Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
PRESIDEN Prabowo Subianto ingin penurunan biaya haji tahun 2025 lebih diturunkan yang awalnya hanya Rp4 juta ditambah Rp2 juta lagi. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang saat ia bersama ketua dan anggota Panja Haji Komisi VIII yang melaporkan perihal keputusan BPIH dan Bipih kepada Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa kemarin.
Walaupun Prabowo tidak membeberkan keinginan secara spesifik berapa penurunan biaya haji yang ia harapkan, Marwan menilai orang nomor satu di Indonesia itu ingin biaya haji bisa lebih turun hingga Rp1 juta sampai Rp2 juta.
"Pertama mengenai spesifikasi angka pak presiden tidak menunjukkan itu. Tetapi dapat ditangkap sebetulnya sama sih pandangan kami dengan pak presiden, mungkin Rp1 juta, Rp2 juta lagi masih bisa diturunkan," tegas Marwan.
Namun, Marwan menilai penurunan sekitar Rp4 juta dari biaya tahun kemarin sudah berdasarkan pertimbangan. Termasuk melihat nilai tukar rupiah.
"Tetapi dengan berbagai pertimbangan, beberapa hal termasuk kurs mata uang asing dan lain-lain. Mungkin kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan," ungkap Marwan.
Adapun biaya haji 2025 sudah disahkan oleh DPR sehingga, lanjut Marwan, keinginan Prabowo agar biaya haji bisa lebih diturunkan akan menjadi catatan DPR untuk di masa yang akan datang.
"Tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya," tandas Marwan. (ykb/M-3)
DPR RI meminta tambahan kuota jemaah haji sebanyak 10.000 melihat banyak calon jemaah haji di daftar tunggu
MUZAKARAH Perhajian Indonesia Tahun 2022 melarang penggunaan dana talangan haji karena mengakibatkan antrean haji semakin panjang. Sementara, fatwa MUI masih membolehkannya.
Biaya yang dibayar langsung jemaah haji, rata-rata sebesar Rp39,6 juta meliputi biaya penerbangan, sebagian biaya akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup dan biaya visa.
Kenaikan harga sewa hotel di Arab Saudi berpotensi mendorong peningkatan biaya haji 1444H/2023M. Namun, hal tersebut masih dikaji di level legislatif.
Maksud pengelolaan biaya haji yang berkadilan itu ialah dengan menyusun porsi anggaran yang proporsional untuk jemaah yang akan berangkat tahun besok dan tahun-tahun berikutnya.
Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengungkapkan bahwa keputusan untuk menentukan anggaran atau dana haji berdasarkan pada kajian pemerintah.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Hilman Latief mengatakan pihaknya akan mengupayakan formula biaya haji yang proporsional
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved