Pembentukan Kementerian Haji Bisa Tingkatkan Pelayanan Ibadah Haji

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menilai transformasi Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi Kementerian Haji melalui revisi Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah merupakan langkah besar. Menurutnya, itu bisa meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji dan umrah. 

"Selama ini, banyak persoalan yang kita hadapi terkait kuota, pembinaan jemaah, hingga perlindungan jemaah nonkuota. Dengan status kelembagaan yang lebih kuat, pelayanan kepada jemaah InsyaAllah bisa lebih terintegrasi, profesional, dan akuntabel,” ungkapnya.  

Ia berharap kehadiran Kementerian Haji dan Umrah tidak sekadar perubahan nomenklatur, tetapi benar-benar menghadirkan ekosistem pelayanan haji dan umrah yang baik secara menyeluruh. 

Baca juga : Perpres Kementerian Haji segera Meluncur

“Kami berharap Kementerian Haji dan Umrah nantinya mampu memperkuat sistem informasi, memanfaatkan kuota tambahan secara optimal, hingga memastikan jamaah kita berangkat dengan aman, nyaman, tertib, dan sesuai syariat. Intinya, ini soal perlindungan hak asasi umat Islam untuk beribadah,” kata dia. 

Pihaknya pun siap untuk terus mengawal implementasi Undang-Undang baru itu agar benar-benar berpihak pada kepentingan jemaah

“RUU ini sudah kita sahkan bersama. Kini tugas kita adalah memastikan agar semangat perubahan ini dirasakan langsung oleh jutaan calon jemaah haji dan umrah Indonesia," kata Ansory.

Baca juga : SDM dan Infrastruktur Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kini Dikendalikan Kementerian Haji

Sebelumnya, Rapat Paripurna ke-4 DPR RI Masa Sidang I Tahun Sidang 2025-2026 menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah menjadi Undang-Undang Haji dan Umrah, yang isinya membentuk Kementerian Haji dan Umrah.

"Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah apakah dapat disetujui menjadi undang-undang," kata Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurizal. 

Cucun mengatakan Keputusan Presiden (Keppres) tentang Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah serta Pengangkatan Menteri Haji dan Umrah akan diterbitkan pada pekan ini. (E-3)