Headline

Setelah melakoni tenis dan olahraga di gym, aktor Christoffer Nelwan kini juga kerajingan padel.

Fokus

Keputusan FIFA dianggap lebih berpihak pada nilai komersial ketimbang kualitas kompetisi.

Banyak Lansia di Daftar Tunggu, DPR Minta Tambahan 10 Ribu Kuota Jemaah Haji

Atalya Puspa
07/1/2025 12:38
Banyak Lansia di Daftar Tunggu, DPR Minta Tambahan 10 Ribu Kuota Jemaah Haji
jemaah haji Indonesia(Dok.MI)

DPR RI meminta tambahan kuota haji 2025 sebanyak 10.000. Hal itu dilakukan melihat banyak calon jemaah haji di daftar tunggu sudah merasa tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor usia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat konsultasi dengan Wakil Ketua DPR Korpolkam, Selasa (7/1). 

“Psikologi jamaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama. Kalau masih memungkinkan, ketua, didorong pemerintah, tambahan kuota. Kalau ada, paling tidak 10.000 tambahan kuota,” kata  Marwan. 

Menurut dia, saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitar tambahan 5.000 jemaah. Ia pun meyakini bahwa nilai manfaat untuk pelaksanaan haji 2025 dengan tambahan jemaah sebanyak 10.000 masih mencukupi. Namun demikian, untuk tambahan kuota sebesar 5.000 lagi harus dilakukan dengan menyiapkan pasal kebijakan menteri untuk haji khusus. 

“Biasanya kalau tambahan kuota tentu antar pemerintah ketua. Jadi tentu kami senang sekali mendengarkan berita bahwa Bapak Presiden memantau kita juga dan kami titip salam tambahan kuota. Terima kasih,” pungkas dia. 

Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Anshori Siregar mengungkapkan, penambahan kuota jemaah haji Indonesia pada 2025 bisa dilakuan dengan mengambil kuota dari negara lain. 

Ia menjelaskan, banyak negara di Asia Tengah seperti Tajikistan atau negara Asia Tenggara seperti Filipina yang kesilamannya agak berkurang dan banyak yang kemudian masyarakatnya tidak ingin berangkat haji. Sehingga, menurut dia, kuota lebih dari negara-negara tersebut bisa diambil alih oleh jemaah Indonesia. 

“Kalau bisa itu G2G dengan negara yang tidak memberangkatkan warganya untuk haji. Jadi kuota dari sana, kalau bisa ini antar G2G, jadi bisa kita ambil kuotanya, termasuk Filipina gitu. Cuman perginya harus, biasanya kalau pemerintah Saudi itu, perginya itu harus dari sana,” jelas dia. (H-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indriyani Astuti
Berita Lainnya