Menhaj Ungkap Rencana Beras Nusantara Kualitas Premium untuk Jemaah Haji di Arab Saudi

MENTERI Haji dan Umrah, Mochamad Irfan Yusuf, memperkenalkan program Beras Haji Nusantara sebagai langkah strategis pemerintah untuk memenuhi kebutuhan konsumsi jemaah haji Indonesia pada musim haji 1447 H/2026 M.

Program tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Terbatas (Rakortas) tingkat menteri yang diselenggarakan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) di Jakarta, Senin (9/2). Inisiatif ini ditujukan untuk memastikan jemaah memperoleh asupan pangan berkualitas, sekaligus memberdayakan beras produksi dalam negeri di Tanah Suci.

Menhaj mengungkapkan, total kebutuhan beras untuk 205.420 orang (terdiri dari jemaah haji reguler dan petugas) mencapai 2.280 ton. Jumlah ini dihitung berdasarkan frekuensi makan jemaah yang mencapai 78 kali di Makkah, 27 kali di Madinah, dan 6 kali di wilayah Armuzna.

Baca juga : Layanan Konsumsi Jemaah Haji 1446 H Terkendala, Ini Penjelasan BPKH Limited

“Kami ingin memastikan bahwa setiap butir nasi yang dikonsumsi jemaah haji memiliki kualitas terbaik dan cita rasa nusantara. Oleh karena itu, kami mendorong penggunaan Beras Haji Nusantara dengan spesifikasi premium, long grain, dan tingkat pecahan (broken) maksimal 5%,” kata Gus Irfan dalam keterangan yang diterima, Selasa (10/2).

Selama ini, kata dia, dapur penyedia layanan di Arab Saudi umumnya menggunakan beras komoditas negara lain dengan harga pasar sekitar 150 SAR per 40 kg atau setara Rp16.824 per kg. Melalui program ini, pemerintah menargetkan harga Beras Haji Nusantara dapat menyentuh angka Rp16.000 per kg saat tiba di dapur penyedia layanan.

Program ini juga diarahkan untuk meningkatkan efisiensi serta standardisasi menu konsumsi jemaah. Dalam komposisi menu yang disiapkan, setiap jemaah akan memperoleh porsi nasi seberat 170 gram per kali makan, dilengkapi lauk 80 gram, sayur 75 gram, air mineral, serta pelengkap lainnya.

Baca juga : Meningkat 625 Persen, BPKH Limited Kirim 475 Ton Bumbu Khas Indonesia untuk Haji ke Arab Saudi

Namun demikian, Menhaj mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi program ini. Di antaranya adalah mekanisme pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang memerlukan penugasan melalui Rakortas di tingkat Menko Pangan, serta proses penyesuaian kualitas beras dari kategori medium ke premium.

“Untuk menyukseskan rencana ini, kami akan segera melakukan beberapa langkah konkret, antara lain membentuk Pokja Beras Haji Nusantara lintas Kementerian/Lembaga dan mewajibkan penggunaan beras Indonesia bagi seluruh dapur penyedia layanan melalui penugasan Kantor Urusan Haji (KUH),” tuturnya.

Selanjutnya, Menhaj juga akan berkoordinasi dengan Menko Pangan terkait mekanisme Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Haji atas persetujuan Presiden serta pembahasan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) untuk pemberian subsidi.

“Nantinya pemerintah pun akan menetapkan harga yang kompetitif agar bisa diterima oleh ekosistem dapur di Saudi,” tukas Menhaj.

Program Beras Haji Nusantara diharapkan tidak hanya meningkatkan kualitas layanan konsumsi bagi jemaah haji Indonesia, tetapi juga menjadi etalase produk unggulan pertanian Indonesia di tingkat internasional.(M-2)