Headline
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Diskon transportasi hingga 30%, bantuan pangan, dan sistem kerja fleksibel bergulir.
Kumpulan Berita DPR RI
DISTRIBUSI bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi ke berbagai wilayah yang sangat sulit dijangkau secara bisnis sebenarnya tidak menguntungkan. Jalur distribusi tersebut juga dinilai sebagai jalur terkompleks dan sangat rumit.
Demikian pandangan anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan merespons upaya Pertamina memperluas jangkauan distribusi sampai ke pelosok Tanah Air. “Saya mengapresiasi upaya Pertamina yang terus memperluas outlet BBM nonsubsidi. Hal ini akan memudahkan akses energi sehingga masyarakat di wilayah pelosok pun dapat menikmati BBM berkualitas,” kata Nasim, Kamis (27/6).
Menurut dia, upaya dalam melayani kebutuhan BBM mulai dari perkotaan, pedesaan hingga pelosok Nusantara merupakan tantangan tersendiri. “Distribusi energi yang dilakukan saat ini merupakan jalur terkompleks (rumit) sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya.”
Baca juga : Pertamina Patra Niaga Aktifkan Satgas, Jamin Kelancaran Distribusi Energi Selama Nataru
Nasim pun tidak menepis bahwa jangkauan distribusi Pertamina hingga ke wilayah terpencil tidak seluruhnya menguntungkan dari sisi bisnis. Namun, sesuai amanah UU Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, terang dia, BUMN seperti Pertamina memang harus menjalankan peran sebagai entitas bisnis di satu sisi dan pada saat bersamaan harus melaksanakan fungsi pelayanan publik yang tidak hanya mempertimbangkan aspek komersial. “Hal itu tentu berbeda dengan swasta,” ujarnya.
Berbagai upaya Pertamina juga berperan penting dalam menjaga ketahanan energi sekaligus menggerakkan roda ekonomi di seluruh penjuru Tanah Air. “Salah satu peran strategis Pertamina saat ini adalah menjaga ketahanan energi Indonesia dengan tetap menjaga pasokan, mengikuti peningkatan kebutuhan energi.”
Terkait distribusi hingga ke pelosok, Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan menuturkan hal ini adalah bentuk komitmen perusahaan dalam menyediakan akses energi yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Baca juga : Gas Melon Mahal dan Langka, DPR Minta Pertamina Atasi Masalah Distribusi
“Saat ini ada lebih dari 14 ribu lembaga penyalur BBM yang Pertamina Patra Niaga kelola dan ini tersebar diseluruh wilayah baik perkotaan hingga pelosok desa. Ini bagian dari keadilan energi, aksesibilitas dan kemudahan masyarakat mendapatkan BBM,” ucap Riva.
Untuk SPBU reguler, saat ini terdapat lebih dari 6.300 SPBU, kemudian Pertashop sudah lebih dari 6.600 outlet yang tersebar sampai ke desa-desa. Pertamina Patra Niaga juga mengelola lebih dari 400 SPBU nelayan.
Dari segi harga, menurut Riva, Pertamina Patra Niaga menyalurkan BBM dengan harga yang terjangkau, meskipun dalam prosesnya distribusi yang dilakukan sangatlah beragam. “Selain accessibility, kami juga terus mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas perekonomian dengan memberikan harga BBM nonsubsidi yang paling kompetitif," tandasnya. (Ant/J-2)
Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mendesak pemerintah segera mengevakuasi WNI kru kapal yang terkatung hampir setahun di lepas pantai Afrika tanpa kepastian upah dan nasib.
Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie menilai reformasi Polri tak bisa instan karena 30 aturan internal perlu dibenahi.
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyoroti penghapusan 11 juta peserta PBI BPJS dan meminta penonaktifan tidak mendadak serta disertai sosialisasi.
DPR RI memastikan layanan kesehatan peserta PBI BPJS tetap berjalan selama 3 bulan ke depan meski ada penonaktifan, dengan iuran ditanggung pemerintah.
Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menyoroti belum optimalnya penyerapan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.
Abdullah juga mengaitkan temuan ini dengan aksi KPK sebelumnya yang menjaring pegawai Bea Cukai di Jakarta dan Lampung terkait kasus dugaan korupsi importasi.
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan seluruh kapal milik PT Pertamina harus dibangun di galangan kapal dalam negeri.
Kerry Adrianto Riza, saksi mahkota dalam kasus korupsi tata kelola minyak, membantah tekanan dari ayahnya atau Irawan Prakoso terkait kontrak sewa terminal BBM OTM dengan Pertamina.
Saksi mahkota Kerry Adrianto Riza mengungkap Pertamina memperoleh manfaat hingga Rp 17 triliun dari penyewaan Terminal BBM OTM.
PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java (PHE ONWJ) menunjukkan respons cepat dalam menghadapi dua situasi darurat di perairan lepas pantai Jawa Barat dalam kurun sepekan.
Moody’s Ratings menurunkan outlook 7 emiten Indonesia menjadi negatif, termasuk TLKM, ICBP, dan UNTR. Simak daftar lengkap emiten yang terdampak di sini.
Nilainya mencapai lebih dari Rp 17 triliun jika dikonversikan dalam kurs Rupiah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved