Kamis 27 Oktober 2022, 18:11 WIB

Komnas HAM: Harus ada pihak Bertanggung jawab dalam Kasus Gagal Ginjal

Mediaindonesia | Humaniora
Komnas HAM: Harus ada pihak Bertanggung jawab dalam Kasus Gagal Ginjal

MI/RAMDANI
Tulisan pemberitahuan perihal penghentian sementara penjualan obat sirop di apotek Wisnu, Ciledug, Kota Tangerang, Banten

 

KOMISI Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI menegaskan harus ada pihak yang bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menelan korban jiwa  ratusan anak di Indonesia.

"Karena ini bisa disebut kasus kejadian luar biasa, maka harus ada yang bertanggung jawab atas peristiwa ini," kata Wakil Ketua Internal Komnas HAM RI Munafrizal Manan di Jakarta, hari ini.

Komnas HAM mendukung dan mendorong setiap pihak yang terlibat atau terindikasi melanggar unsur pidana maka harus bertanggung jawab, paparnya.

Kementerian Kesehatan menyebutkan hingga Rabu (26/10) kasus gangguan ginjal akut progresif atipikal di Tanah Air telah mencapai 269 kasus. Angka itu bertambah 18 kasus jika dibandingkan dua hari sebelumnya.

Dalam kasus tersebut, Komnas HAM sependapat dengan Presiden Joko Widodo yang menyarankan agar para korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit dibebaskan dari biaya perawatan.

Baca juga: BPIP Manfaatkan Media Sosial untuk Pertahankan Pancasila

Tidak hanya itu, katanya, bagi keluarga korban kasus gagal ginjal akut yang anaknya meninggal dunia, Komnas HAM berpandangan pemerintah atau kementerian/lembaga terkait sebaiknya memberikan santunan.

Komnas HAM meminta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) agar selalu menyampaikan perkembangan atau informasi kepada publik karena hal itu menyangkut hak masyarakat luas.

"Kami berharap penyampaian setransparan mungkin dan apa adanya tanpa ditutupi," ujarnya.

Komnas HAM mengaku prihatin atas kasus gagal ginjal akut yang diduga menyebabkan meninggalnya ratusan anak di Indonesia, katanya.

Sebagai lembaga yang fokus di bidang HAM, ia menegaskan pihak-pihak terkait harus memperhatikan aspek keselamatan anak. "Ini menyangkut hak hidup, hak kesehatan, dan hak jaminan sosial," ujarnya.(OL-4)

Baca Juga

MI/HO

Lestarikan Budaya Nusantara, TNI AL Adakan Pagerlaran Wayang Orang

👤mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 09:24 WIB
Pagelaran Pandowo Boyong itu rencananya akan dilaksanakan di Teater Jakarta, Taman Ismail Marzuki, Kamis (15/12)...
Dok. DPR RI

Revisi UU Pengolahan Sampah Diperlukan untuk Akomodasi Peran Swasta

👤Mediaindonesia.com 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 08:59 WIB
Selain soal kontribusi investor swasta, ada hal lain yang perlu direvisi pada UU No. 18 Tahun 2008 ini. Terutama berkaitan dengan insentif,...
ANTARA/Rezza Estily

Mengenal Pupuk Organik Beserta Jenis, Kelebihan, dan Kekurangannya

👤Joan Imanuella Hanna Pangemanan 🕔Sabtu 10 Desember 2022, 08:30 WIB
Pupuk organik adalah salah satu jenis pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup, seperti pelapukan sisa -sisa tanaman, hewan, dan...

E-Paper Media Indonesia

Baca E-Paper

Berita Terkini

Selengkapnya

BenihBaik.com

Selengkapnya

MG News

Selengkapnya

Berita Populer

Selengkapnya

Berita Weekend

Selengkapnya