Headline
Pemerintah merevisi berbagai aturan untuk mempermudah investasi.
Hingga April 2024, total kewajiban pemerintah tercatat mencapai Rp10.269 triliun.
DISTRIBUSI bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke berbagai wilayah yang sangat sulit dijangkau secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Jalur distribusi tersebut juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit.
Demikian pandangan anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan merespons upaya Pertamina memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. “Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim, Kamis (27/6).
Menurut dia, upaya dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok Nusantara merupakan tantangan tersendiri. “Distribusi energi yang dilakukan saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit) sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.”
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas, Jamin Kelancaran Distribusi Energi Selama Nataru
Nasim pun tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun, sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terang dia, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi dan pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. “Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” ujarnya.
Berbagai upaya Pertamina juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. “Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi.”
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga : Gas Melon Mahal dan Langka, DPR Minta Pertamina Atasi Masalah Distribusi
“Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” ucap Riva.
Untuk SPBU reguler, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU, kemudian Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampai ke desa-desa. Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi harga, menurut Riva, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya distribusi yang dilakukan sangatlah beragam. “Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," tandasnya. (Ant/J-2)
Lulus SMA, gadis itu melanjutkan kuliah di Universitas Indonesia dan University of Groningen di Negeri Belanda.
Pentingnya posyandu harus mandiri, untuk memberikan contoh makanan tambahan kepada warga sebagai bagian dari edukasi.
Ayep Zaki meresmikan Jalan Pemukiman RW 01 Desa Purwasari, Kecamatan Cicurug, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat.
Netralitas ASN menjadi salah satu hal yang terus diawasi pada konteks kepemiluan.
Terdapat dua opsi yang dipertimbangkan oleh Kementerian PUPR untuk menyelesaikan perbaikan Tol Bocimi.
Mampukah dia mengembalikan dan menjaga kepercayaan itu? Apa yang harus dia lakukan?
Bright Gas memiliki keunggulan yaitu teknologi Double Spindle Valve System (DSVP), sehingga keamanan tabung itu lebih terjaga
Sebanyak 12 tim startup hasil kurasi melakukan presentasi bisnis di hadapan para juri ahli inovasi di Kampus ITB Bandung, Kamis (23/11).
Pertamina Patra Niaga memastikan pemenuhan kebutuhan energi masyarakat selama periode Ramadan dan Idul Fitri 1445 H secara optimal.
Pertamina Patra Niaga telah memasarkan produk bitumen untuk mendukung proyek pemeliharaan rutin Suku Dinas (Sudin) Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan.
Dengan sistem MAP ini bisa tahu kebutuhan real di lapangan seperti apa. Kalau ada indikasi penyalahgunaan, pemerintah maupun Pertamina bisa melacak
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved