Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DPR RI meminta tambahan kuota haji 2025 sebanyak 10.000. Hal itu dilakukan melihat banyak calon jemaah haji di daftar tunggu sudah merasa tidak mampu lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor usia. Hal itu disampaikan Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang saat rapat konsultasi dengan Wakil Ketua DPR Korpolkam, Selasa (7/1).
“Psikologi jamaah kita ini sebetulnya banyak yang merasa tidak sampai lagi melaksanakan ibadah haji karena faktor umur sudah tua, daftar tunggunya masih lama. Kalau masih memungkinkan, ketua, didorong pemerintah, tambahan kuota. Kalau ada, paling tidak 10.000 tambahan kuota,” kata Marwan.
Menurut dia, saat ini pihaknya telah menyiapkan sekitar tambahan 5.000 jemaah. Ia pun meyakini bahwa nilai manfaat untuk pelaksanaan haji 2025 dengan tambahan jemaah sebanyak 10.000 masih mencukupi. Namun demikian, untuk tambahan kuota sebesar 5.000 lagi harus dilakukan dengan menyiapkan pasal kebijakan menteri untuk haji khusus.
“Biasanya kalau tambahan kuota tentu antar pemerintah ketua. Jadi tentu kami senang sekali mendengarkan berita bahwa Bapak Presiden memantau kita juga dan kami titip salam tambahan kuota. Terima kasih,” pungkas dia.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Komisi VIII Anshori Siregar mengungkapkan, penambahan kuota jemaah haji Indonesia pada 2025 bisa dilakuan dengan mengambil kuota dari negara lain.
Ia menjelaskan, banyak negara di Asia Tengah seperti Tajikistan atau negara Asia Tenggara seperti Filipina yang kesilamannya agak berkurang dan banyak yang kemudian masyarakatnya tidak ingin berangkat haji. Sehingga, menurut dia, kuota lebih dari negara-negara tersebut bisa diambil alih oleh jemaah Indonesia.
“Kalau bisa itu G2G dengan negara yang tidak memberangkatkan warganya untuk haji. Jadi kuota dari sana, kalau bisa ini antar G2G, jadi bisa kita ambil kuotanya, termasuk Filipina gitu. Cuman perginya harus, biasanya kalau pemerintah Saudi itu, perginya itu harus dari sana,” jelas dia. (H-3)
Kemenag mencatat masih ada tiga provinsi yang belum 100% terserap kuota jemaah haji tahun ini. Ketiga provinsi tersebut adalah Jawa Barat (1.259 kuota), Gorontalo (22), dan Sumatera Selatan
Petugas haji daerah (PHD) 27 orang, dan kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah (KBIHU) 9 orang pembimbing.
KETUA Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan meskipun sudah dilakukan penandatanganan MoU untuk musim haji 1446 H /2025 M, masyarakat masih berharap adanya penambahan kuota haji.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara."
PERUM Bulog tengah menyiapkan ekspor beras premium untuk kebutuhan jemaah haji Indonesia di Arab Saudi.
Dari kuota 29.372 calon jemaah haji, tercatat 29.613 jemaah telah menyelesaikan pelunasan Bipih hingga tahap ketiga yang berlangsung pada 20 hingga 23 Januari 2026.
hifdzun nafs atau menjaga keselamatan jiwa jemaah haji harus menjadi prioritas utama pemerintah,
MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) Mochammad Irfan atau Gus Irfan mengungkapkan bahwa pihaknya kerap menerima komentar negatif terkait kebijakan istitha’ah kesehatan jemaah haji.
Menhaj menjelaskan alasan petugas haji 2026 dilatih semi-militer. Fokus pada disiplin, kesiapan fisik-mental, dan tantangan medan di Arab Saudi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved