Tingkat Proteksionisme Indonesia Tinggi Bikin Perdagangan Terhambat

Dalam peluncuran International Trade Barrier Index (TBI) 2025, Indonesia disebut memiliki proteksionisme perdagangan yang tinggi. Indonesia menempati peringkat ke-122 secara global dan paling rendah dalam keterbukaan perdagangan di kawasan Asia Tenggara. TBI merupakan indeks global yang membandingkan tingkat keterbukaan dan hambatan perdagangan di seluruh dunia. 

Di kawasan ASEAN, peringkat Indonesia lebih rendah dibanding Vietnam dengan urutan 117 dan Thailand di peringkat ke 118. Di luar kawasan itu, Tiongkok menempati urutan 114. Hal ini disampaikan policy analyst Tholos Foundation Philip Thompson saat acara Innovation Summit Southeast Asia 2025 di Jakarta, Selasa (6/5).

"Seperti yang bisa diduga, Singapura berada di posisi teratas. Amerika Serikat berada di sekitar peringkat 61. Sementara, Indonesia menempati posisi rendah," ungkapnya. 

Baca juga : Pelemahan IHSG Diperkirakan Terus Berlanjut, Apa Bisa Rebound?

Philip menyampaikan wilayah dengan pendapatan tinggi seperti Eropa Barat umumnya menerapkan tarif impor yang rendah untuk mendorong perdagangan bebas. Sebaliknya, negara-negara di Asia Tenggara, khususnya Indonesia, cenderung menetapkan kebijakan perdagangan yang lebih ketat. Kasus ini terlihat dari pelarangan sementara iPhone 16 di Indonesia karena Apple Inc tidak memenuhi syarat tingkat komponen dalam negeri (TKDN).

"Contoh yang menonjol dari (proteksionisme) hal ini adalah dampak pemasaran iPhone di Indonesia," ucapnya. 

Philip menyebut fenomena seperti pembatasan terhadap iPhone atau chip semikonduktor yang dibuat khusus untuk pasar tertentu menunjukkan hambatan perdagangan kini meluas hingga ke sektor teknologi tinggi. Dia juga menilai banyak hambatan yang dihadapi Indonesia sebenarnya berasal dari isi perjanjian dagangnya sendiri. 

Baca juga : KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan TPP Impor Pakaian asal Tiongkok

"Dengan memperluas jumlah garis tarif bebas bea, Indonesia bisa meningkatkan skor keterbukaan perdagangannya secara signifikan," katanya.

Dalam kesempatan sama, Ashok Kaul yang merupakan senior konsultan dari Roland Berger menuturkan, Indonesia juga memiliki sejumlah hambatan non-tarif yang tinggi. Seperti, penggunaan safeguards atau tindakan perlindungan impor yang seharusnya bersifat sementara namun justru berlangsung lama. 

"Hambatan ini banyak diterapkan di sektor tekstil, pakaian, dan keramik," tuturnya. 

Baca juga : Pemerintah AS Sebut Perang Tarif dengan Tiongkok Tak Efektif

Perdagangan Indonesia Banyak Beban

Di era perdagangan digital, Indonesia juga disebut memiliki pembatasan yang di atas rata-rata. Meski tidak sebesar Tiongkok atau Uni Eropa, regulasi digital Indonesia dianggap menambah beban dalam iklim perdagangan.

Ashok menyarankan agar pemerintah Indonesia lebih banyak menetapkan lini tarif bebas bea untuk produk-produk yang tidak diproduksi di dalam negeri. 

“Jika tidak diproduksi di sini, kenapa masih dikenakan tarif? Ini langkah mudah yang bisa langsung menurunkan tarif rata-rata nasional,” katanya.

Baca juga : Bea Cukai Diseminasikan Aturan dan Kemudahan Terbaru di Bidang Kepabeanan

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Fithra Faisal Hastiadi menambahkan yang terpenting untuk menurunkan hambatan perdagangan ialah desain kebijakan yang tepat. 

Menurutnya, banyak insentif yang telah diberikan pemerintah, tetapi implementasinya seringkali naik turun. Oleh karena itu, katanya, penting untuk tidak menumpuk semua insentif di satu tempat, melainkan melihatnya secara lebih menyeluruh.

"Masalahnya bukan pada kurangnya insentif, tetapi pada desain kebijakan dan pelaksanaannya yang tidak tepat," ucapnya. 

Fithra juga menyoroti pentingnya mempertimbangkan hubungan dengan mitra dagang. Jika kebijakan yang ditetapkan tidak proindustri, mitra dagang bisa merespons dengan menaikkan tarif. Dia meyakini dengan multilateralisme dan konsensus yang lebih luas akan sangat dibutuhkan untuk menguatkan hubungan perdagangan.

"Meskipun kita berada di era di mana sistem berbasis aturan sudah dihancurkan Donald Trump, tapi di masa depan kita masih perlu menyerukan multilateralisme," tutupnya. (E-3)