Komnas Haji: Kementerian Haji dan Umrah Jadi Langkah Perkuat Ekosistem Penyelenggaraan Haji

KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustolih Siradj, mengatakan bahwa pembentukan Kementerian Haji dan Umrah menjadi langkah tepat untuk memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji. Artinya, semrawut persoalan penyelenggaraan haji dapat terkoordinasi dalam satu kementerian.

"Paling penting adalah bagaimana memperkuat ekosistem penyelenggaraan haji dan umrah," kata Ketua Komnas Haji, Mustolih Siradj dilansir dari keterangan resmi, Rabu (27/8).

Mustolih menyebut, sinergi pemerintah dan pihak swasta, baik Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) atau Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) dalam penyelenggaraan haji masih jalan secara sendiri-sendiri. Akibatnya, persoalan yang terjadi menjadi tidak terkoordinasi.

Baca juga : SDM dan Infrastruktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kini Dikendalikan Kementerian Haji

Dengan adanya pembentukan Kementerian Haji, kata dia, diharapkan persoalan serupa tidak terulang lagi. Urusan haji dan umrah yang terkoordinasi dalam satu kementerian bisa mendorong penyelenggaraan haji yang lebih baik.

Termasuk, lanjutnya, Kementerian Haji juga penting dalam mengikis praktik-praktik penyalahgunaan kewenangan, seperti distribusi kuota haji yang tidak bertanggung jawab.

"Diharapkan, karena ini sudah ada kementerian yang fokus pada urusan penyelenggaraan haji dan umrah, maka haji ke depan menjadi lebih baik, profesional, termasuk mengikis praktik yang mengecewakan masyarakat seperti korupsi," jelas Mustolih.

Baca juga : Haji Jalur Laut Disebut Cocok Dibuat Jadi Paket Khusus, Sekaligus Rekreasi

Di sisi lain, Mustolih mendorong pembentukan Kementerian Haji bisa dilakukan secara cepat. Pasalnya, pemerintah Arab Saudi memajukan tahap proses penyelenggaraan ibadah haji mendatang di bulan ini.

Dia khawatir, waktu yang tersedia justru terfokus pada revisi UU Haji dan Umrah. Padahal, ada masa transisi penyelenggaraan haji yang harus direspon cepat oleh kementerian yang akan dibentuk.

"Saya berharap penyelenggaraan haji di tahun 2026 nanti yang dikhawatirkan banyak pihak sebagai penyelenggaraan haji krusial karena transisi itu bisa diatasi oleh menteri haji yang akan ditunjuk oleh presiden nanti," ujar Mustolih. (H-3)