Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
PENGUSAHA Pertashop yang tergabung dalam tiga asosiasi geruduk Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu (10/7). Asosiasi tersebut, yakni Paguyuban Pengusaha Pertashop Jateng-DIY (P2PJD), Serikat Pengusaha Retail Indonesia Minyak dan Gas (Sprindo Migas) dan Himpunan Pengusaha Pertashop Indonesia (HIPSI).
Ketua panitia aksi, Gunadi Broto Sudarmo, menerangkan, pihaknya menagih janji Komisi VII yang tahun 2023 terkait disparitas harga BBM. Gunadi pun siap melakukan aksi lebih besar jika tuntutannya tetap tidak digubris oleh DPR.
“Apabila aksi ini belum mendapat tanggapan yang baik, kami siap untuk menjalankan aksi selanjutnya yang lebih besar dan akan kami lakukan di istana,” tegas Gunadi.
Baca juga : Tolak Pertashop Jual Pertalite, DPR: Kacaukan Pasar
Gunadi pun membeberkan alasan pihaknya melakukan demo lantaran banyaknya pengusaha Pertashop yang mengalami kebangkrutan. Hal ini terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah terhadap persoalan yang selama ini dialami pengusaha Pertashop.
“Kami sudah dua tahun terbengkalai, tidak ada respon yang positif baik dari Pertamina maupun pemerintah, maupun perwakilan kita di DPR RI,” ujar Gunadi di lokasi.
“Kenyataannya Pertashop secara nasional banyak yang tutup, Pertashop ini merupakan program pemerintah, kenapa kami yang dijadikan korban,” paparnya.
Baca juga : Anggota Komisi VI DPR Ingatkan Distribusi Energi Harus Dikelola dengan Baik
Sementara itu, Ketua Umum Sprindo Migas, Subhan Ali Yusuf, menjabarkan, sedikitnya ada lebih dari 4000 pengusaha Pertashop yang telah mengalami kebangkrutan.
Indikator kebangkrutan sendiri dilihat dari total penjualannya yang tidak melebihi 400 liter perhari. Hal ini membuat banyak pengusaha Pertashop yang terlilit utang oleh bank akibat pemasukan yang tidak sebanding.
“Terkait angka yang bangkrut itu cukup banyak, sekitar 71 persen dari total 6.500 Pertashop di seluruh indonesia, jadi kira-kira itu sekitar 4,600, bangkrut disini bisa kita katakan rugi yang penjualannya di bawah 400 liter perhari,” ucapnya.
Sekretaris Aksi, Satya Prapanca, menilai bahwa Pertashop sebenarnya program yang sangat bagus. Sebab memiliki cita-cita yang mulia untuk mendistribusikan BBM ke semua pelosok. Hanya saja ada kekuarangan dalam segi implementasinya.
“Tapi implementasinya sangat berantakan, kita tidak tahu sebenarnya mekanisme yang terjadi seperti apa, ada ketidaksinkronan antar instansi. Jadi tolonglah stop membodohi masyarakat, mari benahi, kalau memang memiliki keinginan untuk memperbaiki negeri ini mari kembalikan kemuliaan itu,” tandas Satya. (Z-8)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved