Headline
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
Sebagian besar pemandu di Gunung Rinjadi belum besertifikat.
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku keberatan apabila pemerintah mengizinkan PT Pertamina menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop).
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah baru yaitu maraknya tindak penyelewengan alokasi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Pertashop hanya menjual BBM pertamax series.
Seperti diketahui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, pekan lalu, Gabungan Pengusaha Pertashop mengeluhkan minimnya nilai transaksi di gerai yang mereka kelola. Mereka usul agar pemerintah mengizinkan Pertashop menjual pertalite.
Baca juga : Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas Pertalite
"Saya tidak setuju dengan permintaan pengusaha itu. Jika terealiaasi, kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah dan Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan, katanya, mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual pertalite dengan harga nonsubisidi.
Mulyanto usul agar pemerintah memperkecil selisih harga jual pertalite dan pertamax. Caranya dengan menurunkan harga jual BBM dengan nilai oktan (RON) 92 atau pertamax.
Baca juga : Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran
"Apalagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertalite menjadi tertarik beralih menggunakan pertamax yang sekarang banyak tersedia di Pertashop," jelasnya.
Mulyanto mempertanyakan kebijakan yang dijalankan Pertamina yang menyebut ada tren penurunan pada permintaan pertalite. Namun, di satu sisi ada keluhan dari pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengaku rugi menjual pertamax.
"Kalau Pertamina bilang permintaan Pertalite terus turun tapi, dari pengusaha Pertashop mengatakan penjualan Pertamax di tokonya sangat minim, maka bisa disebut ada keanehan," ucapnya.
Baca juga : DPR: Pemerintah Harus Lakukan Perhitungan Akurat Soal Subsidi BBM
"Sebab bagaimana mungkin permintaan semua produk turun sementara kegiatan masyarakat terus meningkat. Kalau begitu ada pihak tertentu yang coba memanipulasi data," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Legislator: Penggunaan Aplikasi Pertamina untuk BBM Subsidi Sudah Adil
GUBERNUR Kalimantan Timur H Rudy Mas’ud melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) di Kota Samarinda,
Satreskrim Polres Brebes, Jawa Tengah, berhasil mengungkap kasus dugaan penyalahgunaan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite (RON 90) di Desa Karangmalang, Brebes
SATUAN reserse kriminal Polrestabes Medan menyegel dan menutup satu stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) nagalan 14.201.135 di Jalan Flamboyan Raya, Kota Medan, Sumatra Utara.
Perusahaan minyak dan gas (migas) Shell Indonesia menaikkan harga untuk sebagian besar jenis produk bahan bakar minyak (BBM)-nya.
Masyarakat berhak mendapatkan kompensasi dari kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang PT Pertamina (persero).
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejagung, Abdul Qohar, menegaskan bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini tidak akan luput dari pemeriksaan.
Disparitas harga antara pertamax dan pertalite yang semakin menyempit itu dapat mengalihkan perhatian konsumen dalam mendapatkan BBM.
Ribuan pemilik Pertashop gulung tikar, tagih janji disparitas harga BBM ke DPR
Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) ingin memperjuangkan kesetaraan harga bahan bakar dan dapat menjual bahan bakar subsidi atau pertalite.
Sebagai program kemitraan Pertamina, Pertashop memang legal karena menjadi lembaga penyalur resmi sekaligus kepanjangan tangan Pertamina yang menjangkau langsung ke masyarakat.
Dengan Pertashop, masyarakat desa dan kawasan terpencil memiliki akses terhadap BBM sebagai komoditas primer, sehingga hal itu menunjukkan negara dan BUMN hadir untuk memberikan energi.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved