Headline
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
Setelah menjadi ketua RT, Kartinus melakukan terobosan dengan pelayanan berbasis digital.
F-35 dan F-16 menjatuhkan sekitar 85 ribu ton bom di Palestina.
ANGGOTA Komisi VIII DPR RI Fraksi NasDem Sri Wulan mengatakan proporsi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 H/2025 M yang baru saja disepakati pemerintah sudah cukup adil dan berimbang.
"Fraksi NasDem memandang proporsi BPIH yang terdiri dari Bipih sebesar 62% dan nilai manfaat sebesar 38% merupakan formula yang adil dan berimbang. Fraksi NasDem juga mendorong dana efisiensi segera dikembalikan kepada BPKH," kata Wulan dalam RDP Komisi VIII dengan Kemenag di Senayan, Jakarta, Senin (6/1).
Diketahui Panja BPIH DPR RI dan Kementerian Agama (Kemenag) telah sepakat BPIH tahun ini sebesar Rp89.410.258 per jemaah.
Komposisi haji 1446 H/2025 M terdiri dari biaya bersumber dari nilai manfaat rata-rata per jemaah haji sebesar Rp33.978.580 atau sebesar 38% dari rata-rata BPIH yang dialokasikan untuk pengelolaan ibadah haji di luar dan dalam negeri.
Sehingga total nilai manfaat yang digunakan untuk BPIH 1446 H/2025 M sebesar RP6,8 triliun atau turun sebesar Rp1,3 triliun dari tahun sebelumnya.
Kemudian Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang dibiayai langsung oleh jemaah haji sebesar Rp55.431.750 atau sebesar 62% yang dialokasikan untuk biaya penerbangan, akomodasi di Makkah dan Madinah, biaya hidup. Dengan keputusan tersebut maka Bipih 1446 H/2025 M turun sebesar Rp614.420 dari Bipih tahun lalu.
Meski begitu Fraksi NasDem mendorong transparansi komponen BPIH sehingga tidak ada lagi laporan kasus jemaah haji yang tidak terlayani dengan baik. Maka diperlukan peningkatan pengawasan di setiap tahapannya.
"Setelah mengikuti dinamika pembahasan dan menganalisis ibadah haji 1446 H/2025 M maka fraksi NasDem menyatakan dapat menerima dan menyetujui BPIH 1446 H/2025 M sebesar Rp89 juta per jemaah," ujar dia.
Sementara itu, Anggota Komisi VIII DPR RI Fraksi Golkar Aprozi Alam berharap penurunan BPIH tidak tidak mengurangi kualitas pelayanan jemaah.
"Besarnya komponen biaya yang bersumber dari nilai manfaat hendaknya menjaga keberlanjutan jemaah haji. Di samping itu, harus juga menjaga prinsip penyelenggaraan haji di tahun berikutnya," ungkapnya.
Pada pelayanan di Arab Saudi baik akomodasi harus sesuai standar hotel di Makkah dan Madinah dengan memperhatikan keamanan, kesehatan, kelayakan, dan kenyamanan.
"Kemudian akses di Masjidil Haram dengan akses paling jauh 4.500 meter atau satu kali rute bus. Tidak lupa juga pentingnya pengawasan internal BPIH secara maksimal," pungkasnya. (Iam/M-3)
Pemerintah Indonesia diminta berhati-hati dalam transfer data pribadi warga negara Indonesia (WNI) yang disebut menjadi bagian dari kesepakatan dagang Indonesia-Amerika Serikat (AS)
ANGGOTA Komisi XII DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Irsan Sosiawan Gading mendorong evaluasi menyeluruh atas aktivitas tambang nikel Raja Ampat oleh PT Gag Nikel.
Pembentukan entitas usaha yang tidak relevan dengan inti bisnis justru menggerus ruang usaha bagi para pengusaha lokal berkategori UMKM.
Rudianto memahami banyak pihak yang menginginkan kehadiran RUU Perampasan Aset. Karena penting dalam upaya pemberantasan korupsi belum tuntas sampai ke akar.
Menurut Sahroni, pertemuan itu tidak masalah. Namun, yang menjadi masalah ialah pertemuan itu diunggah ke media sosial.
ANGGOTA Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai NasDem, Amelia Anggraini, mengapresiasi Panglima TNI yang menegaskan tentang prajurit TNI yang harusmundur jika isi jabatan sipil.
KPK sebelumnya menerima lima laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya menyasarkan eks Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.
WACANApenyelenggaraan haji jalur laut tengah mengemuka. Wacana haji jalur laut disebut sebagai hal yang bukan tidak mungkin untuk dilaksanakan. Namun, membutuhkan persiapan matang,
Festival Kerukunan di Desa Pabuaran, Kerukunan bukan Proyek Elite
MAJELIS Masyayikh menyelenggarakan Uji Publik Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal dan Eksternal (SPMI–SPME) untuk Pendidikan Pesantren Jalur Nonformal
Dalam masa transisi tersebut BPH RI juga terus berkoordinasi dengan Kementerian Agama yang juga mencakup tentang fasilitas dan infrastruktur penunjang penyelenggaraan ibadah haji.
MENTERI Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membenarkan adanya rencana agar penyelenggaraan haji dan umrah ke depan berada di bawah Badan Penyelenggara (BP) Haji.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved