Legislator: Penggunaan Aplikasi Pertamina untuk BBM Subsidi Sudah Adil 

ANGGOTA Komisi VI DPR RI Rafli menilai penerapan mekanisme aplikasi My Pertamina untuk memperoleh BBM Subsidi seperti Pertalite dan solar sudah cukup adil.

Metode ini dinilainya membuat para pengguna kendaraan memasukan data-data kendaraannya di aplikasi tersebut sehingga akan terlihat, apakah kendaraan tersebut layak menggunakan BBM Subsidi atau tidak. 

“Metode ini tergantung dari sistem Pertamina secara teknis serta mitranya di hilir bagaimana sosialisasinya dan pembenahan SDM-nya agar dapat terkontrol secara utuh,” ujar Rafli dalam keterangannya, Jumat (1/7).

Selain berkeadilan, di mata anggota parlemen asal Aceh akan bisa mengurangi beban subsidi karena sudah jelas dan terdata siapa saja pengguna kendaraan yang bisa menggunakan BBM Subsidi.

Rafli mengatakan, apabila sistemnya berjalan dengan baik dan benar maka akan mudah terkontrol penyaluran subsidinya dengan baik dan tepat sasaran. 

Baca juga: Pendaftaran BBM Subsidi Lewat MyPertamina untuk Lindungi Hak Subsidi Energi Masyarakat Rentan

“Memang sudah menjadi tugasnya Pertamina untuk memikirkan bagaimana caranya agar BBM subsidi tersebut tidak membebani APBN dan tepat sasaran,” sambung dia. 

Rafli pun mengapresiasi dan berharap masyarakat mendukung program ini agar bisa berjalan dengan baik.

“Jadi sekarang kita awasi saja. Nanti apakah secara teknis bisa berjalan secara maksimal pada kenyataan karena kita sering kali membuat suatu konsep yang bagus tapi sering bermasalah dalam pengaplikasian konsep tersebut,” ujarnya. 

Dia berharap sistem ini bisa berjalan maksimal dan baik selama ada keseriusan dan good will dari pemerintah melalui Pertamina. Oleh sebab itu agar bisa berjalan maksimal harus diawasi secara ketat, tidak pandang bulu dan perlu ada sanksi tegas bagi yang melanggar. 

Selain itu Rafli juga berharap kepada pemerintah dan instansi terkait lainnya agar lebih konsen dan memikirkan jika sistem ini jika sudah diterapkan.

Pasalnya, tidak semua masyarakat pengguna kendaraan memakai telepon genggam Android seperti supir-supir angkutan kota, supir angkutan barang, dan lainnya. 

Meski demikian dia mengusulkan agar supir tersebut mengisi data-data lengkapnya di telepon selular yang disediakan oleh SPBU.

“Terpenting, harus ada fungsi kontrol yang terukur dalam menentukan alternatif yang konkrit di daerah-daerah tertentu dan dalam situasi tertentu,” jelas Rafli. 

“Jadi intinya sebagus apapun dikeluarkan suatu kebijakan konsep sistem selama manusianya tidak memiliki kesadaran bersama untuk saling menjaga hak dan kewajiban maka ada saja celah untuk mengalahkan sistem tersebut demi kepentingan jahat seseorang atau kelompok,” tutup Rafli. (RO/OL-09)