Headline
Rakyat menengah bawah bakal kian terpinggirkan.
KOMISI VIII DPR RI dan Kementerian Agama sepakat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1445 Hijriyah/2024 sebesar RpRp93.410.286 atau turun 12,5% dari usulan Rp105 juta.
"Setelah dirasionalisasi oleh Dirjen PHU kami dapat angka yang luar biasa ternyata di Rp93,4 juta," kata Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI sekaligus ketua panja BPIH Abdul Wachid dalam rapat kerja di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (22/11).
Abdul mengatakan, meski ada penurunan dari usulan Rp105 juta menjadi Rp93,4 juta, diharapkan kualitas pelayanannya tidak ikut turun, terutama pada lansia. Hal itu berkaca pada pelaksanaan haji sebelumnya yang dinilai tidak ramah lansia.
Baca juga : Kemenag dan DPR Resmi Tetapkan BPIH Tahun Depan Rp93,4 Juta
Meski sudah ada kesepakatan antara pemerintah dengan legislatif, jumlah tersebut baru akan diputuskan pada 27 November 2023 saat rapat kerja dengan Menteri Agama.
Di sisi lain, Anggota Komisi VIII Fraksi NasDem, Sri Wulan, mengatakan fraksinya masih belum menerima BPIH di angka Rp93,4 juta karena perhitungan yang bisa ditekan dan catatan perihal data yang harus diperbaiki.
"Kalau NasDem masih belum terima karena itu hitungannya Rp93,2 juta tapi kami memahami karena sebenarnya jadi bahan koreksi walaupun selisihnya Rp210 ribu lumayan," ujar Wulan.
Menurutnya distribusi ada di 2 pihak, yakni di maskapai dan di Kemenag yang harus dijelaskan rinciannya dan beberapa catatan lainnya.
"Jadi untuk sementara memahami dengan catatan," pungkasnya. (Z-5
Asep mengatakan, penetapan harga sejatinya menjadi hak para perusahaan biro jasa haji dan umroh, berdasarkan fasilitas yang ditawarkan kepada jamaah.
Kemenag akan menggelar Bincang Syariah Goes to Campus bertema Mawlid for Earth: Sharia & Eco Wisdom di Universitas Indonesia, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dan UIN Alauddin Makassar.
Kemenag menggelar Seleksi Tilawatil Qur’an dan Musabaqah Al-Hadis (STQH) Nasional XXVIII. Pertama kali, Karya Tulis Ilmiah Hadis (KTIH) sebagai salah satu cabang lomba
Menag menekankan kerja sama lintas kementerian ini sangat penting untuk mendukung program prioritas Kemenag 2025–2029.
Truk dengan ornamen rumah ibadah berbagai agama seperti masjid, gereja, pura, stupa, dan klenteng, menjadi perhatian pada karnaval perayaan HUT ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia
MENTERI Agama (Menag) Nasaruddin Umar menegaskan wakaf memiliki potensi besar untuk mendukung pengembangan pendidikan Islam.
Pertanyaan yang menyentak bukanlah apakah mungkin membubarkan lembaga DPR di alam demokrasi, melainkan mengapa anggota DPR minta tunjangan rumah Rp50 juta per bulan.
PUTUSAN Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang memisahkan pelaksanaan pemilu menjadi pemilu nasional dan daerah menuai heboh yang belum berkesudahan.
MENTERI Hukum Supartman Andi Agtas menyebut Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan setuju terhadap pengesahan RUU Haji dan Umrah menjadi UU.
WAKIL Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad merespons adanya aksi demonstrasi yang menuntut 'Bubarkan DPR' dan memprotes tunjangan rumah anggota DPR sebesar Rp50 juta per bulan.
Peneliti Formappi Lucius Karus menilai DPR RI perlu bersikap bijak dalam merespons aspirasi para pendemo yang belakangan menyoroti kinerja lembaga legislatif.
Jerome Polin kritik tunjangan beras DPR Rp12 juta per bulan. Hitungan sederhana: setara 1 ton beras, cukup makan satu orang hingga 9 tahun.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved