Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
KETUA Komnas Haji dan Umrah, Mustalih Siradj menjelaskan bahwa ada gap yang sangat ekstrem adanya subsidi yang berasal dari hasil pengelolaan yang dilakukan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terhadap uang setoran awal jemaah haji antara jemaah haji tunggu yang masih menunggu di belakang dengan yang berangkat pada tahun berjalan.
Ia menegaskan bahwa sebetulnya pengeluaran keuangan haji mendapatkan imbal hasil bagi jemaah terhadap uang kelola cukup besar.
"Tetapi ketika kemudian masuk musim haji 2023 kemudian uang sebesar itu lebih banyak didistribusikan kepada jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan, subsidinya bisa mencapai Rp7 Triliun dari uang hasil pengelolaan tersebut. Yang didistribusikan kepada haji tunggu yang jumlahnya 5,2 juta orang itu hanya 900 Miliar-1,2 Triliun. Sehingga ketika sampai kepada para jemaah tunggu dapatnya hanya Rp250 ribu per jemaah per tahun," kata Mustolih saat dihubungi pada Senin (18/9).
Baca juga: Ketidakadilan dan Ketimpangan Ekstrem pada Pengelolaan Keuangan Haji
Hal ini menjadi sesuatu yang tidak boleh dilanggengkan secara terus menerus. Oleh karena itu dirinya setuju dengan apa yang disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin yaitu melakukan rasionalisasi dana haji.
"Karena haji itu bagi yang mampu maka harusnya istilah subsidi-subsidi semacam ini itu mesti dikurangi tahun demi tahun," tuturnya.
Baca juga: Menag Yaqut: Masa Tinggal Jemaah Haji akan Dipersingkat
Kemenag sebetulnya sudah melakukan langkah tersebut dengan kemudian memperkecil rasio subsidinya, tapi hal tersebut akan berakibat pada jemaah haji yang berangkat pada tahun berjalan akan membayar biaya yang semakin besar.
"Jalan kedua satu-satunya yang penting adalah bagaimana kemudian BPKH serius melakukan investasi mencari skema investasi yang tidak konvensional," tukasnya.
Dirinya berharap kedepannya BPKH menempatkan atau mencari formula investasi yang imbal hasilnya tinggi. Karena ini BPKH berkejaran dengan biaya-biaya haji yang semakin kesini semakin mahal sehingga kehadiran BPKH betul-betul memang dirasakan. (Fal/Z-7)
Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan bantuan hunian tetap sebanyak 129 unit
BPKH mengungkapkan terdapat 569 jemaah atau 0,29% yang menarik setoran dana haji pada 2021. Lalu, haji khusus yang menarik setoran dana haji sekitar 162 jemaah.
Ace menjelaskan dana haji itu sepenuhnya dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan diawasi Komisi VIII DPR RI.
Keputusan pemerintah untuk membatalkan keberangkatan haji tahun ini tidak lain karena alasan keselamatan, bukan karena dana untuk memberangkatkan sudah habis.
Hery menegaskan, hingga saat ini dana milik para jemaah haji yang ditempatkan di Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) atau bank syariah yang ditunjuk oleh BPKH.
BPKH tidak memiliki investasi atau menempatkan dana di instrumen yang mempunyai risiko tinggi. Sehingga nilai non performing financing (NPF)-nya pun nol.
WAKIL Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin menilai perlu dilakukan evaluasi yang menyeluruh terhadap petugas Kereta Api Indonesia (KAI).
Wapres mensinyalir adanya ketidaktelitian dalam pengoperasian jalur kereta sehingga terjadi kecelakaan yang hingga saat ini menewaskan tiga orang tersebut.
Wapres mengatakan kemungkinan konstelasi sepak bola akan berubah, di mana tidak lagi didominasi negara-negara Eropa dan Amerika Latin, melainkan Asia.
WAKIL Presiden Ma’ruf Amin menilai pembatalan FIFA terhadap status Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U-20 bukanlah kiamat.
Adapun kedatangan Wapres Ma'ruf Amin ke lokasi kebakaran Depo BBM milik Pertamina di Plumpang, Jakarta Utara, menggantikan Presiden Jokowi.
"Itu kan diperlukan dalam rangka mendukung kemerdekaan Palestina dan dalam rangka menghentikan kebiadaban Israel di Gaza," ujar Ma'ruf
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved