Fraksi NasDem Proporsi BPIH 2025 Sudah Adil dan Berimbang

ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem Sri Wulan mengatakan proporsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M yang baru saja disepakati pemerintah sudah cukup adil dan berimbang.

"Fraksi NasDem memandang proporsi BPIH yang terdiri dari Bipih sebesar 62% dan nilai manfaat sebesar 38% merupakan formula yang adil dan berimbang. Fraksi NasDem juga mendorong dana efisiensi segera dikembalikan kepada BPKH," kata Wulan dalam RDP Komisi VIII dengan Kemenag di Senayan, Jakarta, Senin (6/1).

Diketahui Panja BPIH DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) telah sepakat BPIH tahun ini sebesar Rp89.410.258 per jemaah. 

Baca juga : Penurunan Biaya Haji Tahun 2025 Sesuai Harapan Presiden

Komposisi haji 1446 H/2025 M terdiri dari biaya bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jemaah haji sebesar Rp33.978.580 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH yang dialokasikan untuk pengelolaan ibadah haji di luar dan dalam negeri.

Sehingga total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 1446 H/2025 M sebesar RP6,8 triliun atau turun sebesar Rp1,3 triliun dari tahun sebelumnya.

Kemudian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibiayai langsung oleh jemaah haji sebesar Rp55.431.750 atau sebesar 62% yang dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup. Dengan keputusan tersebut maka Bipih 1446 H/2025 M turun sebesar Rp614.420 dari Bipih tahun lalu.

Baca juga : Pahami Perebedaan BPIH dan Bipih dalam Ibadah Haji

Meski begitu Fraksi NasDem mendorong transparansi komponen BPIH sehingga tidak ada lagi laporan kasus jemaah haji yang tidak terlayani dengan baik. Maka diperlukan peningkatan pengawasan di setiap tahapannya.

"Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis ibadah haji 1446 H/2025 M maka fraksi NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp89 juta per jemaah," ujar dia.

Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Aprozi Alam berharap penurunan BPIH tidak tidak mengurangi kualitas pelayanan jemaah.

Baca juga : Panja Haji akan Kaji Mendalam Komponen Kenaikan BPIH Usulan Pemerintah

"Besarnya komponen biaya yang bersumber dari nilai manfaat hendaknya menjaga keberlanjutan jemaah haji. Di samping itu, harus juga menjaga prinsip penyelenggaraan haji di tahun berikutnya," ungkapnya.

Pada pelayanan di Arab Saudi baik akomodasi harus sesuai standar hotel di Makkah dan Madinah dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, kelayakan, dan kenyamanan.

"Kemudian akses di Masjidil Haram dengan akses paling jauh 4.500 meter atau satu kali rute bus. Tidak lupa juga pentingnya pengawasan internal BPIH secara maksimal," pungkasnya. (Iam/M-3)