Headline
Kemenu RI menaikkan status di KBRI Teheran menjadi siaga 1.
PRESIDEN Amerika Serikat (AS) Joe Biden belum memutuskan untuk memangkas kebijakan perang tarif bea masuk barang asal Tiongkok.
Kebijakan yang dibuat pada masa Presiden Donald Trump tidak memberikan manfaat untuk perekonomian.
"Pemerintah meyakini tarif yang dikenakan selama perang dagang di bawah mantan presiden Donald Trump tidak berfungsi, tetapi Biden belum memutuskan langkah selanjutnya," kata Juru Bicara Dewan Keamanan Nasional AS, John Kirby.
Menurut Kirby, Presiden Biden berupaya memperbaiki hubungan perdagangan dengan Tiongkok. Termasuk akan meninjau ulang semua kebijakan yang telah dibuat di era Trump.
Baca juga: Rusia Batasi Suplai Gas ke Negara Pendukung Ukraina, Eropa Terancam Resesi
"Dia (Biden) menginginkan peninjauan tarif yang ada untuk memastikan bahwa tarif itu selaras dengan prioritas ekonomi strategis kami, bahwa tarif itu adalah kepentingan nasional terbaik kami, dan sejujurnya, kepentingan terbaik rakyat Amerika, tetapi dia belum melakukannya. Biden belum membuat keputusan," papar Kirby.
Ia mengatakan Biden telah membuat tim khusus untuk mengevaluasi kebijakan tarif bea masuk barang asal Tiongkok.
"Dia (Biden) sedang mengerjakan ini dengan timnya. Biden tidak senang dengan tarif yang mengenakan bea 25% pada miliaran dolar impor Tiongkok sebagai pembalasan atas praktik perdagangan Beijing yang tidak adil," jelasnya.
"Kami percaya bahwa tarif yang diberlakukan oleh pendahulunya dirancang dengan buruk. Kami percaya bahwa tarif itu telah meningkatkan biaya untuk keluarga Amerika dan usaha kecil, serta peternak," ucapnya.
"Dan itu, Anda tahu, tanpa benar-benar mengatasi beberapa praktik perdagangan Tiongkok yang berbahaya," kata Kirby.
Biden akan menggelar pembicaraan dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping melalui sambungan telepon minggu ini. Namun belum ada jadwal pasti mengenai waktunya.
Pembicaraan ini akan menjadi yang kelima kalinya antara Xi dan Biden sejak 2021. Agenda ini menunjukkan hubungan AS Tiongkok sebagai salah satu hubungan bilateral paling penting di dunia.
Kirby mengatakan Biden dan Xi akan membahas banyak isu.
"Semuanya mulai dari ketegangan di Taiwan, hingga perang di Ukraina, serta bagaimana kita mengelola persaingan dengan lebih baik di antara kita. dua negara, tentu dalam bidang ekonomi," jelasnya. (AFP/Cah/OL-09)
DUTA Besar Turki untuk Indonesia Talip Kucukcan dan Anggota Parlemen Majelis Agung Turki Serkan Bayram menyambangi NasDem Tower, DPP Partai NasDem, Jakarta, pada Jumat, (13/6).
Kesepakatan IEU-CEPA menjadi peluang strategis bagi Indonesia melakukan pengalihan perdagangan di tengah dinamika kebijakan tarif impor Amerika Serikat (AS)
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto bertemu United States Trade Representative Jamieson Greer dalam MCM OECD 2025 di Paris untuk memperkuat kerja sama perdagangan.
Investasi Indonesia ke Amerika Serikat bisa menjadi salah satu pilihan menghadapi kebijakan tarif resiprokal presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump.
Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memandang nilai perdagangan bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat (AS) berpotensi menembus US$120 miliar.
Indonesia menempati peringkat ke-122 secara global dan paling rendah dalam keterbukaan perdagangan di kawasan Asia Tenggara.
PADA April 2025, kinerja ekspor Indonesia mengalami penurunan cukup tajam secara bulanan (month to month), meskipun secara tahunan masih mencatatkan pertumbuhan.
SURPLUS perdagangan Indonesia April 2025 tercatat hanya sebesar US$160 juta, penurunan tajam dipicu lonjakan signifikan nilai impor nonmigas,
Neraca perdagangan Indonesia pada April tercatat surplus sebesar US$160 juta. Kendati surplus, angka ini turun drastis dibandingkan capaian pada Maret 2025 yang mencapai US$4,33 miliar.
PRESIDEN RI Prabowo Subianto mengungkapkan besaran impor migas Indonesia bisa mencapai US$40 miliar per tahun.
Batas minimum tingkat komponen dalam negeri (TKDN) 25% memberikan karpet merah bagi produk-produk impor.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved