Headline
Putusan MK dapat memicu deadlock constitutional.
ANGGOTA Komisi XI DPR RI Hendrawan Supratikno mengatakan, untuk mendorong pemerintah dalam hal mencabut atau mengurangi subsidi harga Bahan Bakar Minyak (BBM), pemerintah harus melakukan hitung-hitungan yang akurat mengenai subsidi BBM.
Menurutnya, perhitungan tersebut harus dimulai dari harga pokok bensin dan juga harus diperjelas dengan perhitungan yang digunakan, misalnya menggunakan hitungan actual cost atau market/opportunity cost.
"Ini harus ada perhitungan yang akurat dan jelas, karena masih banyak masyarakat yang menilai harga pokok BBM belum pernah diurai dan ditampilkan dengan jelas," kata Hendrawan Supratikno saat dihubungi Media Indonesia, Sabtu (27/8).
Hendrawan melanjutkan, nantinya saat harga BBM naik, keuangan negara akan mengalami surplus bahkan dapat disebut cash rich. Namun, saat ini keuangan negara terus berkurang karena sebagian uang tersebut dipergunakan untuk subsidi.
Baca juga: Hingga Kini DPR Belum Bahas Rencana Kenaikan Harga BBM Bersubsidi
Oleh sebab itu, Hendrawan menyarankan agar pemerintah melakukan transparansi keuangan, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran agar masyarakat luas bisa paham.
"Mekanisme kantung kanan (pemasukan) dan kantung kiri (pengeluaran) antara pemerintah dan Pertamina harus dibuat transparan, agar masyarakat luas dan para pengamat atau peneliti energi paham," ujarnya.
Selain itu, Pengamat Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhi mengatakan, pemerintah harus prioritaskan pembatasan BBM subsidi tanpa menaikkan harga BBM subsidi dengan menetapkan BBM subsidi hanya untuk sepeda motor dan angkutan umum. Lalu menertibkan penggunaan solar yang dilakukan oleh industri.
"Kalau kedua itu berhasil, maka dapat diselamatkan 60 persen dana BBM subsidi Pertalite dan 80 persen solar," ujar Fahmy.
Fahmy berharap agar kedepannya disparitas harga Pertalite dan Pertamax dapat terjaga pada Rp1.500 dan juga harus selalu melakukan evaluasi untuk penyesuaian.
"Kedepannya, disparitas harga pertalite dan pertamax harus dijaga pada kisaran Rp1.500 dan hal ini juga perlu dilakukan evaluasi harga setiap 3 bulan untuk melakukan penyesuaian," pungkasnya. (Fik/OL-09)
SERANGAN hari pertama Israel terhadap Iran telah menaikkan harga minyak dunia yang signifikan.
KETUA Umum Asosiasi Pengemudi Transportasi Daring Garda Indonesia, Igun Wicaksono, menyambut positif ketegasan pemerintah bahwa ojek online (ojol) sebagai penerima BBM subsidi.
KETUA Komisi XII DPR RI Bambang Pati Jaya memastikan belum ada keputusan dari pemerintah terkait pelarangan subsidi BBM untuk ojek online (ojol).
ANGGOTA Komisi XII DPR RI Muh Harris menekankan pentingnya kajian mendalam dan implementasi yang tepat terkait rencana pemerintah dalam memberikan subsidi BBM
Rencana pencabutan subsidi BBM otomatis membuat harga pertalite dan solar naik mengikuti keekonomian pasar. Harganya tidak akan jauh berbeda dengan BBM nonsubsidi.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan pemerintah terus mematangkan aturan terkait pengetatan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
PT Pertamina berhasil meraih penghargaan tertinggi sebagai Pembina UMKM Paling Berdedikasi dalam ajang UMKM BUMN Award 2025.
RUU BUMN Perubahan diajukan karena adanya urgensi nasional pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara).
Rini menjelaskan bahwa Tom Lembong pernah menugaskan PT PPI untuk mengendalikan harga gula melalui kerja sama dengan produsen gula dalam negeri.
Mulai dari masa awal kemerdekaan yang fokus pada konektivitas dasar antarwilayah, hingga era Orde Baru yang membangun jalan nasional, pelabuhan, dan irigasi.
Perjalanan usaha sering kali berawal dari kecintaan pada tradisi keluarga. Inilah yang dialami Ratna, pemilik Baker’s Gram, sebuah UMKM di bidang kuline.
PENGAMAT badan usaha milik negara (BUMN) Toto Pranoto menyoroti peran penting PT Pegadaian untuk terus tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved