ANGGOTA Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mendorong pemerintah dalam hal mencabut atau mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus melakukan hitung-hitungan yang akurat mengenai subsidi BBM.
Menurutnya, perhitungan tersebut harus dimulai dari harga pokok bensin dan juga harus diperjelas dengan perhitungan yang digunakan, misalnya menggunakan hitungan actual cost atau market/opportunity cost.
"Ini harus ada perhitungan yang akurat dan jelas, karena masih banyak masyarakat yang menilai harga pokok BBM belum pernah diurai dan ditampilkan dengan jelas," kata Hendrawan Supratikno saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (27/8).
Hendrawan melanjutkan, nantinya saat harga BBM naik, keuangan negara akan mengalami surplus bahkan dapat disebut cash rich. Namun, saat ini keuangan negara terus berkurang karena sebagian uang tersebut dipergunakan untuk subsidi.
Baca juga: Hingga Kini DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Oleh sebab itu, Hendrawan menyarankan agar pemerintah melakukan transparansi keuangan, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran agar masyarakat luas bisa paham.
"Mekanisme kantung kanan (pemasukan) dan kantung kiri (pengeluaran) antara pemerintah dan Pertamina harus dibuat transparan, agar masyarakat luas dan para pengamat atau peneliti energi paham," ujarnya.
Selain itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah harus prioritaskan pembatasan BBM subsidi tanpa menaikkan harga BBM subsidi dengan menetapkan BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Lalu menertibkan penggunaan solar yang dilakukan oleh industri.
"Kalau kedua itu berhasil, maka dapat diselamatkan 60 persen dana BBM subsidi Pertalite dan 80 persen solar," ujar Fahmy.
Fahmy berharap agar kedepannya disparitas harga Pertalite dan Pertamax dapat terjaga pada Rp1.500 dan juga harus selalu melakukan evaluasi untuk penyesuaian.
"Kedepannya, disparitas harga pertalite dan pertamax harus dijaga pada kisaran Rp1.500 dan hal ini juga perlu dilakukan evaluasi harga setiap 3 bulan untuk melakukan penyesuaian," pungkasnya. (Fik/OL-09)
