Headline
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Taksiran kerugian itu belum yang diderita masyarakat, termasuk para pelaku usaha.
Kumpulan Berita DPR RI
ANGGOTA Komisi VII DPR RI Mulyanto mengaku keberatan apabila pemerintah mengizinkan PT Pertamina menjual bahan bakar minyak (BBM) jenis pertalite di Pertamina Shop (Pertashop).
Menurutnya, kebijakan tersebut bisa menimbulkan masalah baru yaitu maraknya tindak penyelewengan alokasi BBM bersubsidi bagi masyarakat yang membutuhkan. Pasalnya, Pertashop hanya menjual BBM pertamax series.
Seperti diketahui dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, pekan lalu, Gabungan Pengusaha Pertashop mengeluhkan minimnya nilai transaksi di gerai yang mereka kelola. Mereka usul agar pemerintah mengizinkan Pertashop menjual pertalite.
Baca juga : Pemerintah Harus Perhatikan Keluhan Masyarakat Terkait Kualitas Pertalite
"Saya tidak setuju dengan permintaan pengusaha itu. Jika terealiaasi, kebijakan ini akan mengacaukan pasar dan mengganggu pasokan pertalite di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU)," ujar Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (18/7).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mendorong pemerintah dan Pertamina mencari solusi lain untuk membantu pengusaha Pertashop. Jangan, katanya, mengambil jalan pintas dengan mengizinkan Pertashop menjual pertalite dengan harga nonsubisidi.
Mulyanto usul agar pemerintah memperkecil selisih harga jual pertalite dan pertamax. Caranya dengan menurunkan harga jual BBM dengan nilai oktan (RON) 92 atau pertamax.
Baca juga : Banggar DPR Setuju Pengalihan Subsidi BBM Agar Tepat Sasaran
"Apalagi saat ini harga minyak mentah dunia sedang anjlok. Masyarakat yang sebelumnya menggunakan pertalite menjadi tertarik beralih menggunakan pertamax yang sekarang banyak tersedia di Pertashop," jelasnya.
Mulyanto mempertanyakan kebijakan yang dijalankan Pertamina yang menyebut ada tren penurunan pada permintaan pertalite. Namun, di satu sisi ada keluhan dari pengusaha Pertashop Jawa Tengah dan DI Yogyakarta yang mengaku rugi menjual pertamax.
"Kalau Pertamina bilang permintaan Pertalite terus turun tapi, dari pengusaha Pertashop mengatakan penjualan Pertamax di tokonya sangat minim, maka bisa disebut ada keanehan," ucapnya.
Baca juga : DPR: Pemerintah Harus Lakukan Perhitungan Akurat Soal Subsidi BBM
"Sebab bagaimana mungkin permintaan semua produk turun sementara kegiatan masyarakat terus meningkat. Kalau begitu ada pihak tertentu yang coba memanipulasi data," pungkasnya. (Z-4)
Baca juga : Legislator: Penggunaan Aplikasi Pertamina untuk BBM Subsidi Sudah Adil
Mendukung penanganan bencana pada masa tanggap darurat, BPH Migas memberikan keringanan pembelian solar dan pertalite di Aceh, dengan pembebasan barcode.
Anggota Komisi VI DPR Khilmi meminta masyarakat tidak mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya seperti kasus Pertalite yang dicampur air di Jawa Timur.
Sejumlah warga di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel) yang mengeluh motor rusak setelah diisi Pertalite.
PERTAMINA Patra Niaga Regional Jatimbalinus memperpanjang posko aduan terkait kendaraan yang 'brebet' atau mogok usai mengisi BBM jenis pertalite, hingga 10 November 2025 mendatang.
DPR RI akan memanggil pemerintah dan Pertamina menyusul laporan kendaraan yang mogok atau motor brebet setelah mengisi bahan bakar jenis Pertalite di Jawa Timur.
Upaya menjaga mutu bahan bakar minyak (BBM) dan pelayanan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) terus diperkuat.
Disparitas harga antara pertamax dan pertalite yang semakin menyempit itu dapat mengalihkan perhatian konsumen dalam mendapatkan BBM.
Ribuan pemilik Pertashop gulung tikar, tagih janji disparitas harga BBM ke DPR
Himpunan Pertashop Merah Putih Indonesia (HPMPI) ingin memperjuangkan kesetaraan harga bahan bakar dan dapat menjual bahan bakar subsidi atau pertalite.
Sebagai program kemitraan Pertamina, Pertashop memang legal karena menjadi lembaga penyalur resmi sekaligus kepanjangan tangan Pertamina yang menjangkau langsung ke masyarakat.
Dengan Pertashop, masyarakat desa dan kawasan terpencil memiliki akses terhadap BBM sebagai komoditas primer, sehingga hal itu menunjukkan negara dan BUMN hadir untuk memberikan energi.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved