutapea mengungkapkan pihaknya berkomitmen menjadikan Hukumku bukan sekadar platform digital, tetapi juga solusi yang nyata bagi kebutuhan hukum masyarakat luas. Platform itu menghadirkan berbagai fitur yang dirancang untuk mendekatkan masyarakat dengan dunia hukum. Salah satunya adalah memperkaya layanan dengan fitur edukatif dan interaktif, yakni informasi hukum yang terkini dan akurat serta forum diskusi hukum.
“Kami percaya bahwa edukasi hukum adalah fondasi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sadar akan hak dan kewajibannya. Dengan berbagai fitur yang kami hadirkan, kami berharap bisa memberikan dampak positif yang signifikan terhadap perkembangan hukum di Indonesia,” ujar sosok yang yang juga dikenal sebagai putra advokat Hotman Paris Hutapea.
Menurut Fritz, salah satu tantangan terbesar di Indonesia adalah minimnya kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ia ingin mengubah paradigma tersebut dengan menciptakan komunitas hukum yang dinamis, di mana pengetahuan hukum dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. Selain fitur edukasi, Hukumku menawarkan layanan konsultasi hukum langsung dengan profesional melalui chat. Layanan ini dirancang untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan solusi hukum yang cepat, praktis, dan terjangkau.
“Banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan mendapatkan bantuan hukum karena berbagai keterbatasan. Kami hadir untuk menjembatani kesenjangan tersebut dan memastikan setiap orang, tanpa terkecuali, memiliki akses terhadap keadilan,” tambah Fritz.
Pihaknya juga bertekad untuk memastikan bahwa hukum bukan lagi menjadi sesuatu yang sulit dijangkau, tetapi sebuah alat yang dapat melindungi dan memperkuat masyarakat Indonesia. (M-3)
Melalui platform digital, konsumen dapat mengakses informasi terkait produk, melakukan konsultasi online gratis, serta membeli dengan cepat dan mudah.
Ketiga menu tersebut yakni Fire Chicken, Flying Chicken, dan Richicken.
Bila menggunakan pendekatan penegakan hukum, maka masalah ini tidak akan kunjung selesai. Pendekatan yang perlu dikedepankan ialah pencegahan.
Pemerintah Australia baru saja mengumumkan aturan baru yang mengharuskan platform digital besar seperti Facebook (Meta), TikTok, dan Google untuk membayar biaya berita
Pingkan menilai kewajiban pendaftaran PSE lingkup privat mengikat platform untuk membuka dan menyerahkan akses data dan juga sistemnya kepada pemerintah.
Kominfo juga berencana memberikan denda kepada PSE yang tidak mendaftar.
Deklarasi ini dilakukan sebagai dukungan penuh untuk memastikan kemenangan pasangan Rido di Jakarta
Petrus mengatakan, masyarakat menengah ke bawah masih banyak yang tidak mengerti hukum secara mendalam. Hal itu bisa membahayakan mereka,
Dalam rangka peresmian posko bantuan hukum tersebut, SOLMET juga memberikan donasi berupa sembako untuk nelayan di seputaran Muara Tawar, Marunda
Perda Penyelenggaraan Bantuan Hukum di wilayah DKI Jakarta dibutuhkan lantaran banyak sekali masyarakat DKI Jakarta yang bermasalah dengan hukum.
Dalam kerja sama ini ada dua program hukum yang akan dijalankan yakni advokasi hukum dan penyuluhan hukum bagi UMKM di wilayah Jakarta.
Kemenlu mengirimkan nota diplomatik ke Pemerintah Arab Saudi, terkait penangkapan dua WNI terkait kasus dugaan peredaran narkoba.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved