Berita Terbaru biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) Hari Ini

Waktu Pelunasan BIPIH Tahap 2 Singkat, Kakan Kemenag Pidie Ingatkan Calon Jemaah Haji

Kesempatan emas tersebut diharapkan mendapat respon baik dan dimanfaatkan lebih efektif oleh bakal calon jemaah yang memenuhi persyaratan.

Cara Calon Jemaah Haji Lunasi BPIH melalui BSI Mobile

Nasabah yang menjadi calon jemaah haji dapat melunasi BPIH melalui BSI Mobile melalui langkah-langkah berikut.

Anggaran Terbatas Jadi Kendala Penyusunan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Kendala lainnya adalah anggaran penyelenggaraan ibadah haji belum tersedia program khusus sehingga anggaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Pelunasan Biaya Haji 1446 H Jemaah Reguler Dibuka Besok

DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H.

Ibadah Haji 2025 Jadi Haji Terakhir yang Dikelola Kemenag

IBADAH haji 2025 menjadi yang terakhir dikelola oleh Kementerian Agama (Kemenag). Mulai 2026, penyelenggaraan ibadah haji tidak lagi berada di bawah Kementerian Agama (Kemenag)

BSI Imbau Calon Jemaah Lakukan Pelunasan Haji Tahun Ini

Sesuai data Kementerian Agama, estimasi perkiraan biaya pelunasan haji tahap I akan dimulai akhir Januari 2025 dan tahap 2 fase terakhir pelunasan haji pada Maret 2025.

Prabowo Ingin Biaya Haji Bisa Lebih Turun Lagi

PRESIDEN Prabowo Subianto ingin penurunan biaya haji tahun 2025 lebih diturunkan yang awalnya hanya Rp4 juta ditambah Rp2 juta lagi.

BPIH Rp89,4 Juta Jadi Langkah Efisiensi agar Nilai Manfaat Dana Haji Lebih Berkelanjutan

Adapun melalui skema ini, komponen Bipih turun hingga Rp600 ribu per-orang, sementara komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp1 triliun.

BP Haji Apresiasi Keputusan Biaya Haji 2025 sebesar Rp89,4 Juta

PEMERINTAH bersama Komisi VIII DPR RI telah menyepakati biaya haji 2025 dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446H/2025 M sebesar Rp89,4 juta.

Penurunan Biaya Haji 2025 Merupakan Win-Win Solution

Penurunan tersebut perlu diapresiasi setelah berbagai pihak mulai dari Kemenag, DPR atau BPKH yang kemudian mencoba menyisir angka-angka untuk efisiensi.

Fraksi NasDem Proporsi BPIH 2025 Sudah Adil dan Berimbang

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem Sri Wulan mengatakan proporsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sudah cukup adil dan berimbang.

Penurunan Biaya Haji Tahun 2025 Sesuai Harapan Presiden

MENTERI Agama Nasaruddin Umar mengatakan disepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M sesuai dengan harapan dari Presiden RI Prabowo Subianto.

Bisa Tekan Biaya, MUI Dukung Pengurangan Masa Tinggal Jemaah di Tanah Suci

MUI mendukung wacana pengurangan durasi masa tinggal jamaah calon haji selama di tanah suci. Menurut Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI Zainut Tauhid Sa'adi itu bisa menekan biaya haji

Haji Tahun Depan Harus Jadi Momen Pembuktian Pemerintah dan DPR Berpihak pada Jemaah

PENGAMAT Haji dan Umroh dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Dadi Darmadi mengatakan bahwa persiapan haji tahun ini merupakan isu yang krusial,

Komnas Haji: Tentukan Segera Besaran BPIH dan Bipih

Mustolih menilai bahwa pembahasan BPIH ini menjadi jantung atau menjadi kunci penyelenggaraan haji. Maka dari itu, hal ini perlu mendapatkan perhatian dari Presiden Prabowo.

DPR Minta Pemerintah Perjelas Penyelenggara Ibadah Haji

Komisi VIII DPR RI meminta pemerintah untuk terlebih dahulu memperjelas terkait siapa yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan ibadah haji.

Menag Nasaruddin Umar: Kebijakan Mudzakarah Perhajian 2024 Harus Memudahkan dan Meringankan Jemaah

Menteri Agama Nasaruddin Umar, resmi membuka Mudzakarah Perhajian 2024 di Institut Agama Islam Persatuan Islam (IAI Persis) pada Kamis (7/11)

Nusron Wahid jadi ketua Pansus Angket Haji DPR

Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar mengatakan terbentuknya pansus itu merupakan sejarah karena selama 10 tahun terakhir tidak ada pansus hak angket di DPR RI.

BPKH akan Rumuskan Skema BPIH sesuai Fatwa MUI, Larang Setoran Biayai Jemaah Lain

BPKH tengah merancang skema untuk mengurangi proporsi subsidi nilai manfaat dalam BPIH secara gradual.

DPR RI Bantah Kewenangan Pengaturan Kuota Haji Mutlak di Menteri Agama

Setiap sen rupiah yang dikeluarkan oleh BPKH atas permintaan Kementerian Agama guna penyelenggaraan haji wajib atas persetujuan DPR RI dalam kapasitasnya sebagai pengawas eksternal.

3 Juta Rumah, BUMN Perumahan, dan Peran Pengembang

Tunjangan Fantastis DPR

Paradoks Provinsi Berkinerja Terbaik

UMKM Perlu Adopsi Digitalisasi untuk Akses Pasar Global

1.000 Pelajar Selami Dunia Otomotif di GIIAS 2024

Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu

Daikin Salurkan Donasi Tangani Gizi Buruk di Indonesia