Headline
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Diskoneksi antara tren rupiah dan IHSG dipengaruhi kredibilitas kebijakan makro.
Kumpulan Berita DPR RI
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustalih Siradj menjelaskan bahwa ada gap yang sangat ekstrem adanya subsidi yang berasal dari hasil pengelolaan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap uang setoran awal jemaah haji antara jemaah haji tunggu yang masih menunggu di belakang dengan yang berangkat pada tahun berjalan.
Ia menegaskan bahwa sebetulnya pengeluaran keuangan haji mendapatkan imbal hasil bagi jemaah terhadap uang kelola cukup besar.
"Tetapi ketika kemudian masuk musim haji 2023 kemudian uang sebesar itu lebih banyak didistribusikan kepada jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, subsidinya bisa mencapai Rp7 Triliun dari uang hasil pengelolaan tersebut. Yang didistribusikan kepada haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta orang itu hanya 900 Miliar-1,2 Triliun. Sehingga ketika sampai kepada para jemaah tunggu dapatnya hanya Rp250 ribu per jemaah per tahun," kata Mustolih saat dihubungi pada Senin (18/9).
Baca juga: Ketidakadilan dan Ketimpangan Ekstrem pada Pengelolaan Keuangan Haji
Hal ini menjadi sesuatu yang tidak boleh dilanggengkan secara terus menerus. Oleh karena itu dirinya setuju dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu melakukan rasionalisasi dana haji.
"Karena haji itu bagi yang mampu maka harusnya istilah subsidi-subsidi semacam ini itu mesti dikurangi tahun demi tahun," tuturnya.
Baca juga: Menag Yaqut: Masa Tinggal Jemaah Haji akan Dipersingkat
Kemenag sebetulnya sudah melakukan langkah tersebut dengan kemudian memperkecil rasio subsidinya, tapi hal tersebut akan berakibat pada jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan akan membayar biaya yang semakin besar.
"Jalan kedua satu-satunya yang penting adalah bagaimana kemudian BPKH serius melakukan investasi mencari skema investasi yang tidak konvensional," tukasnya.
Dirinya berharap kedepannya BPKH menempatkan atau mencari formula investasi yang imbal hasilnya tinggi. Karena ini BPKH berkejaran dengan biaya-biaya haji yang semakin kesini semakin mahal sehingga kehadiran BPKH betul-betul memang dirasakan. (Fal/Z-7)
Yang lebih mendesak adalah menyamakan persepsi antara pengusul, BPKH, dan Baleg DPR RI mengenai bentuk dan karakter kelembagaan BPKH ke depan.
Dahnil memerinci aset yang kini dimiliki Indonesia di Tanah Suci. Aset tersebut meliputi bangunan yang sudah beroperasi sebagai hotel serta lahan strategis yang siap dikembangkan.
BPKH menyatakan sikapnya terkait penelusuran awal yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait layanan pendukung haji.
BPKH sambut baik BPIH 2026 sebesar Rp87,4 juta. Biaya haji turun Rp2 juta, mencerminkan efisiensi dan komitmen menjaga keberlanjutan dana haji.
KETUA PP Muhammadiyah, Anwar Abbas menekankan pentingnya pemisahan fungsi antara pengelolaan dana dan penyelenggaraan ibadah haji. BPKH
BADAN Pengelola Keuangan Haji (BPKH) bersama Islamic Finance News (IFN) menyelenggarakan forum tahunan IFN Dialogues 2025 untuk memperkuat kolaborasi di sektor keuangan syariah
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai tidak ada umat muslim yang miskin. Oleh karenanya, perlu upaya menyadarkan wajib zakat agar mengeluarkan rezekinya.
TAHUN 2024 merupakan tahun pamungkas dalam pelaksanaan program percepatan penurunan angka prevalensi stunting hingga 14% yang ditargetkan pemerintah.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin meminta institusi pendidikan tidak hanya fokus pada jumlah lulusan yang dihasilkan.
Megawati menyerahkan potongan tumpeng pertama itu kepada Ma'ruf Amin, yang disambut dengan tepuk tangan meriah dari seluruh tamu dan kader PDI Perjuangan yang hadir.
“Dibanding dulu waktu saya, sekarang lebih hidup perdebatannya,” ungkapnya.
Bansos diberikan kepada masyarakat tanpa ada kaitannya dengan motivasi menaikkan tingkat elektabilitas.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved