Tarif Nol Persen Bea Masuk Kedelai AS, Mendag: Industri Justru Diuntungkan

PEMERINTAH memastikan kebijakan tarif 0% untuk sejumlah produk pertanian asal Amerika Serikat tidak akan mengguncang industri nasional. Namun di tengah ketergantungan bahan baku impor, langkah ini sekaligus menegaskan realitas, rantai pasok pangan Indonesia masih bertumpu pada pasar global.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa komoditas yang mendapat fasilitas tarif nol%, seperti kedelai, gandum, dan kapas, bukanlah produk yang diproduksi secara memadai di dalam negeri. Karena itu, kebijakan ini dinilai justru melindungi industri, bukan sebaliknya.

“Sebagian besar itu bahan baku yang memang kita butuhkan. Kedelai kita impor terbesar dari Amerika. Gandum juga kita butuh dalam jumlah besar. Kalau tidak dipermudah, justru industri kita yang susah,” ujar Budi dilansir dari Antara, Jumat (20/2).

Baca juga : Pelemahan IHSG Diperkirakan Terus Berlanjut, Apa Bisa Rebound?

Jaga Biaya Produksi, Redam Harga Pangan

Menurut Budi, pembebasan tarif impor akan memangkas ongkos produksi industri makanan dan minuman. Logikanya sederhana, bahan baku lebih murah berarti harga produk akhir bisa ditekan.

Jika harga kedelai dan gandum melonjak akibat beban tarif, maka efek berantainya akan terasa langsung pada harga tahu, tempe, hingga mi instan, produk yang menjadi konsumsi harian masyarakat.

“Kalau bahan baku mahal, harga makanan ikut mahal. Caranya supaya murah ya dipermudah,” tegasnya.

Baca juga : Firman Soebagyo Kecam Impor Garam Australia, Sebut Ancam Petani dan Kedaulatan Pangan

Pernyataan ini sejalan dengan penjelasan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia menyebut kebijakan tarif nol persen dalam kerangka Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan AS ditujukan untuk menjaga daya beli masyarakat. Produk turunan kedelai dan gandum dipastikan tidak akan menanggung beban biaya tambahan dari kebijakan perdagangan tersebut.

Realitas Ketergantungan Impor

Di balik argumen efisiensi, kebijakan ini kembali menyoroti persoalan klasik, rendahnya produksi kedelai domestik dan nihilnya produksi gandum di dalam negeri. Indonesia masih bergantung pada impor untuk memenuhi kebutuhan industri makanan nasional.

Langkah tarif nol persen dinilai rasional dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan. Namun dalam jangka panjang, ketergantungan ini berpotensi menjadi tantangan struktural jika tidak diimbangi dengan penguatan produksi substitusi dalam negeri.

Pemerintah menegaskan, kebijakan ini bukan ancaman bagi industri nasional karena menyasar bahan baku yang memang belum mampu dipenuhi dari produksi domestik. Fokusnya adalah memastikan industri tetap beroperasi dengan biaya kompetitif, sekaligus menjaga harga pangan tetap terkendali di tengah tekanan global.

Dengan kesepakatan ART, Indonesia memilih strategi pragmatis, mengamankan pasokan dan harga hari ini, sembari menghadapi pekerjaan rumah besar soal kemandirian bahan baku di masa depan. (Z-10)