Headline
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
PERADABAN tidak pernah tumbuh di ruang hampa. Ia dibangun oleh gagasan, dirawat oleh nilai, dan dijaga oleh nalar.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai kesepakatan antara DPR RI dengan Kementerian Agama (Kemenag) terkait penurunan disepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M menjadi angka win-win solution dan moderate.
"Di satu sisi memang ada penurunan kurang lebih Rp4 juta dan ini karena pas saya bilang moderate, satu sisi ada angka biaya Bipih turun tapi juga tidak menaikkan secara drastis nilai manfaatnya," kata Mustolih saat dihubungi , Senin (6/1).
Awalnya ia khawatirkan dengan adanya penurunan BPIH maka yang diharapkan turun merupakan Bipih atau yang ditanggung oleh jemaah dan menaikkan nilai manfaat. "Ini malah nilai manfaatnya malah turun, yang tadinya tahun lalu itu 40% menjadi 38%," ucapnya.
"Tapi apapun itu saya kira karena satu sisi ada atensi dari Presiden RI Prabowo Subianto yang meminta biaya hajinya juga turun. Kemudian masyarakat punya ekspektasi ketika diumumkan oleh wakil menteri agama biayanya akan ditekan sampai dengan Rp85 juta tapi kemudian malah usulan resminya Rp93 juta. Hari ini kita akhirnya mendapatkan kepastian supaya biayanya itu kemudian ternyata diangkat turunnya itu sekitar Rp4 jutaan atau totalnya Rp89 juta," paparnya.
Penurunan tersebut perlu diapresiasi setelah berbagai pihak mulai dari Kemenag, DPR atau BPKH yang kemudian mencoba menyisir angka-angka untuk efisiensi misalnya penerbangan dan jumlah petugas yang sekarang ini dikurangi 50% dari yang lalu.
Sementara itu Sekjen Amphuri Zaky Zakaria mengapresiasi pemerintah berhasil menurunkan biaya total BPIH dari Rp93.410.286 menjadi Rp89.410.259 atau ada selisih Rp4 juta. "Meski begitu pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan dollar, karena pembiayaan Haji masih bergantung dollar. Kemudian pemerintah perlu memperhatikan potensi kenaikan Masyair, jangan sampai kejadian 2022 biaya Masyair tiba-tiba naik dan akhirnya pemerintah perlu mengeluarkan biaya lagi sekitar Rp1,4 triliun lagi," ujar Zaky.
Meski terjadi penurunan Bipih pemerintah tetap harus memperhatikan pelayanan yang lebih baik lagi. "Nilai manfaat yang dikeluarkan oleh BPKH secara nilai dan persen menurun dari Rp37.364.144 menjadi hanya Rp33.978.508 menurun sekitar Rp3.385.636 atau turun dari 40% menjadi 38%, semestinya BPKH bisa meningkatkan nilai manfaat untuk BPIH," pungkasnya. (S-1)
Besaran BPIH 2026 yang sudah disepakati ini selanjutnya akan diajukan secara resmi oleh Kementerian Haji dan Umrah RI kepada BPKH.
KETUA Komisi VIII DPR RI, Marwan Dasopang, mengatakan bahwa pihaknya sudah mendapatkan usulan biaya haji, yakni BPIH dan Bipih dari pemerintah.
Kesempatan emas tersebut diharapkan mendapat respon baik dan dimanfaatkan lebih efektif oleh bakal calon jemaah yang memenuhi persyaratan.
Nasabah yang menjadi calon jemaah haji dapat melunasi BPIH melalui BSI Mobile melalui langkah-langkah berikut.
Kendala lainnya adalah anggaran penyelenggaraan ibadah haji belum tersedia program khusus sehingga anggaran tidak mengalami peningkatan yang signifikan.
DITJEN Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag segera membuka tahap pelunasan biaya haji bagi jemaah reguler 1446 H/2025 H.
Komnas Haji mendesak Komisi VIII DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Haji 2026 M/ 1447 H untuk membahas segala hal yang berkaitan dengan persiapan penyelenggaraan ibadah haji.
Penyelenggaraan ibadah haji dan umrah ke depan diharapkan dapat berjalan lebih baik, tata kelolanya berintegritas, dan lebih transparan sehingga lebih efisien.
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai menteri yang akan mengurus haji dan umrah yang akan datang harus menyadari terkait dengan urgensi persoalan integritas
KETUA Komnas Haji dan Umroh Mustolih Siradj menilai pembentukan Kementerian Haji dan Umrah memiliki beban besar, salah satunya menyelesaikan dan meminimalisir korupsi haji.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji.
KOMISI Nasional Perlindungan Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) turut menyelidiki insiden ledakan amunisi kedaluwarsa yang terjadi saat di Kabupaten Garut, Jawa Barat.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved